Air Asia QZ8501: Tantangan Bagi Indonesia Menyambut ASEAN Economic Community 2015

Air Asia QZ8501: Tantangan Bagi Indonesia

Menyambut ASEAN Economic Community 2015

Disusun oleh: staf FKPM

 

Di penghujung tahun 2014, Presiden Jokowi memilih Laksamana Madya TNI Ade Supandi sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) menggantikan Laksamana TNI Marsetio yang memasuki masa pensiun. Laksdya TNI Ade Supandi yang  sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Umum (KASUM) TNI ini, merupakan putra dari tanah Sunda yang kedua setelah Laksamana TNI R. E. Martadinata yang memegang posisi pucuk pimpinan TNI AL.

Pergantian KASAL ini dikatakan momen strategik. Pertama, dimulainya tahap kedua program Minimum Essential Force (MEF)   yang   berlangsung   dari   2015   –   2019. Banyak alutsista baru yang masuk sebagai rangkaian dari Renstra II. Kapabilitas postur pertahanan Indonesia babak kedua ini bisa dikaitkan dengan momentum pasar tunggal ASEAN yang secara efektif akan dimulai 1 Januari 2016.Kedua, kesiapan RI menyambut ASEAN Economi Community  yang   akan   dibentuk   31 Desember 2015 mendatang.

 

Menyambut ASEAN Economic Community (AEC)

Lebih dari lima puluh tahun yang lalu, anggota Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) disibukkan dengan konflik internal, politik dan ekonomi kesepuluh negara tersebut masih carut marut. Jangankan mempromosikan regional sebagai kawasan ekonomi terintregasi, anggota ASEAN pada waktu itu masih disibukkan isu stabilitas dalam negeri. Beberapa baru dan belum merdeka, ada yang masih terpisah ideologi, bahkan beberapa di antara  negara Asia Tenggara  tersebut  memiliki rasa saling curiga.

Sejak 1950an, cita-cita menjadikan Asia Tenggara sebagai pasar tunggal masih jauh dari pikiran.  Hari  ini,  pasar  tunggal  ASEAN sudah di depan mata melalui pembentukan ASEAN Economic   Community   (AEC).  AEC   merupakan pasar tunggal ciptaan ASEAN dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan. AEC memungkinkan flexibilitas penjualan barang dan jasa dari satu negara ASEAN ke negara-negara ASEAN lain. Peluang bagi Investor mudah mengakses  pasar  intra-ASEAN  dengan  potensi kelas menengah mencapai 600 juta konsumen. Angka ini tiga kali lipat dibandingkan jika sasaran investor hanya satu negara ASEAN saja.

Melalui AEC, ASEAN bercita-cita menjadikan Asia  Tenggara  sebagai  basis  produksi.  ASEAN ingin berperan dalam rantai produksi global, artinya AEC adalah usaha mensinergikan dan meningkatkan daya saing produksi negara-negara ASEAN sebagai pemasok bahan-bahan baku bagi industri-industri otomotif, teknologi informasi dan komunikasi, tekstil dan pakaian jadi, elektronik, agro, karet, perikanan, dan pengolahan kayu. Upaya menjadikan kawasan  ini  sebagai  basis  produksi  tidak terlepas dari kebutuhan tenaga kerja yang menunjang  industri-industri  terkait.  Tak  pelak, hal ini kemudian menjadi bagian karakteristik AEC. Sebagai pasar tunggal, AEC tidak hanya membebaskan arus perpindahan lintas batas investasi dan modal, tetapi juga aliran perpindahan barang dan jasa.

Konsekuensi  aliran  perpindahan  barang dan jasa ini meningkatkan indeks intensitas kepadatan transportasi melalui laut. Transportasi maritim adalah moda  transportasi  yang  efisien  menunjang aktifitas AEC dan sebagai konektifitas intra-ASEAN. Peningkatan volume perdagangan berujung meningkatkan kepadatan lalu lintas armada niaga dan penumpang. Sehingga, kebutuhan untuk meningkatkan keamanan perpindahan  barang  dan  manusia  melalui  laut menjadi tuntutan—terjaminnya keamanan dan selamatan maritim.

Oleh karena itu keamanan dan keselamatan maritim menjadi premis AEC. Bagaimanapun, aktivitas perdagangan AEC ini merupakan bagian dari strategi ekonomi nasional. Negara harus menjamin   keselamatan   dan   keamanan   rute dan kapal yang berlayar di dalamnya. Sebagai response yang berkaitan dengan keselamatan manusia, properti, dan entitas lainnya di wilayah domain maritim dengan kesiagaan operasi SAR (search and rescue) gabungan[1] atau mandiri, bila perlu harus dilakukan hingga di luar batas teritorial Indonesiamanakala terjadi  insiden di wilayah domain maritim[2].

 

What’s Next?

Semua wadah yang ada  kepentingannya dengan daya hidup (survival extremely) bangsa adalah objek vital yang bersifat strategik dan harus dilindungi. Meskipun belum terdokumentasikan sebagai muatan kepentingan nasional[3] dengan kategori, klasifikasi atau tingkatan, biasanyayang tergolong strategik (nasional) dan menyangkut kedaulatan (teritori, pemerintah, penduduk dan sistem nilai) adalah substansi dari kepentingan nasional berkategori survival extremely[4]. Sama halnya dengan keselamatan warganegara RI adalah salah satu muatan kepentingan nasional. Dasarnya adalah pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang mewajibkan pemerintah dan seluruh instrumen kekuatan nasionalnya diberdayakan untuk melindungi. Berkaitandengan AEC ini, demonstrasi strategi maritim dan strategi nasional untuk keamanan dan keselamatan maritim menjadi konsekuensi negara maritim, seiring dengan ambisi Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Termasuk didalamnya adalah performa operasi OMSP (ops militer selain perang/Military Operations Other Than War–MOOTW) di masa damai.

Baca lebih jauh : Quarterdeck Edisi Januari 2015

Maaf untuk membaca full akses konten dalam format post artikel silahkan terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota milist FKPM –> D A F T A R

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Copyright © 2020 Forum Kajian Pertahanan dan Maritim. 
Scroll to top
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Copy link
Powered by Social Snap