CHINA INGINKAN STATUS SUPER POWER DAN HEGEMONY?: MEMAHAMI CHINA DARI SUDUT PANDANG BERBEDA

Oleh : Heni Sugihartini

 

“If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle” – Sun Tzu

 

  1. Pendahuluan

Perdebatan mengenai kenaikan pengaruh dan kekuatan (baca: power) China merupakan salah satu tema penting dalam diskursus hubungan internasional pasca perang dingin. Perdebatan ini sangat menarik dan telah lama berlangsung baik dikalangan akademisi, pemerhati maupun praktisi di berbagai belahan dunia. Banyak ahli meyakini bahwa bagaimana China bersikap dan membangun dirinya akan berpengaruh terhadap bentuk dan arah tatanan regional maupun global di masa yang akan mendatang. Ada beberapa faktor klasik dan kontemporer yang mendorong pentingnya China di dalam sistem internasional maupun global. Mulai dari luasnya wilayah geografis China; jumlah populasi penduduk yang mencapai angka 1.414.039.581 per tanggal 25 April 2018 (Worldometers, 2018); sumber daya alam; industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi; peningkatan yang signfikan dalam anggaran dan kapabilitas kekuatan militer; teknologi dan inovasi di berbagai bidang termasuk IT dan seterusnya. Dengan berbagai pencapaian yang China raih dalam dekade terakhir tersebut juga mendorong semakin tingginya ekspektasi untuk China memainkan peranan yang lebih sentral dan bertanggung jawab di tataran internasional maupun global. Baik dorongan secara internal atau domestik, maupun tuntutan dari komunitas internasional atau eksternal.

Namun banyak ahli juga berargumen bahwa pertumbuhan pengaruh dan kekuatan China tersebut harus di ‘akomodasi’ dengan baik untuk meminimalisir kemungkinan dampak kerusakan terhadap sistem internasional. Setiap negara memiliki pandangan yang berbeda tentang kenaikan China dan dampaknya terhadap sistem internasional dewasa ini. Apakah kenaikan China merupakan suatu kebutuhan dan dapat menghadirkan alternatif pendekatan baru, atau justru sebaliknya, merupakan ancaman dan mengganggu stabilitas tatanan global saat ini?. Namun, pertanyaan yang paling penting dalam perdebatan ini adalah bagaimana China melihat peningkatan pengaruh dan kekuasaannya tersebut? termasuk, bagaimana China pandangan dan sikap China tentang ‘responsible global power’ tersebut? Ataukah China memiliki model atau pandangan yang berbeda dalam menata tatanan atau sistem internasional?. Dalam tulisan ini, pembahasan akan diawali dengan perkembangan isu yang telah terjadi di dalam politik China, utamanya berkaitan dengan pertemuan lima tahunan Kongres Nasional Partai Komunis China ke 19 pada Oktober 2017, dan penghapusan batas masa jabatan presiden dalam konstitusi China.

 

  1. Perkembangan Isu dan Bagaimana Politik di China Bekerja

Dalam beberapa bulan terakhir, ada dua perkembangan isu besar yang terjadi dalam politik di China. Pertama adalah berlangsungnya Kongres Nasional lima tahunan Partai Komunis China ke 19 pada bulan Oktober 2017. Kedua adalah penghapusan batas jabatan presiden pada bulan Maret 2018 kemarin. Tentu kedua hal tersebut merupakan isu politik domestik China. Namun dalam hal kita akan berfokus pada dampak dari kedua event tersebut terhadap proyeksi masa depan China, khususnya kebijakan luar negeri (eko, pol, han dll). Dan pada gilirannya, barangkali, membantu kita melihat sedikit lebih dekat terhadap apa intensi China sebenarnya.

Konges Nasional Partai Komunis China ke-19 telah berhasil dilakukan pada tanggal 18 hingga 24 Oktober 2017 lalu. Pertemuan nasional lima tahunan ini merupakan pertemuan paling penting dalam politik China dan juga menjadi sorotan media luar, mengingat pada pertemuan lima tahunan inilah perubahan pada posisi tertinggi di China berlangsung. Baik itu pewarisan jabatan ketua partai (merangkap Presiden dan ketua Komisi Militer Pusat), 7 anggota Biro Politik Utama (the Politburo Standing Committee), atau keseluruhan 25 anggota Politburo, serta sejumlah posisi jabatan penting di tingkat provinsi. Selain perubahan pada personil tertinggi politik China tersebut. Ada tiga poin utama yang bisa kita peroleh dari hasil Kongres Nasional PKC tersebut, yakni:

  1. Menandai periode kedua pemerintahan Xi Jinping (2012-2017 adalah periode pertama);
  2. Selain tiga jabatan tertinggi diatas, dimana Xi Jinping juga menamai dirinya sebagai ‘the core leader of the party‘, Xi Jinping kini juga mendapat gelar sebagai ‘the supreme commander of the country’s military forces‘ atau komandan tertinggi dari kekuatan militer China. Artinya, selain memegang posisi politik tertinggi, perancang pembangunan nasional, termasuk pembangun kekuatan militer (CMC), Xi Jinping kini semakin memperkuat posisisnya sebagai pusat komando disaat perang –suatu wewenang yang pada dasarnya juga dimiliki oleh seorang presiden sebagai komandan tertinggi militer, namun kini Xi Jinping juga berperan setara dengan Panglima atau pengguna kekuatan. Hal itu juga berarti, center of gravity China kini semakin terpusat di figur Xi Jinping.
  3. Dengan akan di masukkannya ide atau filosofi politik Xi Jinping, yakni “Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristic for a New Era” atau dikenal dengan ‘Xi Jinping Thought’, ke dalam konstitusi China, Xi Jinping kini dipandang sejajar dengan Mao Zedong dan Den Xiaoping, dua figur pemimpin China yang namanya dituliskan dalam konstitusi China[1]. Bahkan lebih dari kedua figur tersebut, oleh karena ide atau filosofi politik Xi dimasukkan ketika ia masih menjabat – bukan setelah lepas masa jabatan.

Maaf untuk membaca full akses konten dalam format post artikel silahkan terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota milist FKPM –> D A F T A R

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to top
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap