DINAMIKA KONTEMPORER SENGKETA LAUT CINA SELATAN

Oleh: Alman Helvas Ali

1. Pendahuluan

Selama 2011, perkembangan lingkungan strategis dalam sengketa Laut Cina Selatan berjalan dengan sangat dinamis. Akibat dinamisnya perkembangan tersebut, pada satu sisi memunculkan harapan adanya langkah maju dalam mencari penyelesaian secara damai sengketa di perairan tersebut, namun di sisi lain melahirkan pula pesimisme akan kemampuan negara-negara yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa itu secara damai. Bahkan, perkembangan seputar sengketa Laut Cina Selatan pada 2011 membuat situasi lebih kompleks yang pada akhirnya mempengaruhi pula arah penyelesaian sengketa di tahun-tahun mendatang.

Terkait hal tersebut, tulisan ini akan mengulas tentang dinamika kontemporer sengketa Laut Cina Selatan dalam kerangka waktu 2011. Melalui ulasan tersebut, diharapkan Indonesia sebagai salah satu negara yang berkepentingan dengan Laut Cina Selatan meskipun tidak berstatus sebagai negara pengklaim, dapat menentukan sikap pada tahun-tahun mendatang merespon dinamika yang terjadi. Seiring dengan makin kompleksnya situasi di wilayah sengketa, meskipun pada kebijakan garis besar tidak perlu ada perubahan sikap terhadap kebijakan yang selama ini telah ditetapkan dan dianut, akan tetapi perlu penyesuaian pada skala minor.

2. Dinamika Kontemporer

Situasi politik keamanan di Laut Cina Selatan dalam setahun terakhir berkembang dengan sangat dinamis. Ketika Cina yang mengklaim seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan semakin asertif dalam menegaskan klaimnya, negara-negara lain pun tidak mau kalah dalam menegaskan kepentingannya di wilayah sengketa itu. Baik negara-negara yang berstatus pengklaim maupun negara yang bukan pengklaim. Akibatnya, sampai pada tingkat tertentu terjadi ketegangan hubungan antar negara-negara yang berkepentingan, baik pada ranah diplomatik maupun ranah operasional di lapangan. Semisal protes Cina terhadap latihan militer Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Cina Selatan bersama dengan Angkatan Laut Filipina dan insiden antara kapal patroli Cina dengan kapal survei geologi Vietnam.

Menurut hasil analisis penulis, selama 2011 terdapat sejumlah dinamika di Laut Cina Selatan yang akan mewarnai dan mempengaruhi arah sengketa itu di masa depan. Dinamika itu mencakup sebagai berikut:

Pertama, sikap Cina. Cina sebagai negara yang mengklaim seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan bersikap semakin keras dan cenderung menolak akomodatif dalam sengketa Laut Cina Selatan. Sikap tersebut ditunjukkan baik pada tataran politik maupun operasional di lapangan, misalnya dalam insiden dengan kapal survei geologi Vietnam. Begitu pula dalam kasus komunikasi antara kapal perang India yang tengah berlayar di Laut Cina Selatan dengan kapal perang Cina, di mana nada pertanyaan dari kapal perang Cina bersifat menantang.

Berdasarkan diskusi penulis dengan beberapa ahli strategi Cina, negeri itu memandang bahwa Laut Cina Selatan adalah suatu hal yang tidak bisa dikompromikan dan Cina akan menggunakan segala cara yang tersedia untuk mengamankan kepentingannya di sana. Menurut mereka, situasi di Laut Cina Selatan kini semakin memburuk seiring adanya upaya internasionalisasi dan keterlibatan kekuatan luar kawasan di wilayah sengketa itu. Sehingga Cina kini secara resmi menggunakan terminologi “krisis Laut Cina Selatan” daripada “sengketa Laut Cina Selatan” sebagaimana dipergunakan secara umum di kawasan Asia Pasifik. Pandangan para ahli strategi Cina yang berasal dari 1.5 track tersebut pada dasarnya mencerminkan sikap resmi pemerintah Cina.

Kedua, peran kekuatan ekstra kawasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan-kekuatan ekstra kawasan memiliki kepentingan geopolitik terhadap Laut Cina Selatan. Walaupun kepentingan mereka yang senantiasa digaungkan terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan adalah kebebasan bernavigasi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan vital kekuatan ekstra kawasan adalah mewaspadai kebangkitan Cina, termasuk di bidang militer. Setidaknya terdapat tiga kekuatan ekstra kawasan yang dewasa ini bermain di Laut Cina Selatan, yaitu Amerika Serikat, Jepang dan India di mana ketiga negara itu bersama dengan Australia tergabung dalam Quadrilateral Initiative.

Sementara Amerika Serikat dan India terus bermanuver di Laut Cina Selatan dalam aspek politik, ekonomi dan militer, Jepang pun tak ketinggalan melalui inisiatif East Asia Maritime Forum (EAMF) lewat lobi-lobi ke sejumlah negara kunci di kawasan, termasuk Indonesia. Dapat diprediksi EAMF nantinya akan menjadi pintu masuk bagi Jepang khususnya untuk terlibat aktif dalam sengketa Laut Cina Selatan lewat isu keamanan maritim. Meningkatnya manuver ketiga negara memunculkan perhatian mendalam dari Cina yang memandang manuver tersebut ditujukan terhadapnya.

Ketiga, peran ASEAN. ASEAN dan Cina pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 19 Juli 2011 telah menyepakati kerangka acuan penyusunan code of conduct di Laut Cina Selatan. Kerangka acuan itu penting agar ASEAN dan Cina bisa mencapai kesepakatan tentang code of conduct sebagai turunan dari Declaration of Conduct (DOC) of Parties on the South China Sea. Penting untuk dipahami bahwa kesepakatan tentang kerangka acuan tidak mudah karena sikap Cina yang selama ini cenderung tidak akomodatif terhadap usulan-usulan dari negara-negara lain guna menyelesaikan sengketa itu secara damai.

Meskipun kesepakatan tentang kerangka acuan merupakan kemajuan dalam penanganan sengketa Laut Cina Selatan, akan tetapi perlu dipahami bahwa kerangka acuan tersebut tidak bersifat mengikat. Kondisi demikian memberikan peluang kepada negara yang merasa kepentingannya kurang terakomodasi dalam penyusunan code of conduct nantinya untuk menarik diri secara unilateral. Artinya, masih terbuka kemungkinan terjadinya kebuntuan dalam penyusunan code of conduct nantinya.

Keempat, peran perusahaan energi multinasional. Perusahaan energi multinasional sebagai aktor non negara mempengaruhi pula dinamika kontemporer di Laut Cina Selatan. Langkah beberapa perusahaan energi multinasional seperti Exxon Mobil, Total dan Premier Oil yang bekerjasama dengan negara-negara pengklaim seperti Vietnam untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi di zone ekonomi eksklusif negara mitra di Laut Cina Selatan telah memunculkan reaksi keras dari Cina. Begitu pula dengan ekspansi perusahaan energi India ONGV Vides yang bermitra dengan Vietnam untuk hal serupa di Laut Cina Selatan.

Menurut pandangan Cina, perusahaan energi multinasional harus menjauhkan diri kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di perairan itu sampai sengketa bisa diselesaikan. Sebab kegiatan mereka dinilai merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara itu. Adapun bagi negara-negara pengklaim seperti Vietnam dan Filipina, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut guna memperkuat klaim mereka secara politik. Terlebih lagi perusahaan-perusahaan multinasional itu berasal dari sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat, Prancis dan Inggris yang selama ini pemerintahannya dikenal senantiasa melindungi kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan mereka di luar negeri.

3. Kecenderungan Sengketa

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sengketa Laut Cina Selatan merupakan suatu hal yang rumit, di antaranya karena sikap sepihak Cina yang cenderung tidak mau kompromistis. Sikap demikian dipandang bukan saja berpengaruh terhadap kepentingan negara-negara pengklaim lainnya, tetapi juga terhadap kepentingan kekuatan-kekuatan ekstra kawasan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum sebab akibat senantiasa berlaku dalam hubungan segitiga antara Cina, negara-negara pengklaim lainnya (ASEAN) dan Amerika Serikat (dan sekutunya). Situasi ini akan terus menciptakan ketidakpastian keamanan di kawasan, walaupun ketidakpastian itu sampai pada tingkatan tertentu justru menguntungkan pihak-pihak terkait. Bertolak dari dinamika kontemporer Laut Cina Selatan selama 2011, terdapat beberapa kecenderungan yang perlu diperhatikan oleh Indonesia.

Pertama, tantangan terhadap status quo. Perkembangan mutakhir di Laut Cina Selatan menunjukkan kecenderungan menguatnya upaya-upaya dari pihak tertentu untuk mengakhiri status quo yang sejak awal 1990-an berlaku. Ada kecenderungan bahwa tindakan Cina yang semakin asertif dalam menegaskan klaimnya terhadap seluruh wilayah Laut Cina Selatan memunculkan reaksi balasan dari negara-negara lain yang juga mempunyai klaim di sana sehingga kondisi ini dapat dipandang sebagai upaya mengakhiri status quo.

Situasi yang terjadi di Laut Cina Selatan merupakan tantangan terhadap status quo. Walaupun bagi sebagian besar negara yang berkepentingan di perairan itu menilai bahwa mempertahankan status quo adalah cara terbaik yang dapat dilakukan saat ini untuk mencegah konflik, akan tetapi tidak dapat dipungkiri adanya upaya Cina untuk mengakhiri status quo yang ada saat ini dan menciptakan status quo baru. Tentu saja status quo baru dipandang akan menguntungkan Cina sekaligus mungkin akan mengkonfirmasikan tuduhan-tuduhan pihak lain akan hegemoni Cina. Upaya Cina tersebut oleh negara-negara lain yang berkepentingan dipandang pula sebagai tindakan yang dapat mengancam stabilitas kawasan.

Kedua, inkonsistensi diplomasi dan operasional di lapangan. Karena ada upaya untuk mengakhiri status quo saat ini dan menciptakan status quo baru, berarti menandakan adanya inkonsistensi pada tataran diplomasi dengan operasional di lapangan. Cina yang pada setiap forum internasional menyerukan perdamaian di kawasan, termasuk menyangkut sengketa Laut Cina Selatan, dalam prakteknya di lapangan mengambil tindakan-tindakan yang bertolak belakang. Alih-alih membuat status quo terjaga, negara itu melakukan tindakan-tindakan yang dipandang asertif sehingga memancing reaksi atau tindakan balasan dari negara-negara pengklaim lainnya.

Inkonsistensi Cina ini pula yang melahirkan keraguan banyak pihak di kawasan akan sikap Cina terhadap penyelesaian sengketa secara damai. Sikap inkonsistensi itu dapat dikaitkan dengan terus menguatnya kemampuan militer Cina, termasuk People Liberation Army-Navy (PLAN). Sangat mungkin inkonsistensi tersebut sebagai bagian dari upaya Cina untuk to test the waters, suatu tindakan yang justru dilakukan ketika Cina sudah terikat dengan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) ASEAN. Salah satu butir penting TAC adalah penyelesaian perbedaan atau sengketa secara damai dan mengutuk penggunaan ancaman atau penggunaan kekuatan.

Ketiga, sikap dan keutuhan ASEAN. Peran kekuatan ekstra kawasan dalam sengketa Laut Cina Selatan tidak dapat dilepaskan pula dari “undangan” terselubung beberapa negara ASEAN yang berstatus pengklaim yang bersambut karena kekuatan-kekuatan ekstra kawasan juga memiliki kepentingan terkait Laut Cina Selatan. Munculnya “undangan” tersebut pada dasarnya didasari oleh ketidakyakinan beberapa negara ASEAN yang berstatus pengklaim akan sikap dan keutuhan ASEAN menghadapi asertivitas Cina. Memang negara-negara ASEAN terikat pada DOC Laut Cina Selatan, akan tetapi sulit dipungkiri pula tentang soliditas ASEAN guna menghadapi Cina.

Seperti diketahui, ada beberapa negara ASEAN tertentu yang mempunyai kedekatan dengan Cina, sehingga diragukan solidaritasnya terhadap negara-negara ASEAN lainnya apabila situasi di Laut Cina Selatan menjurus pada krisis atau bahkan konflik. Vietnam dan Filipina selama 2011 merupakan negara yang aktif menegaskan sikapnya terhadap klaim sepihak Cina, sehingga tak aneh kalau kedua negara mendapat perhatian khusus dari Cina. Sikap kedua negara ASEAN itu tidak lepas dari dukungan diam-diam dari kekuatan ekstra kawasan, walaupun Vietnam secara tidak memiliki perjanjian aliansi pertahanan dengan kekuatan ekstra kawasan yang selama ini aktif berperan di Laut Cina Selatan. Selain itu, antar negara ASEAN yang terlibat sengketa pun masih berbeda pendapat soal garis batas klaim masing-masing, misalnya antara Malaysia dan Filipina.

Keempat, multilateralisasi sengketa. Dinamika kontemporer di kawasan Asia Pasifik selama 2011 menunjukkan bahwa upaya multilateralisasi penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan menjadi arus utama dan hal ini bertolak belakang dengan kepentingan Cina yang hanya mau berunding secara bilateral. Menguatnya multilateralisasi penyelesaian sengketa membuat Cina melancarkan tuduhan adanya upaya internasionalisasi Laut Cina Selatan, suatu tuduhan yang dapat dibantah kebenarannya kalau memperhatikan dengan seksama aktor-aktor negara yang akan terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa itu.

Mengingat bahwa ASEAN dengan Indonesia sebagai salah satu aktor kunci dalam menggiring arah penyelesaian sengketa, kekuatan-kekuatan ekstra kawasan berupaya membawa isu sengketa itu ke forum multilateral. Dorongan Jepang yang mencari dukungan Indonesia bagi terbentuknya EAMF merupakan bentuk lain dari multilateralisasi Laut Cina Selatan, walaupun forum itu nantinya lebih sebagai wadah untuk menekan Cina. Makin menguatnya multilateralisasi sengketa Laut Cina Selatan menunjukkan kegagalan diplomasi Cina untuk menjadikan isu itu bersifat bilateral, sehingga mungkin akan berimplikasi terhadap cara bertindak Cina guna mengamankan kepentingannya di masa depan yang dekat.

Kelima, penguatan peran aktor non negara. Ekspansi perusahaan energi multinasional ke Laut Cina Selatan yang cukup agresif menunjukkan penguatan peran aktor non negara dalam sengketa itu. Kehadiran perusahaan-perusahaan itu pada satu sisi memang tidak lepas dari undangan negara-negara pengklaim, akan tetapi pada sisi lain menunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut telah berkalkulasi dengan matang mengenai resiko berinvestansi di sana, khususnya terkait dengan kepentingan bisnis mereka di Cina.

Lepas dari perdebatan apakah perusahaan-perusahaan tersebut harus menunda kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hingga sengketa itu mencapai tahap penyelesaian atau tidak, penguatan peran aktor non negara ini akan memberikan warna dan arah sengketa ke depan. Singkatnya, kehadiran mereka akan menciptakan suatu arsitektur baru dalam sengketa Laut Cina Selatan dan mengubah arsitektur yang sudah eksis selama ini yang state actor centric. Kalau menjadikan sengketa dan atau konflik di wilayah lain di dunia, kehadiran dan peran aktor non negara sampai pada tingkatan tertentu akan memunculkan kerumitan baru dalam mengurai sengketa dan atau konflik guna mencari penyelesaian damai.

4. Tantangan Terhadap Indonesia 

Mengacu pada dinamika kontemporer dan kecenderungan sengketa Laut Cina Selatan selama 2011, sengketa tersebut akan semakin rumit dan kompleks ke depan. Hal itu bukan saja karena perbedaan kepentingan yang terlalu besar antara Cina dan negara-negara pengklaim lainnya, tetapi juga karena peran kekuatan ekstra kawasan dan perusahaan energi multinasional. Kondisi demikian merupakan tantangan tersendiri bagi ASEAN untuk mencari solusi damai atas sengketa itu dalam bingkai DOC Laut Cina Selatan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa arah sengketa ke depan akan terfokus pada multilateralisasi isu Laut Cina Selatan, meskipun Cina tentu saja tidak menyukai perkembangan seperti itu. Dengan demikian, akan tercipta “koalisi” sementara antara negara-negara pengklaim dan negara yang berkepentingan lainnya dengan menempatkan Cina sebagai musuh bersama. Perkembangan seperti itu akan bersifat kontraproduktif terhadap stabilitas kawasan Asia Pasifik dan merugikan kepentingan Indonesia, khususnya terkait dengan DOC Laut Cina Selatan. Tidak tertutup kemungkinan bila Cina akan menarik diri dari penyusunan code of conduct kalau situasi dipandang sudah tidak menguntungkan baginya.

Pertanyaannya adalah apakah situasi demikian akan berimplikasi terhadap pecahnya konflik di Laut Cina Selatan? Jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung dari komitmen masing-masing pihak yang berkepentingan. Sepanjang pemahaman penulis, Cina khususnya tidak pernah menyampingkan opsi penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa di sana. Sebab pola pikir dan cara bertindak Cina didasarkan pada pemikiran strategis yang dikembangkan oleh para leluhurnya ribuan tahun silam dan harus diakui banyak pihak asing yang tidak memahami pola pikir tersebut. Variabel Cina merupakan salah satu variabel kunci dalam sengketa Laut Cina Selatan, sebab tidak ada kekuatan negara yang dapat menghadapinya kecuali hanya Amerika Serikat.

Multilateralisasi sengketa Laut Cina Selatan adalah kondisi yang tidak bisa dihindari, sebab penyelesaian sengketa secara damai hanya dapat ditempuh lewat jalan demikian. Posisi Indonesia pun sejak awal mendukung pendekatan multilateral guna menyelesaikan sengketa itu. Akan tetapi meluasnya multilateralisasi yang berada di luar bingkai ASEAN-Cina nampaknya cenderung akan kontraproduktif pada upaya Indonesia menjadi mediator, sebab multilateralisasi seperti dalam forum EAMF justru akan mengebiri ASEAN dan memperbesar peran kekuatan ekstra kawasan seperti Amerika Serikat dan Jepang. Makin menguatnya multilateralisasi sengketa yang berada di luar bingkai ASEAN dapat dibaca pula sebagai respon negara-negara lain terhadap asertivitas Cina dan ketidakyakinan kekuatan itu terhadap peran ASEAN dalam menyelesaikan sengketa itu yang sesuai dengan kepentingan nasional mereka.

Sementara itu, peningkatan peran aktor non negara khususnya perusahaan energi multinasional di Laut Cina Selatan memunculkan pula tantangan bagi Indonesia dan ASEAN sebagai pihak yang mengupayakan penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara damai. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dan ASEAN selama ini belum membicarakan soal peran aktor non negara tersebut dalam porsi yang proporsional. Sehingga meningkatnya peran aktor non negara itu sebenarnya tidak lepas dari kontribusi beberapa negara anggota ASEAN yang berstatus pengklaim di Laut Cina Selatan.

Merespon situasi tersebut, Indonesia perlu meneliti kembali apakah butir-butir dalam DOC Laut Cina Selatan dapat pula diterapkan untuk aktor non negara, khususnya perusahaan energi multinasional. Ataukah Indonesia perlu mempelopori ASEAN untuk membuat semacam code of conduct yang dirancang khusus bagi perusahaan energi multinasional? Tentu saja gagasan ini akan memperoleh sambutan yang bervariasi dari negara-negara ASEAN lainnya, khususnya negara-negara yang berstatus pengklaim. Sebab kehadiran perusahaan-perusahaan itu dipandang justru memperkuat klaim mereka di wilayah sengketa.

Kehadiran entitas bukan negara dalam sengketa Laut Cina Selatan hendaknya dicermati dengan kritis. Sebab entitas itu pada dasarnya memiliki keterkaitan politik dengan individu-individu pada lembaga eksekutif negara di mana perusahaan tersebut berasal. Sudah menjadi rahasia umum bila eksekutif perusahaan energi multinasional dapat menjadi pejabat publik di negara mereka, sehingga kepentingan bisnis dapat ditumpangkan menjadi agenda nasional negara tersebut. Apabila pola seperti di Irak dan Libya diterapkan pula di Laut Cina Selatan, sangat jelas akan merugikan kepentingan Indonesia yang berupaya menjaga stabilitas keamanan kawasan.

Adapun menghadapi kian asertifnya Cina dalam menegaskan klaimnya, Indonesia perlu mendekati Cina dengan tujuan untuk membujuk negara itu untuk tetap mematuhi DOC maupun TAC. Upaya untuk membujuk Cina tersebut perlu selain dilaksanakan pada jalur bilateral, juga pada jalur multilateral. Dengan kata lain, Indonesia harus mampu untuk menyatukan sikap semua negara ASEAN guna merespon asertivitas Cina. Sebagai pemimpin de facto ASEAN, Indonesia harus senantiasa menunjukkan solidaritasnya terhadap negara-negara ASEAN lainnya yang turut mengklaim perairan Laut Cina Selatan.

5. Penutup 

Dinamika kontemporer sengketa Laut Cina Selatan pada 2011 semakin menunjukkan ke arah mengerasnya sikap negara-negara yang berkepentingan, baik negara pengklaim maupun bukan pengklaim. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dinamika pada 2011 cenderung mengarah pada kondisi yang lebih mengkhawatirkan karena kian rumitnya peta konflik. Selain mengerasnya sikap negara-negara yang berkepentingan, keterlibatan aktor non negara lewat perusahaan-perusahaan energi multinasional mempengaruhi pula dinamika tersebut.

Merespon situasi tersebut, Indonesia sampai pada tingkatan tertentu dipandang perlu untuk menyesuaikan langkah-langkah dalam mencari penyelesaian damai sengketa itu. Penyesuaian itu dibutuhkan karena tanpa hal tersebut maka upaya-upaya Indonesia mungkin akan tidak tepat menemui sasaran seiring kian kompleksnya peta sengketa di sana.

.Lihat, http://www.stimson.org/spotlight/chinas-claims-in-the-south-china-sea/, diakses pada 25 Oktober 2011 pukul 10.30 WIB
. Lihat, http://www.dawn.com/2011/09/01/china-confronted-india-warship-off-vietnam-report.html, diakses pada 25 Oktober 2011 pukul 10.35 WIB
. Kunjungan penulis ke Guangzhou 11-15 Oktober 2011.
. Lihat, http://web1.iseas.edu.sg/?p=5713, diakses pada 25 Oktober 2011 pukul 10.50 WIB
. Hasil diskusi penulis dengan para ahli dari Guangdong Research Institute of International Strategies (GRIIS), Guangzhou 13 Oktober 2011.
. Lihat, http://www.thehindu.com/news/international/article2468317.ece, diakses pada 25 Oktober 2011 pukul 11.08 WIB
. Lihat, http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/MK03Ae01.html, diakses pada 25 Oktober 2011 pukul 11.10 WIB
Hasil diskusi penulis dengan para ahli dari Guangdong Research Institute of International Strategies (GRIIS), Guangzhou 13 Oktober 2011.
. Lihat, Kissinger, Henry, On China, London: Penguin Book, 2011

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
video game console
video game console
9 years ago

Greetings, I’m Elena and I’m definitely grateful that I stumbled on fkpmaritim.

org. If you don’t mind, I just have one quick question. I was interested to find out how you focus yourself and open up your mind before writing. Lately I just can’t get my head clear so
that I’m ready to concentrate on my ideas. I really do love writing, however it just seems like the first ten to 15 minutes are lost merely just trying to figure out how to get started. Any tips or suggestions?

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap