Eliminasi Illegal Fishing untuk Melindungi SKA Indonesia

title

 

 

Robert  Mangindaan

Pendahuluan

Sebagian besar materi pada tulisan ini, adalah presentasi penulis pada focus group discussion mengenai Illegal fishing yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2015 di Lemhannas, yang kemudian disusul dengan round table discussion mengenai penegakkan aspek hukumnya, pada tanggal 16 Juni 2015.

Gebrakan atau katakanlah, tindakan tegas dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang ‘melabrak’ pelaku illegal fishing di wilayah yurisdiksi Indonesia, perlu diapresiasi dan juga upaya untuk mengamankannya (fully protected). Alasannya sangat sederhana — gebrakan tersebut pasti merugikan pihak lain yang  selama tiga dekade telah menikmati keuntungan yang sangat besar. Tidak mustahil, pihak-pihak tersebut akan melakukan counter-attack dengan segala cara pula, untuk mengamankan kepentingan mereka.

Pada sisi lain, gebrakan Menteri KKP tersebut telah membuka tabir atau ibaratnya, membuka kotak Pandora yang mengungkapkan banyak perkara yang selama ini tertutup dibawah karpet politik-birokrasi-kepentingan sektoral. Kini kotak itu sudah terbuka — artinya, terkuak kontennya yang kurang beres, atau kusut, tidak keruan, yang kesemuanya perlu disikapi, diluruskan, dan dibenahi dengan benar.

 

Melabrak illegal fishing

Banyak pihak, utamanya media asing membenarkan bahwa ada sekitar 5000-an kapal ikan melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan diperkirakan mereka mengeruk keuntungan kurang lebih US$ 24 milyar per tahun. Konon kabarnya angka tersebut kurang tepat, oleh karena pihak KKP memiliki data yang memperkirakan jumlahnya yang benar, adalah 7000-an kapal dan mengeruk keuntungan lebih dari US$ 30 milyar pertahun.

Sulit untuk masuk di akal sehat, bahwa ada bangsa yang membiarkan kerugian sebesar itu berlangsung cukup lama[1], dan semakin membingungkan pula bahwa ada pihak-pihak di dalam negeri yang berusaha menghentikan gebrakan sang Menteri KKP, dan dengan segala cara pula. Mulai dari moda intimidasi, mendeskritkan, pancingan (hook) lima triliun rupiah, sampai pada upaya melengserkan.

Pada FGD tersebut, penulis menyampaikan pandangan (dalam bentuk power point) mengenai gebrakan meledakkan (scoping) kapal kapal pelaku illegal fishing, sebagai berikut;

Further reading click here: QD Mei 2015

 



[1] Catatan pribadi, pihak luar pernah memperlihatkan peta ‘kapling’ wilayah kapal kapal ikan dari perusahaan asing, yang ‘beroperasi’  sejak tahun 1976 di seluruh perairan Indonesia.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to top
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap