Intelijen Maritim 2012-2014: Suatu Wacana yang Terpinggirkan

Oleh: Robert Mangindaan

1.       Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan yang terbesar dengan berbagai keunikan geografisnya, sudah sepatutnya Indonesia (berniat) membangun negara maritim yang kuat dan berpengaruh di kawasan Asia Pasifik. Pandangan tersebut perlu dikemukakan secara konkrit oleh karena RPJMN (2010-2014) menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan.[1]

Ada tiga kata kunci pada rencana pembangunan tersebut, yaitu (i) negara kepulauan, (ii) wawasan bahari, (iii) berorientasi kelautan.  Ketiga kata kunci tersebut sebaiknya dicerna dengan baik sebelumnya oleh karena ada implikasi politik, hukum, dan yang terutama strategic imperative-nya. Memang benar, konsep tersebut tidak salah seratus persen, oleh karena masih ada kaitannya dengan habitat bangsa Indonesia yang luasnya duapertiga dari daratan. Namun  perlu disadari  bahwa mind-set yang mengkonstruksikan konsep tersebut belum mengedepankan berbagai keunikan yang melekat pada ruang hidup bangsa ini. Ibaratnya sebagai suatu platform—konsep tersebut tidak cukup luas untuk menampung kepentingan dan kebutuhan nasional yang lebih besar (outward looking).

Dampaknya tidak sesederhana seperti yang diperkirakan banyak pihak, oleh karena ada berbagai kepentingan strategis yang (sepertinya) tidak ditinjau, malahan yang terjadi sebaliknya—yaitu kecenderungan pembiaran. Kepentingan tersebut adalah  domain maritim, memang  kurang dipahami secara benar (appropriately). Satu contoh yang sangat jelas adalah, Indonesia tidak punya strategi keamanan maritim. Nah…binatang apa lagi ini?

Strategi keamanan maritim kandungannya adalah kepentingan nasional di laut, bukan didominasi oleh tugas dan kerjaan pihak militer dan atau kepentingan pertahanan nasional.  Intinya akan berada dalam dua spektrum besar yaitu interest (utama, penting, pendukung) dan power (ekonomi, politik, dan militer). Satu di antaranya adalah ekonomi maritim, tetapi lahan tersebut (sepertinya) masih tidur dan tidak banyak pihak yang (mau) memahami potensinya yang sangat besar, misalnya; (i) sebagai sumber devisa yang dapat diandalkan, lihat Korea Selatan, Estonia, (ii) menyediakan lapangan kerja yang sangat besar, diserap oleh industri perikanan, pelayaran, pariwisata, farmasi, pendidikan, (iii) laboratorium alam terbesar di dunia, dan (iv) pasti mampu perkuat bargaining power di fora internasional.

Barangkali, derap langkah pembangunan negara maritim barangkali akan dimulai tahun 2015, atau tepatnya pada tahun 2025, tetapi pilar-pilar strategis sudah harus dibangun sekarang ini, satu di antaranya adalah intelijen maritim. Ada ungkapan bijak yang sangat terkenal—knowledge is power dan intelijen itulah yang menyediakan knowledge. Ironis sekali, bahwa Indonesia tidak punya intelijen matra, yang mana sekarang ini diemban oleh bagian Pengamanan (security—dioperasikan dalam LID, PAM, GAL). Dalam kamus intelijen, tugas pokok Pengamanan berada dalam lingkup counter intelligence (baca: PamPers, PamDok, PamGiat, PamLog). Konstruksi tersebut mengindikasikan bahwa pembinaan kompetensi dan kapabilitas untuk intelijen maritim, tidak akan berkembang sebagaimana tuntutan operasional di lapangan.

Ada beberapa orang (baca: pejabat) yang mengatakan bahwa sekalipun namanya ‘pengamanan’, tetapi beban dan ruang lingkup operasional sudah bekerja di domain intelijen. Barangkali benar pernyataan tersebut,  tetapi yang dikembangkan adalah naval intelligence, dan indikatornya dapat dilihat pada beberapa   hal,   misalnya; (i) sumber  UUK   dari   mana   datangnya,  (ii)  badan pengumpulnya dari jajaran mana dan (iii) kenyataannya pihak penggunanya adalah jajaran Angkatan Laut.  Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia pasti membutuhkan intelijen maritim.

Political message yang perlu dikemukakan ialah—sumber UUK dan pengguna intelijen maritim tidak terbatas pada jajaran Angkatan Laut. Pemangku kepentingan maritim nasional terdiri dari banyak pihak, dan ukuran keberhasilan intelijen maritim adalah produknya dapat dipergunakan oleh pemangku kepentingan maritim. Lalu—pihak mana yang menyiapkan intelijen maritim?

Arsitektur manajemen keamanan maritim nasional memang tidak jelas dan situasinya sekarang ini ada tigabelas instansi dengan dasar hukum yang kuat, bersikukuh untuk melaksanakan tugasnya di laut. Sudah berkembang wacana single agency—multi task, tetapi banyak pihak menterjemahkan sebagai multi function. Pasti ada beda antara multi task dengan multi function, dan pemerintah sedang mengupayakan pembenahannya dengan merealisasi Undang-undang No. 17/2008 tentang Pelayaran yang mengamanahkan untuk membentuk Indonesia Sea and Coast Guard. Tetapi situasinya sekarang ini, amanah tersebut kelihatannya sudah mati suri oleh karena banyak pihak, tidak menginginkan institusi tersebut untuk diwujudkan.

Sebaliknya—ada beberapa inisiatif yang sedang berkembang, misalnya pihak Bakorkamla sudah memposisikan pihaknya sebagai institusi Coast Guard, yang terbukti dengan code of conduct yang diperlihatkan pada berbagai kunjungan ke mancanegara. Lalu, bagaimana dengan instansi Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai? Dalam bahasa asing nama instansi tersebut adalah Sea and Coast Guard, dan sepanjang sejarah republik ini, mereka sudah melaksanakan fungsi dengan baik, sesuai dengan undang-undang, regulasi, dan kondisi yang berlaku. Mereka juga sudah dikenal lama oleh counterpart di ASEAN, bahkan pihak Jepang memperbantukan perwakilan JICA di Ditjen Perhubungan Laut.

Pada sisi lain, wacana untuk membentuk BAKAMLA sudah semakin kuat dan kepada masyarakat luas, ada pihak yang secara intensif memberikan pemahaman bahwa badan inilah yang nantinya akan bertugas mengamankan perairan Indonesia. Argumentasinya  adalah   untuk   kepentingan penegakan hukum dan tidak mengherankan apabila ada pihak-pihak (bukan hanya satu) yang menyiapkan postur operasional dan minta dana untuk beli kapal, rekrut sumberdaya manusia dan membangun pangkalan.  Apakah konsepsi tersebut tidak sama dengan membangun suatu ‘angkatan laut’ yang baru?

Efisienkah membubarkan KPLP (Sea and Coast Guard) dan menggantikan dengan ‘angkatan laut’ yang baru, dan ditugaskan hanya untuk penegakan hukum? Membangun organisasi tentu ada tujuannya, dan pasti ada kalkulasi cost and benefit secara holistik, yang harus mengacu pada bingkai kepentingan nasional, bukan kepentingan sektoral.

Masyarakat internasional (terutama negara pihak UNCLOS 1982) sangat memahami bahwa untuk membentuk kompetensi dan kapabilitas perwira Angkatan Laut, memerlukan pembinaan dalam waktu yang relatif cukup panjang, berjenjang, dan berbekal pengetahuan dan ketrampilan yang terstruktur dan terukur. Ada agenda BinPers, OpsLat, Intelijen, dan BinLog, Hukum, yang kesemuanya diajarkan dan dilatih secara konsisten, kemudian dieksekusi dalam suatu ‘bingkai’ strategi yang ada pula sekuensnya. Singkatnya—tidak sekedar bisa baris berbaris, latihan penghormatan, pakai seragam dan berikan sprin tugas ke laut.

Bukan rahasia lagi bahwa Indonesia tidak punya strategi keamanan maritim, tetapi bukan berarti negara lalai menyiapkan intelijen maritim. Instrumen tersebut amat penting bagi Indonesia yang bertekad mengembangkan negara kelautan yang maju mandiri (seharusnya baca: negara maritim).  Pengertian mandiri tentunya dalam nuansa inward looking, tetapi terikat dalam kerjasama rumpun bangsa Asia Tenggara. Dalam Komuniti ASEAN, ada lima agenda dalam bidang kerjasama keamanan kawasan, yaitu counter terrorism, maritime security, intelligence, HA—DR, PKO—civilian protection. Dalam lima agenda tersebut, ada dua lingkup kerjasama yang perlu disikapi dengan segera oleh karena terkait erat satu dengan lainnya yaitu maritime security dan intelligence.

Pada sidang AMF-I /2010  di Surabaya, sudah ada pekerjaan rumah yang harus  dikerjakan   yaitu connectivity,   safety of navigation,  marine pollution  dan  SAR. Tidak pula berlebihan untuk memperkirakan bahwa keamanan pelayaran akan menjadi agenda sidang AMF berikutnya. Pekerjaan tersebut membutuhkan intelijen maritim dan beban kerjanya tidak hanya sebatas kepentingan pelayaran, atau urusan rambu-rambu laut,  tetapi meliput seluruh kepentingan nasional di laut, baik di dalam yurisdiksi maupun di luar.

Maaf untuk membaca full akses konten dalam format post artikel silahkan terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota milist FKPM –> D A F T A R

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to top
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap