ISPS CODE UNTUK MENUNJANG POROS MARITIM DUNIA

Oleh :  Willy F. Sumakul

Note: kasus bocornya pipa minyak Pertamina di Balikpapan
  1. 1. Pendahuluan.

“Poros Maritim” dunia, pada dasarnya adalah suatu komitmen politik pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Apabila diletakkan dalam hirarki pengambilan keputusan Nasional maka Komitmen politik tersebut akan kita sebut sebagai Tujuan nasional ( National Objective) yang merupakan turunan dari Kepentingan Nasional ( National Interest). Hakekatnya tidak lain adalah melakukan pembangunan negara untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara yang titik beratnya memperhatikan geopolitik Indonesia terhadap negara lain. Dengan kata lain, Poros Maritim dunia adalah implementasi geopolitik Indonesia yang didasarkan pada kenyataan atas konfigurasi  NKRI serta posisi geografisnya yang berbentuk negara kepulauan dan berada di posisi silang dunia. Dengan jiwa besar kita harus mengatakan bahwa Geopoltik yang dijabarkan kedalam Geostrategi Indonesia tersebut telah terabaikan selama berpuluh-puluh tahun, sehingga Indonesia  tak dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari keadaan itu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia. Pernyataan ini bukan berarti bahwa tidak ada sama sekali pembangunan sektor maritim dan kelautan dimasa lalu, akan tetapi hanya karena  belum dilakukan secara maksimal karena  arah pembangunan kita selalu bervisi kontinental. Potensi maritim negara kita sungguh besar dalam arti kekayaan sumber daya alam serta potensi sumber daya buatan seperti infrastruktur maritim yang masih perlu dikembangkan.

Dari berbagai tulisan dimedia maupun mendengarkan berbagai pendapat pengamat maupun  masyarakat umum memberi kesan bahwa pemahaman tentang Poros Maritim diartikan secara harafiah, yaitu suatu jalan laut atau jalur perhubungan laut yang membentang mulai dari Aceh sampai Papua. Padahal bila di letakkan dalam kedudukannya dalam proses pengambilan keputusan Nasional maka poros maritim hendaknya diartikan  sebagai  salah satu sektor pembangunan  nasional yang ditujukan untuk mencapai Kepentingan Nasional di bidang ekonomi . ( Umumnya Kepentingan Nasional akan selalu bertumpu pada tiga elemem utama yaitu : Politik, Ekonomi dan Militer.). Karena berada dalam Kepentingan Nasional ( National Interest) maka sektor pembangunan ini  akan berperan  menentukan  mati hidup negara ini  sehingga harus dipertahankan dengan segala daya upaya, dari segala rongrongan , ancaman, gangguan serta tantangan dan sebagainya.  Jadi idealnya, perwujudan Poros Maritim kedepan hendaknya dimasukkan kedalam Strategi Keamanan Nasional ( National Security Strategy) yang hakekatnya bermuatan pembangunan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan/keamanan. Dengan demikian diharapkan pembangunan seluruh aspek berbangsa dan bernegara tersebut  akan berada dalam satu pengendalian dan koordinasi  terpadu dari pemerintah.  Indonesia dewasa ini dihadapkan pada berbagai pakta perdagangan  baik regional maupun internasional. Contohnya sejak tahun  tahun 2015 telah  diberlakukan zona perdagangan bebas Asean  yang dengan sendirinya menuntut Indonesia  siap dalam segala aspek untuk menghadapinya . Semua ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, sebab jika tidak, kita hanya akan menjadi arena percaturan bangsa-bangsa lain yang mencari keuntungan dari kita dan kita hanya akan menderita kerugian.

Perdagangan dunia masih sangat tergantung pada angkutan lewat laut  menggunakan kapal laut karena kapal laut memiliki berbagai keunggulan dibandingkan sarana angkut  lewat medium yang lain. Disamping memiliki kapasitas angkutan  yang sangat besar, kapal laut dapat mengangkut berbagai jenis komoditi baik padat maupun cair, serta orang,  keberbagai pelosok dunia dalam jarak dekat maupun jauh menembus hambatan cuaca yang ganas sekalipun.  Sejarah telah membuktikan bahwa sejak  jaman dahulu kala sampai saat ini,  kapal laut telah memainkan peranan besar dalam memajukan dan meningkatkan kemakmuran dan kemajuan bahkan kebudayaan bangsa-bangsa didunia.  Agar  perdagangan antar Negara dapat terlaksana dengan  sempurna, dimana kapal laut sebagai sarana angkut utama  dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka 3(tiga) komponen utama yang saling terkait satu sama lain harus tersedia yaitu : Sarana angkut( kapal), Alur pelayaran, dan Pelabuhan/ Area pelabuhan. Terlaksana dengan baik dalam arti bahwa sejak kapal memuat barang dan berangkat dari pelabuhan asal, selama dalam perjalanan melewati alur pelayaran , tiba di pelabuhan tujuan dan membongkar muatannya, harus berjalan dengan baik lancar dan aman, begitu kira-kira idealnya. Namun demikian sudah tercatat sejak dahulu kala bahwa ketiga komponen tersebut tidak pernah lepas dari gangguan keamanan dan ancaman keselamatan yang sering kali membawa kerugian besar bagi banyak pihak.  Oleh karena itu disusunlah berbagai hukum , peraturan ,ketetapan dibidang maritime khususnya pelayaran berskala internasional yang mengikat semua Negara maritime didunia yang bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan keselamatan kapal dan pelayaran pada umumnya. Dalam tulisan ini akan membahas  komponen diatas  yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah kita agar tidak menjadi hambatan dalam mewujudkan keamanan angkutan kapal dilaut.  Masyarakat maritime dunia pun telah memiliki organisasi yaitu IMO ( Internasionaal Maritime  Organization) yang berkedudukan di London yang berwewenang menerbitkan berbagai aturan dimaksud. Awalnya peraturan-peraturan yang dibuat IMO lebih menekankan pada keselamatan kapal dan jiwa manusia dilaut saja seperti contohnya SOLAS ( Safety Of Life At Sea) 1974, akan tetapi seiring dengan perobahan lingkungan keamanan glogal , khususnya kemunculan fenomena baru ancaman keamanan maritime seperti Terorisme, maka IMO menerbitkan  aturan-aturan yang bertujuan untuk menanggulangi gangguan keamanan( Security) terhadap kapal, alur pelayaran maupun di pelabuhan. Bentuk-bentuk ancamannya dapat berupa; pencurian barang, penyelundupan narkotika, imigran gelap dan penumpang gelap, pembajakan dan perampokan bersenjata, sabotase, dan terrorist. Salah satu dari aturan internasional yang sangat penting menyangkut hal-hal tersebut adalah ISPS CODE ( International Ship and Port Facility Security Code), suatu aturan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2004, yang mengikat seluruh Negara anggota IMO didunia. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota IMO wajib mentaati dan melaksanakan  aturan tersebut secara konsekwen , karena apabila tidak, akan mengalami kerugian  secara ekonomi yang sangat besar. Singkatnya, untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia, pembenahan terhadap masalah-masalah tersebut diatas mutlak dilakukan.

Maaf untuk membaca full akses konten dalam format post artikel silahkan terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota milist FKPM –> D A F T A R

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap