KAPAL INDUK CINA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STABILITAS KAWASAN

Oleh: Alman Helvas Ali

1. Pendahuluan

Saat ini Cina tengah menyelesaikan pembangunan eks kapal induk Varyag yang dibelinya dari Ukraina. Diharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi kapal induk tersebut akan menjalani sea trial. Pembangunan kapal induk Cina apabila dicermati merupakan bagian dari aspirasinya untuk memiliki blue water navy. Meskipun kapal induk itu bukan kapal baru melainkan kapal bekas yang telah menjalani proses perbaikan, tidak pelak kehadiran kapal induk dalam armada People’s Liberation Army-Navy (PLAN) akan mengubah konstelasi kawasan Asia Pasifik.

Dewasa ini, tidak sedikit negara di kawasan Asia Pasifik yang memandang dengan hati-hati terhadap kebangkitan Cina. Dalam konteks kebangkitan PLAN, kehati-hatian negara-negara itu terkait dengan sejumlah isu seperti pengamanan SLOC Cina dan keterlibatan Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan. Selama ini Cina sangat eksesif dalam menerapkan klaimnya terhadap Laut Cina Selatan, sehingga oleh sebagian negara kini Cina dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan.

Terkait dengan stabilitas kawasan, menjadi pertanyaan apakah peningkatan kemampuan PLAN yang ditandai dengan kehadiran armada kapal induk akan berpengaruh besar terhadap stabilitas kawasan atau tidak? Isu kritis apa saja yang hendaknya diperhatikan terkait kehadiran kapal induk Cina? Apakah secara teknologi kapal induk itu mampu memenuhi ambisi Cina di kawasan dan global? Tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui pembahasan yang komprehensif.

2. Aspirasi Kapal Induk 

Mempunyai kapal induk dalam armada Angkatan Lautnya merupakan aspirasi Cina sejak lama. Negeri ini memiliki sejumlah pengalaman berhadapan dengan kapal induk negara lain, misalnya dalam Perang Korea dan krisis Selat Taiwan. Pada 1996 misalnya, Amerika Serikat menyebarkan kapal induk USS Nimitz (CVN-68) dan USS Independence (CV-62) ke Selat Taiwan untuk men-deter uji coba rudal Cina yang ditujukan guna mengintimidasi Taiwan yang tengah melaksanakan pemilu. Krisis Selat Taiwan 1996 secara strategis memberikan pelajaran yang tidak dapat dilupakan oleh Cina, yaitu efektivitas gelar kapal induk Amerika Serikat untuk menghadapi aksi Cina. Pelajaran dari krisis itu pula yang memperkuat hasrat Cina untuk dapat memiliki kapal induk dalam jajaran armada Angkatan Lautnya.

Sebelum lebih jauh membahas tentang pembangunan kapal induk Cina, terlebih dahulu akan dibahas tentang pandangan strategis Cina dalam percaturan politik, ekonomi dan keamanan kawasan. Kepentingan Cina yang sangat mendasar, berdaya jangkau jauh dan tidak dapat berubah dari kepemimpinan Cina adalah mendapatkan pengakuan status sebagai kekuatan besar dan mendapat penghormatan terhadap status tersebut dari kekuatan-kekuatan besar lainnya. Pilar untuk mencapai status kekuatan besar itu mencakup politik, ekonomi dan militer. Dari ketiga pilar itu, sejauh ini baru pilar politik dan ekonomi yang mendukung status Cina sebagai kekuatan besar, sedangkan pilar militer belum sepenuhnya mendukung untuk status tersebut.

Adapun pada tingkat kawasan Asia Pasifik, tujuan utama kepemimpinan Cina adalah mencapai posisi yang tinggi di kawasan Asia Timur, suatu posisi yang mana Cina akan menentukan apa yang terjadi pada wilayah di sekitarnya. Terkait dengan tujuan itu, pertimbangan utama Cina adalah menyangkut keamanan, sebab isu keamanan sangat terkait erat dengan pertahanan tanah air Cina. Walaupun negara itu dapat menggunakan daya tawar ekonominya untuk menekan negara-negara lain di kawasan untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi pada akhirnya hanya kekuatan militer yang dapat melindungi kepentingan Cina dan menjamin keamanan nasionalnya.

Oleh karena itu, Cina terus melakukan modernisasi terhadap kekuatan militernya, termasuk kekuatan People’s Liberation Army Navy (PLAN). Pembangunan kekuatan PLAN setidaknya didorong oleh dua hal, yaitu kepentingan politik dan ekonomi. Kedua kepentingan itu mengharuskan Cina memiliki Angkatan Laut yang berstatus blue water navy. Pembangunan Angkatan Laut Cina berada dalam bingkai kebijakan pemerintah Cina untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, menjaga stabilitas politik dalam negeri, mempertahankan kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Cina dan mengamankan status Cina sebagai kekuatan besar.

Kepentingan politik Cina bukan sekedar tentang reunifikasi dengan Taiwan melalui cara apapun, tetapi juga menjadikan Cina sebagai kekuatan utama yang dihormati oleh negara-negara lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa Cina ingin menjadi aktor utama di kawasan dan kehadiran aktor lain yang sudah lebih dahulu eksis nampaknya lebih dipandang ancaman. Selain itu, Cina juga eksesif dalam menegaskan klaimnya di kawasan, misalnya di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan yang merupakan bagian dari strategi pertahanan offshore defense. Singkatnya, Cina memiliki aspirasi geopolitik menjadikan kawasan Asia Pasifik berada di bawah pengaruhnya.

Kepentingan ekonomi Cina yang terkait erat dengan pembangunan kekuatan PLAN adalah keamanan SLOC. Cina meyakini bahwa kepentingan perdagangan komersial dan minyaknya membutuhkan perlindungan yang perlu terus ditingkatkan. Dalam konferensi Komisi Militer Pusat yang diperluas pada 24 Desember 2004, pemimpin Cina Hu Jianto memperkenalkan kebijakan militer baru yang menetapkan empat misi dari PLA, yaitu pertama, mengabdi sebagai “sumber penting kekuatan” bagi Partai Komunis Cina untuk “mengkonsolidasikan posisi memerintahnya”, kedua, memberikan jaminan keamanan yang padu untuk periode penting berkelanjutan bagi peluang strategis untuk pembangunan nasional, ketiga, memberikan dukungan strategis yang kuat untuk mengawal kepentingan nasional dan keempat, memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dunia dan mempromosikan pembangunan bersama.

Menurut Liberation Army Daily yang merupakan koran PLA, butir ketiga yang ditegaskan oleh Hu Jintao mencakup kepentingan dan hak maritim. Hu Jintao meminta PLA tidak hanya memberikan perhatian kepada kepentingan kelangsungan hidup, tetapi juga kepentingan pembangunan nasional, bukan hanya mengawal keamanan wilayah teritorial, perairan teritorial dan ruang udara, tetapi pula mengawal ruang elektromagnetik, ruang angkasa, samudera dan aspek-aspek lainnya dari keamanan nasional. Selanjutnya pada 27 Desember 2006 dalam pidatonya di hadapan para perwira PLAN yang menghadiri rapat Partai Komunis, Hu Jintao menyebut Cina sebagai kekuatan maritim besar dan mendeklarasikan bahwa kekuatan laut Cina harus diperkuat dan dimodernisasi dan harus terus bergerak menuju kemampuan blue water.

Kapal induk sebagai salah satu sistem senjata Angkatan Laut yang berkemampuan blue water sejak lama telah menarik perhatian para pemimpin PLAN yang dipelopori oleh Laksamana Liu Huaqing, Kepala Staf PLAN (1982-1988) dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat (1989-1997). Laksamana Huaqing merupakan murid dari Laksamana Sergei Gorshkov di Akademi Angkatan Laut Voroshilov (1954-1958), sehingga tidak pelak pemikiran keangkatan lautnya banyak dipengaruhi oleh mantan Panglima Angkatan Laut Uni Soviet itu. Menurut Laksamana Huaqing, “pembangunan kapal induk telah menjadi perhatian rakyat Cina”, sehingga “untuk memodernisasi pertahanan nasional (Cina) dan mengembangkan sistem senjata dan perlengkapan yang sempurna, kita tidak dapat kecuali mempertimbangkan pengembangan kapal induk”.

Pemikiran Laksamana Huaqing selanjutnya ditindaklanjuti dengan pihak-pihak terkait seperti Departemen Persenjataan PLAN dan Commission of Science, Technology and Industry for National Defense (COSTIND) dengan persetujuan Staf Umum PLA. Pihak-pihak itu melaksanakan studi terkait dengan pembangunan kapal induk, baik dengan mengunjungi negara-negara lain yang mengoperasikan kapal induk maupun mengundang pakar desain kapal induk Rusia untuk memberikan kuliah di Cina. Pada 31 Maret 1987, Laksamana Huaqing melaporkan kepada Staf Umum PLA bahwa para pemimpin industri dirgantara dan perkapalan dan para ahli Cina yakin negara mereka “secara teknologi mampu membangun kapal induk dan pesawat yang berbasis di kapal induk”.

Walaupun demikian, ide Laksamana Huaqing tentang kapal induk selama kepemimpinan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina merangkap Ketua Komisi Militer Pusat dipegang oleh Jiang Zemin. Alasannya adalah kekurangan dana dan teknologi, selain ketergantungan ekonomi Cina yang rendah terhadap sumberdaya energi dan bahan baku dari luar.

Walaupun kebijakan resmi pemerintah Cina demikan, namun antara 1996-1998 beberapa perusahaan Cina yang ditengarai memiliki afiliasi dengan pemerintah secara berturut-turut membeli tiga eks kapal induk Uni Soviet kelas Kuznetzov dari Rusia dan Ukraina dengan alasan untuk kebutuhan pariwisata. Ketiga eks kapal induk itu meliputi Minsk, Kiev dan Varyag, yang mana Minsk dan Kiev adalah dua kapal induk yang pernah berstatus operasional, adapun Varyag adalah kapal induk yang belum selesai dibangun ketika Uni Soviet runtuh dan teronggok begitu saja di Ukraina. Penjualan ketiga eks kapal induk ke Cina itu sebenarnya hanya dalam bentuk platform saja, karena semua sistem yang ada sudah dilepaskan.

Sebelumnya pada 1985 Cina membeli eks kapal Induk HMS Melbourne milik Australia. Kapal yang kemudian dibesituakan itu sebelumnya dipelajari dulu rancang bangunnya oleh para ahli perkapalan Cina. Ketika Cina membeli lagi tiga eks kapal induk Uni Soviet, para ahli strategi khususnya di negara-negara Barat telah memberikan perhatian khusus karena hal itu dipandang sebagai bagian dari upaya Cina untuk memiliki kapal induk sendiri suatu saat nanti.

Pada tahun 2002 Hu Jintao menggantikan Jiang Zemin sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina dan menjadi Ketua Komisi Militer Pusat pada 2004. Berbeda dengan pendahulunya, Hu Jintao menggariskan PLA untuk lebih ekspansif dan melaksanakan misi berorientasi eksternal yang tidak ada pada masa Jiang Zemin, yaitu mengamankan kepentingan kekuatan Cina yang tengah muncul pada ruang angkasa, maritim dan elektromagnetik dan berkontribusi pada perdamaian dunia melalui pemeliharaan perdamaian internasional dan bantuan kemanusiaan. Hu Jintao juga menyetujui konsep operasi laut jauh (far-seas operations) bagi PLAN yang berimplikasi pada kemampuan baru menyangkut proyeksi kekuatan.

Perubahan kebijakan pada era Hu Jintao disebabkan oleh dua alasan. Pertama, pertumbuhan ekonomi Cina yang cepat sehingga berimplikasi pada makin kuatnya kesadaran akan kerawanan terhadap ketergantungan pada energi dan bahan baku dari luar negeri. Kedua, peningkatan investasi dan warga negara Cina yang bekerja di seberang lautan.

Pada sisi lain, PLAN sejak 1985 mengembangkan strategi offshore defense yang menekankan pada hal-hal sebagai berikut:

  • Secara keseluruhan, strategi militer adalah defensif. Kami menyerang hanya setelah diserang. Namun operasi-operasi berciri ofensif;
  • Ruang atau waktu tidak akan membatasi lawan ofensif kami;
  • Kami tidak akan menetapkan garis batas pada batas-batas ofensif kami;
  • Kami akan menunggu untuk waktu dan situasi yang menguntungkan kekuatan kami ketika menginisiasi operasi-operasi ofensif;
  • Kami akan fokus pada kelemahan-kelemahan kekuatan lawan;
  • Kami akan menggunakan kekuatan sendiri untuk meniadakan kekuatan musuh;
  • Operasi ofensif terhadap lawan dan operasi defensif bagi perlindungan kekuatan kami akan dilaksanakan secara bersamaan.

Penting untuk dipahami bahwa kini offshore defense tidak lagi terkait batas geografis tertentu seperti di era lalu. Pertanyaannya adalah sampai seberapa jauh Offshore Defense akan dipraktekkan? Mengacu pada laporan intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat, jawabannya adalah “sejauh kemampuan Angkatan Laut Cina akan memungkinkannya mengoperasikan gugus tugas di laut dengan sejumlah persyaratan untuk dukungan dan keamanan”. Jawaban demikian kemudian menimbulkan penafsiran di kalangan perwira Angkatan Laut Cina sendiri bahwa jangkauan operasional offshore defense adalah sejauh jangkauan jelajah pesawat udara PLA yang berpangkalan di darat dan kemampuan peperangan anti kapal selam Angkatan Laut Cina sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pejabat penting Cina telah mengindikasikan bahwa negara mereka akan memiliki kapal induk dalam waktu tidak lama lagi. Misalnya dalam pernyataan Menteri Pertahanan Cina Jenderal Liang Guangle ketika menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada pada 2010 yang berujar bahwa Cina tidak akan selamanya menjadi kekuatan besar tanpa kapal induk. Pernyataan itu kemudian dikonfirmasikan dengan dimuatnya foto kapal induk Cina eks Varyag yang tengah mengalami refurbishment di galangan kapal di Cina pada beberapa situs jaringan internet pada 2011.

3. Pembangunan Kapal Induk 

Seiring dengan arahan Hu Jintao tentang far-seas operations, Cina secara diam-diam mengembangkan kapal induk menggunakan metode reverse engineering. Eks kapal induk Varyag dalam beberapa tahun terakhir ternyata telah dibangun kembali oleh negeri itu untuk menjadi kapal induk pertamanya dengan nama Shi Lang. Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dari tulisan ini, pembangunan kembali kapal induk itu mengacu pada hasil kajian Departemen Persenjataan PLAN dan Commission of Science, Technology and Industry for National Defense (COSTIND) pada 1980-an, di samping adanya ilmu dan pengetahuan baru tentang kapal induk yang diserap dari Rusia dan mungkin negara-negara lain pula.

Menurut rencana, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kapal induk Shi Lang akan menjalani uji coba di laut dan diharapkan akan mencapai status operasional pada 2014. Mengacu pada rancangan dasar kapal induk kelas Kuznetzov, dapat dipastikan kapal induk pertama Cina tergolong sebagai ukuran medium, berpendorong konvensional, tonase sekitar 60 ribu ton dengan short takeoff but arrested recovery (STOBAR) sebagai metode untuk meluncurkan pesawat terbang. Metode STOBAR merupakan metode yang umum digunakan oleh kapal induk non Amerika Serikat, karena lebih murah pengembangan dan pemeliharaannya dibandingkan metode catapult-assisted takeoff but arrested recovery (CATOBAR) yang digunakan pada semua kapal induk Amerika Serikat.

Eksistensi kapal induk akan bernilai taktis dan operasional apabila didukung oleh adanya armada pesawat tempur dan pesawat lainnya yang berpangkalan di atasnya. Guna melengkapi kapal induk tersebut, pada 2001 Cina membeli secara diam-diam purwarupa (prototype) pesawat tempur Sukhoi Su-33 dari Ukraina yang kemudian dipelajari dalam rangka reverse engineering. Hasilnya adalah pesawat tempur J-15 yang memiliki kemiripan dengan Su-33 dengan sejumlah modifikasi di beberapa bagian, namun masih mengandalkan mesin buatan Rusia sebagai pendorongnya. Selain itu, Cina pernah berupaya untuk membeli sejumlah Su-33 dari Rusia, namun tidak berhasil karena Rusia kecewa dengan tindakan Cina yang mencontek pesawat tempur Su-27 tanpa seijinnya yang dinilai sebagai pelanggaran hak cipta.

4. Isu-isu Kritis 

Dengan berasumsi bahwa pada 2014 Cina akan memiliki kapal induk yang berstatus operasional, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan bagaimana kehadiran kapal induk itu dalam konteks perimbangan kekuatan di kawasan maupun stabilitas kawasan Asia Pasifik itu sendiri. Pertanyaan itu wajar mengedepan karena Cina dalam perkembangan terakhir semakin agresif untuk menunjukkan kekuatannya di kawasan, misalnya dalam sengketa Laut Cina Selatan. Menurut kalkulasi teoritis, kekuatan dan kemampuan PLAN akan semakin meningkat dengan masuknya kapal induk dalam jajaran armadanya. Terkait dengan hal tersebut, menurut hemat penulis terhadap beberapa isu kritis yang hendaknya menjadi perhatian.

Pertama, politik. Eksistensi kapal induk dalam jajaran armada Angkatan Laut merupakan suatu prestise politik yang cukup besar. Dengan memiliki kapal induk, prestise politik Cina dipastikan meningkat di kawasan. Prestise itu akan bertambah apabila Cina mampu mengeksploitasi pengaruh kapal induk itu, sebagaimana dipraktekkan secara luas oleh negara-negara pemilik kapal induk seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

Ditinjau dari perspektif teoritis, Cina memiliki potensi untuk mengeksploitasi hal tersebut sebagaimana negara-negara lainnya. Namun demikian, eksploitasi secara politik kapal induk akan sangat tergantung pada aspek operasional, yaitu seberapa mampu negara itu mengoperasikan kapal induk secara efektif, efisien dan menimbulkan dampak penangkalan. Sebagai contoh, Thailand, Italia dan Spanyol tidak mampu mengeksploitasi prestise yang secara intrinsik sudah melekat seiring kepemilikan kapal induk dalam jajaran armada Angkatan Lautnya, sehingga persepsi publik regional dan internasional terhadap kekuatan kapal induk ketiga negara tidak menjadikan mereka disegani sebagaimana halnya Amerika Serikat dan Inggris.

Cina boleh saja memiliki aspirasi regional dan global, tetapi kemampuan mengeksploitasi kapal induk akan menentukan sejauh mana kedua aspirasi dapat dicapai. Pencapaian aspirasi tersebut terkait dengan kapal induk akan ditentukan oleh aspek ekonomi dan operasional Angkatan Laut itu sendiri, di samping sejauh mana negara-negara lain yang berkepentingan merespon kehadiran kapal induk itu. Misalnya dalam kasus sengketa Laut Cina Selatan, sangat mungkin kapal induk Cina akan dieksploitasi sedemikian rupa agar memberikan dampak penangkalan terhadap negara-negara lain.

Kedua, ekonomi. Mengoperasikan kapal induk, lepas dari ukuran kapal induk itu sendiri apakah ukuran medium atau besar, memerlukan biaya yang tidak sedikit, baik untuk biaya operasional maupun pemeliharaan. Terlebih lagi harus dihitung bahwa biaya operasional kapal induk secara total terdiri atas kapal induk itu sendiri, pesawat udara yang dibawa dan kapal-kapal pengawal yang biasanya berjenis kapal perusak dan penjelajah. Ditambah pula kapal bantu untuk melaksanakan replenishment at sea (RAS) yang bagi kapal induk konvensional sangat vital khususnya untuk pengisian ulang bahan bakar.

Mengacu pada pengalaman negara-negara pemilik kapal induk ukuran medium seperti Inggris dan Prancis, biaya operasional kapal induk mereka tergolong berat mepun mereka tercatat sebagai negara dengan ekonomi kuat di dunia. Prancis sebagai contoh, hanya mampu mengoperasikan satu dari dua kapal induknya karena pertimbangan biaya. Hanya Amerika Serikat yang notabene memiliki kapal induk berukuran besar dengan tonase rata-rata 100 ribu ton yang mampu secara simultan mengoperasikan 11 kapal induk sekaligus, di mana biaya operasional harian satu kapal induk Amerika Serikat nyaris mendekati nilai APBN Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri fakta bahwa Cina adalah negara maju dari sisi ekonomi dengan cadangan devisa yang begitu besar senilai US$ 1.4 trilyun. Akan tetapi kondisi itu tidak dapat dijadikan parameter tunggal bahwa Cina mampu mengoperasikan secara penuh kapal induk ditinjau dari aspek ekonomi. Pengalaman negara-negara yang telah lebih dahulu mengoperasikan kapal induk perlu untuk dijadikan acuan. Singkatnya, masih perlu diuji oleh perjalanan waktu berapa sebenarnya kemampuan ekonomi Cina untuk mengoperasikan kapal induk dalam formasi penuh.

Ketiga, operasional kapal induk. Berdiskusi tentang kapal induk, penting untuk membedakan antara kemampuan memiliki kapal induk dengan kemampuan mengoperasikan kapal induk. Dua hal tersebut tidak otomatis berbanding lurus, malah lebih banyak negara yang mengalami perbandingan terbalik. Memiliki kapal induk tidak otomatis berarti mampu mengoperasikan kapal induk, sebab kedua hal tersebut berbeda jauh sehingga tidak aneh bila ada beberapa negara yang mengoperasikan kapal induk hanya di sekitar perairannya saja dan tidak ke laut lepas.

Operasional kapal induk merupakan hal yang rumit dan kemampuan itu diperoleh melalui fase trial and error. Sebagai contoh tentang operasional pesawat udara di kapal induk, yang mana Amerika Serikat dan Prancis pernah melalui fase tingkat kecelakaan yang cukup tinggi beberapa puluh tahun silam. Tidak mudah untuk mendapatkan keterampilan pengoperasian pesawat udara di kapal induk, karena terkait erat dengan teknologi, manusia, dukungan anggaran dan juga waktu.

Operasional kapal induk harus memperhatikan pula kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang dimiliki bukan sebatas pada kapal induk saja, tetapi mencakup juga kapal-kapal pengawal. Misalnya bagaimana menghadapi ancaman peperangan permukaan, peperangan bawah air dan peperangan udara. Dibutuhkan doktrin operasional khusus yang untuk menyusunnya pun akan lebih baik bila mengacu pada pengalaman sendiri, sebab doktrin operasional kapal induk suatu negara belum tentu tepat untuk diadopsi secara penuh oleh negara lainnya.

5. Stabilitas Kawasan

Mengacu pada uraian sebelumnya mengenai kapal induk Cina ditinjau dari berbagai aspek, menjadi menarik apabila dikaitkan relevansinya dengan stabilitas kawasan Asia Pasifik. Sebagaimana diketahui, Cina terlibat sengketa wilayah dengan sejumlah negara di kawasan, baik di Laut Cina Timur maupun Laut Cina Selatan. Tentu saja merupakan pertanyaan yang menarik mengenai bagaimana dampak kehadiran kapal induk Cina terhadap stabilitas kawasan.

Memperhatikan spesifikasi teknis kapal induk Cina, kapal tersebut lebih layak untuk dioperasikan tidak jauh dari wilayahnya. Apabila ditarik ke dalam peta, wilayah operasional kapal induk itu akan berkisar pada wilayah Asia Timur hingga Asia Tenggara. Memang bisa saja dioperasikan sampai ke Samudera India misalnya, tetapi ada aspek operasi dan logistik yang harus diperhitungkan pula oleh Cina.

Sebagai informasi, kapal induk metode STOBAR rata-rata memiliki kemampuan proyeksi kekuatan dan fire power yang terbatas karena STOBAR kurang cocok untuk misi penyerangan. Kapal induk metode STOBAR biasanya mengandalkan pada landas pacu melengkung (dikenal sebagai ski jump) agar pesawat udara dapat mengudara, sehingga payload (dalam hal ini senjata) harus dikurangi agar mampu mendapatkan gaya angkat yang cukup ketika tinggal landas. Hal ini berbeda dengan CATOBAR yang digunakan oleh kapal induk Amerika Serikat, yang mana pesawat udara dengan payload senjata penuh dapat tinggal landas pada landasan yang datar dan pendek karena gaya angkatnya dibantu oleh lontaran katapul uap berkekuatan besar.

Dalam kondisi di mana Cina masih dalam tahap belajar mengoperasikan kapal induk, nampaknya kapal itu belum akan disebarkan jauh sebagaimana kapal induk Amerika Serikat. Dalam penyebaran ke kawasan Asia Timur hingga Asia Tenggara, misi yang diembannya akan berfokus pada menjaga SLOC Cina, kontinjensi Selat Taiwan, memperkuat klaim Cina di perairan-perairan sengketa humanitarian assistance and disaster relief (HADR) dan evakuasi warga Cina di luar negeri (non-combatant evacuation operations). Sebagaimana diketahui, Cina memiliki hasrat besar untuk memamerkan kekuatan lautnya di kawasan selama ini.

Dikaitkan dengan stabilitas kawasan Asia Pasifik, meskipun Cina masih harus menempuh fase trial and error dalam operasional kapal induk, akan tetapi secara politik kehadiran armada kapal induk dalam PLAN berpotensi memunculkan instabilitas kawasan. Khususnya dalam konteks penyebaran kapal induk Cina ke sejumlah perairan sengketa dipastikan akan memicu ketegangan walaupun kecil kemungkinannya terjadi stand-off. Hal ini akan terjadi apabila perilaku Cina terkait dengan sengketanya dengan sejumlah negara kawasan tidak berubah.

Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa dampak dari kehadiran kapal induk Cina sangat tergantung bagaimana perilaku negara itu di kawasan nantinya. Apabila perilaku negeri itu di lapangan dipandang tidak sejalan dengan apa yang digemakan pada ranah diplomasi, dipastikan akan memunculkan reaksi dari negara-negara lain sehingga memunculkan instabilitas kawasan. Sangat mungkin misalnya Amerika Serikat menggalang negara-negara sekutu dan aliansinya di kawasan untuk meningkatkan intensitas gelar kapal induk di kawasan Asia Pasifik, misalnya India dan Jepang. Bisa jadi akan terjadi perlombaan kapal induk di kawasan ini pada masa mendatang, khususnya pada aktor-aktor utama kawasan.

Penyebaran kapal induk memiliki keterkaitan erat dengan aspek ekonomi. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti seberapa mampu ekonomi Cina khususnya anggaran pertahanan dalam mendukung penyebaran kapal induknya. Masih perlu waktu untuk mengetahui berapa lama tingkat kehadiran kapal induk Cina di laut dalam satu tahunnya. Terlebih di masa depan negeri itu memiliki hasrat untuk mempunyai kapal induk baru yang murni buatan dalam negeri, sehingga biaya operasional armada kapal induk dipastikan meningkat. Walaupun demikian, seperti telah ditulis sebelumnya penyebaran kapal induk Cina ke perairan sengketa akan memicu instabilitas kawasan.

6. Penutup 

Eksistensi kapal induk Cina secara politik akan memberikan implikasi negatif terhadap stabilitas kawasan. Mengacu pada pola tindak Cina selama ini, kapal induk itu akan digunakan untuk mengamankan kepentingan nasional Cina di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, khususnya pengamanan SLOC dan penegasan klaim di beberapa perairan sengketa. Apabila Cina masih menggunakan pendekatan yang asertif, agresif, eksesif, intimidatif dan provokatif terhadap negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, kehadiran kapal induk negeri itu niscaya akan memunculkan instabilitas kawasan.

Adapun menyangkut aspek ekonomi dan operasional, masih dibutuhkan waktu untuk melihat sejauh mana Cina mampu mengelola kehadiran kapal induknya secara efektif dan efisien. Justru hal yang kritis terkait pengoperasian kapal induk Cina terletak pada aspek ekonomi dan operasional sehingga akan mempengaruhi aspek politik. Kalau kedua aspek ini kurang mendukung minimal hingga 10 tahun ke depan, berarti eksploitasi prestise kapal induk pada aspek politik tidak akan optimal. Boleh jadi kapal induk Cina hanya akan hadir di laut dengan intensitas rendah, terlebih fakta menunjukkan bahwa kemampuan suatu negara mengoperasikan kapal induk secara efektif dan efisien tidak dapat diperoleh secara instan.

Kondisi stabilitas kawasan pasca 2014 ketika kapal induk Cina telah mencapai status operasional antara lain ditentukan oleh bagaimana Cina mengeksploitasi kapal tersebut. Kalau cara-cara yang selama ini digunakan Cina masih tetap dipertahankan, dikhawatirkan kehadiran kapal induk tersebut akan kontraproduktif terhadap stabilitas kawasan. Aksi Cina yang demikian dipastikan akan memicu reaksi dari kekuatan kawasan lainnya, termasuk perlombaan senjata Angkatan Laut.

. Lihat, Joffe, Elin, “The Right Size for China’s Military: To What Ends?” dalam Asia Policy, Number 4 (July 2007), hal.58
. Ibid
. Ibid
. Ibid
. Lihat, U.S. Department of Defense, Annual Report to Congress: Military Power of the People’s Republic of China 2009, hal.2
. Lihat, Erickson, Andrew S dan Goldstein, Lyle, “Gunboats for China’s Grand Canals?:Probing the Intersection of Beijing’s Naval and Oil Security Policies”, Naval War College Review, Spring 2009, Vol.62, No.2, hal.47
. Ibid
. Ibid
. Ibid
. Ibid
. Lihat, Erickson, Andrew S dan Wilson, Andrew R, “China’s Aircraft Carrier Dilemma”, Naval War College Review, Autumn 2006, Vol.59, No.4, hal.16
. Ibid, hal.18
. Ibid
. Lihat, Li, Nan dan Weuve, Christopher, “China’s Aircraft Carrier Ambitions: An Update”, Naval War College Review, Winter 2010, Vol.63, No.1, hal.14
. Ibid
. Lihat, Storey, Ian and You, Ji, “China’s Aircraft Carrier Ambitions: Seeking Truth from Rumors”, Naval War College Review, Winter 2004, Vol.LVII, No.1, hal.79
. Li, Nan dan Weuve, Christopher, op.cit, hal.14
. Ibid
. Ibid
. Ibid
. Lihat, Office of Naval Intelligence, China’s Navy 2007, hal.24-25
. Ibid, hal.26
Li, Nan dan Weuve, Christopher, op.cit, hal.15
. Ibid, hal.20
. Ibid, hal.16

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap