KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KERJASAMA KEAMANAN MARITIM KAWASAN

Oleh: Robert Mangindaan

1. Pendahuluan 

Perhelatan World Ocean Conference, Sail Bunaken dan Indonesia  Fleet Review  usai sudah, namun masih ada dua pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan yaitu menghitung untung rugi penyelenggaraannya (cost and benefit) dan menindak lanjutnya berbagai harapan yang dilontarkan oleh banyak pihak pada rangkaian seminar tersebut. Menghitung cost merupakan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran dana yang relatif cukup besar dan dokumennya  akan menjadi rujukan apabila menyelenggarakan event akbar seperti itu pada masa mendatang.  Perhitungan mengenai benefit, sudah jelas akan meninjau tiga aspek besar yaitu politik, ekonomi (termasuk yang dinikmati oleh masyarakat setempat) dan terutama dalam domain militer.

Benefit yang langsung dinikmati adalah apresiasi yang sangat tinggi bagi Indonesia, dan khususnya kepada panitia penyelenggara, yang berhasil melaksanakan suatu perhelatan yang akbar dan sarat dengan pesan politik. Sudah lumrah apabila pada ajang fleet review, ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan tersebut untuk mempamerkan mesin perangnya, dengan dua tujuan yaitu untuk urusan industri perang, dan untuk pamer otot perangnya (deterrence) yang ”dibungkus” dengan ajakan bekerjasama.

Namun dari berbagai presentasi yang disampaikan, dapat dikatakan bahwa intisarinya mengarah pada tiga hal, yaitu; (i) keprihatinan terhadap keamanan maritim, yang melihat bahwa ancaman di laut sudah semakin kompleks, (ii) perlunya peningkatan kerjasama keamanan maritim, baik secara bilateral, intra-kawasan, maupun lintas kawasan dan (iii) kesediaan untuk mengembangkan kerjasama dengan format yang perlu disepakati.

Tidak bisa dipungkiri bahwa, ajang IFR merupakan peluang emas pula bagi Indonesia untuk menyampaikan sikap di dalam hal keamanan maritim kawasan. Memang demikian halnya, initisari pesan yang sudah disampaikan  mengandung ketiga poin tersebut dan berada dalam bingkai kepentingan nasional Indonesia. Kerangka teoritis sudah menjelaskan demikian, bahwa military objective akan selalu berada dalam bingkai national objective  (Lloyd-1986).

2. Persepsi Ancaman 

Bicara mengenai ancaman, sepertinya pekerjaan yang mudah tetapi pada kenyataannya tidak sesederhana seperti diperkirakan oleh banyak pihak. Buktinya? Bangsa Indonesia sulit untuk bersepakat untuk membangun pemahaman nasional (common understanding) mengenai apa ancaman nyata (imminent threat) dan apa pula ancaman yang bakal dihadapi (immediate threat).

Pengertian ancaman yang berkembang sekarang ini, pada dasarnya mengacu pada ‘doktrin’ TNI yang memetakan Ancaman dalam ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, gangguan). Konon pengertian itulah yang mendasari berbagai kebijakan nasional yang berkaitan dengan penanganan berbagai bentuk ancaman sekarang ini, yang situasinya (terutama security environment) sudah jauh berbeda. Banyak pihak tentunya menyadari bahwa doktrin itu sendiri, mempunyai kekuatan pada satu era dengan environment yang berlaku, dengan pengertian bahwa bila kedua hal tersebut berubah maka doktrin harus pula berubah.

Wacana mengenai ancaman yang berkembang di masyarakat luas, pada kenyataannya sangat bervariasi, oleh karena persepsinya sangat dipengaruhi oleh berbagai hal. Antara lain latar belakang pendidikan, area penugasan, namun yang paling vokal adalah karena latar belakang kepentingan. Normatifnya, membangun wacana mengenai ancaman sudah seharusnya mengacu pada kepentingan nasional. Landasan teoritiknya tertuang pada gambar No.1  berikut ini (Liotta and Lloyd, 2006)[i].

Gambar No.1

Liotta dan Lloyd menggambarkan dalam kolom yang berada ancaman, spektrumnya terdiri dari empat bagian yaitu ancaman, tantangan, kerawanan dan peluang. Kerangka berpikir tersebut, mengungkapkan bahwa membangun persepsi mengenai ancaman perlu meninjau secara komprehensif tiga aspek lainnya. Mengenai ancaman itu sendiri, Zeev Maoz memberikan definisi sebagai berikut;

Threat is defined as an anticipation of an imminent loss to some foreign policy positions, interest, or to national assets, due to processes evolving in a state’s external environment (cf.  Brecher, 1980; 1979a)[ii]

Mengacu pada definisi tersebut, nampaknya sketsa keamanan global dekade ini mengarah pada dua isu besar, yaitu globalisasi dan pemanasan global (global warming). Peninjauan terhadap kedua isu tersebut, perlu juga menjangkau spektrum tantangan, kerawanan dan peluang yang ada, oleh karena disana ada pilihan-pilihan strategis yang layak untuk dipertimbangkan.

Globalisasi dan keamanan maritim. Pemahaman mengenai globalisasi, intinya adalah liberalisasi perdagangan yang menginginkan percepatan arus barang, modal, dan jasa. (Dorodjatun Kuntjorodjakti, 2006)[iii]  Kata kunci di sini adalah transportasi dan pemahaman tersebut sudah menyiratkan bahwa ketergantungan terhadap transportasi di laut masih sangat dominan, baik masa kini maupun mendatang.

Kecenderungan ke depan memperlihatkan bahwa moda angkutan laut, sudah menggunakan kapal-kapal berukuran besar (misalnya VLCC/ULCC), sehingga harga kapal dan kargonya sudah bernilai tinggi. Kapal berukuran sangat besar ditambah dengan muatannya, secara fisik sudah memiliki kerawanan tersendiri, khususnya dalam hal keselamatan navigasi dan keamanan fisiknya. Semua pihak sangat memahami bahwa nilai kapal dan muatannya, sudah sangat mahal sehingga rawan terhadap tindak rompak dan rampok di laut. Dari kantor International Maritime Organization (IMO) melaporkan bahwa angka kejahatan rompak dan rampok dilaut yang paling tinggi terjadi di pantai timur Afrika (18), berikut di Laut China Selatan (7), dan peringkat ketiga di pantai barat Afrika (5).[iv]

Tidak mengherankan apabila keamanan maritim menjadi agenda yang sangat penting bagi masyarakat maritim, yang akan berupaya untuk menangani secara serius dan intens masalah tersebut. Dari kasus MV. Faina (Sept. 2008) dan MV Sirius Star (Nov. 2008) misalnya, masyarakat internasional memperlihatkan sikap yang sangat kompak. Terlihat dari kehadiran skuadron atau gugus tugas dari berbagai negara, misalnya Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Russia, China, konon kabarnya Malaysia juga hadir.

Sikap internasional terhadap bajak laut Somalia, dikukuhkan dengan beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB seperti UNSC Res 1814, 1816, 1838, yang kini menjadi pegangan bagi masyarakat internasional untuk bertindak. Hikmah dari Somalia perlu dicermati dengan seksama, oleh karena perairan Laut China Selatan menempati urutan kedua dalam hal rompak dan rampok dilaut, dan secara khusus beberapa pandangan sudah menyebutnya perairan Indonesia sebagai dangerous water.[v] 

Climate change dan keselamatan navigasi. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim yang mempengaruhi permukaan laut dan berpengaruh terhadap fauna flora di laut. Semua pihak yang kehidupannya bergantung pada laut, sudah mengambil ancang-ancang ke depan untuk menghadap skenario terburuk. Ada pandangan yang mengatakan bahwa dampak climate change akan menimbulkan cuaca yang sangat ekstrim dan mendorong terjadinya migrasi, bahkan mantan US Army Chief of Staff Jenderal Gordon R. Sullivan mengatakan bahwa naiknya permukaan laut akan berpotensi mengakibatkan destabilitas di beberapa negara misalnya Pakistan, India, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.[vi]

Secara garis besar, ancaman yang bakal dihadapi adalah;

(i) naiknya permukaan laut, yang akan mengakibatkan terendam beberapa wilayah bahkan beberapa pulau akan tenggelam dan bisa jadi batas wilayah geografikIndonesiajuga akan mengalami perubahan,

(ii) kedatangan arus migrasi dari negara lain yang wilayahnya sudah mulai tenggelam, dan mereka menempati pulau-pulau di wilayah terdepan, atau malahan masuk di lingkaran dalam,

(iii) ribut gelombang laut semakin sulit diprediksi, sehingga  mengganggu lalu lintas barang, orang dan kegiatan lainnya, yang akan berakibat beberapa pulau-pulau terpencil akan terisolasi,

(iv) sudah pasti akan terjadi perubahan yang signifikan terhadap fauna dan flora, di seluruh perairan Nusantara yang mempertemukan samudraIndiadan Pasifik.

Kepentingan nasional.  Bagi Indonesia yang wilayahnya terdiri dari 70% adalah laut, maka globalisasi dan climate change akan membawa pengaruh yang signifikan bagi kesatuan dan persatuan NKRI. Berbagai program pembangunan nasional tidak mungkin berjalan dengan baik, apabila tidak didukung dengan sistem transportasi laut, yang mampu untuk menjangkau semua pulau di Nusantara ini.  Angkutan barang, orang dan berbagai kepentingan lainnya, masih sangat tergantung pada moda transportasi laut.  Lihat saja jalur angkutan BBM (lihat gambar No.2), sudah menjelaskan tingkat kekritisan dinamika sosial ekonomi. Apabila ada ancaman di laut, apakah karena ulah rompak-rampok atau karena gangguan cuaca, maka  satu daerah akan mengalami masalah besar (destabilisasi).

Gambar No.2

Sumber: Seminar Wantannas 2009

Dari sudut kepentingan internasional,Indonesiamenyediakan tiga ALKI, yaitu di barat, tengah dan di timur (dengan kecabangannya) yang sudah jelas akan berpotongan atau tumpang tindih dengan life lines domestik. Situasi tersebut, menyiratkan bahwa ada kepentingan bersama yang tidak bisa dihindari yaitu menyangkut keamanan maritim dan keselamatan navigasi.  Meskipun  demikian, perlu disadari bahwa didalam kepentingan bersama tersebut ada gap yang sangat besar yaitu antara penghormatan principle of  freedom  dengan principle of sovereignty. Dalam pertemuan kepentingan dengan berbagai pihak, Indonesia akan menempatkan principle of sovereignty sebagai pilar pertama, dan memang sudah seharusnya demikian.

Masalah keamanan dan keselamatan navigasi menjadi semakin penting artinya, dan perlu disiapkan berbagai langkah antisipatif yang terprogram. Pada gilirannya, program tersebut menjadi agenda nasional yang menjadi pegangan semua pihak, termasuk didalam merancang kerjasama keamanan maritim kawasan.

3. Penataan Keamanan Maritim Nasional

Semua negara maritim, sudah pasti memiliki kekuatan laut yang mampu melindungi kepentingan nasionalnya di laut. Dari catatan sejarah dapat dimengerti bahwa tujuan setiap bangsa yang membentuk Angkatan Laut, akan diberdayakan untuk melindungi kepentingan nasional di laut.Adatiga kata kunci di sini yaitu kekuatan laut, mampu dan diberdayakan.

Kekuatan laut itu sendiri, terdiri dari beberapa elemen yang secara klasik di gambarkan oleh Geoffrey Till sebagai berikut;[vii]

Gambar No.3

Pandangan Dr. Till tersebut mengungkapkan dengan sangat jelas bahwa sea power adalah agregasi dari berbagai elemen, dan posisi kunci di sini adalah political will. Sekalipun nenek moyangku orang pelaut, sekalipun geografis Nusantara memperlihatkan duapertiga adalah laut, juga ada berbagai sumber daya alam yang mendukung, tetapi tanpa political will yang kuat maka Indonesia tidak akan memiliki kekuatan laut untuk melindungi kepentingan dirinya sendiri. Pesan Dr. Till sangat jelas—sea power tidak akan terwujud tanpa political will yang kuat.

Indonesiapada umurnya ke-64 tahun, memiliki kekuatan laut dengan kadar kemampuan yang tidak memadai untuk mengamankan kepentingan nasional di laut. Parameternya mengarah pada tiga elemen operasional yaitu fighting instruments, merchant  shipping dan bases.

Mulai dengan bases. Pengertian mengenai base di sini bukan semata pangkalan atau pelabuhan, tetapi menyangkut semua sarana dan prasarana pendukung, seperti industri maritim, pendidikan, kesehatan, jasa pelayanan lainnya, yang mendukung kinerja fighting instruments dan merchant  shipping. Sketsa sekarang ini mengenai kekuatan atau daya dukung base, tidak memberikan gambaran yang menggembirakan, lihat saja kondisi nyata galangan kapal, depot logistik, bengkel, jasa forwarder/EMKL dan berbagai balai latihan dan pendidikan.

Bagaimana dengan merchant shipping? Benar, sudah berlaku Inpres No.5/2005 untuk menerapkan azas cabotage secara konsekuen, yang tujuannya untuk memberdayakan industri pelayaran nasional untuk menjadi ‘raja’ di wilayah nasional. Kenyataannya di lapangan memperlihatkan bahwa, kapal-kapal berbendera asing menguasai sekitar 85-90%.

Situasi tersebut menyadarkan bangsa dan pemerintah, bahwa program pembangunan NKRI sangat tergantung pada armada asing.  Kondisi perusahaan pelayaran nasional bukannya berkembang tetapi rontok satu-persatu, mulai dengan Jakarta Lloyd. Begitu pula dengan armada perikanan, bukannya berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi kini Indonesia justru menjadi negara pengimpor ikan yang konon meningkat 68% pada tahun ini.[viii]

Mengenai fighting instruments, barangkali di bagian ini cukup membingungkan banyak pihak oleh karena ada tiga belas instansi yang melaksanakan tugas di laut. Konsep manajemen nasional mungkin sekali menganut konsep multi agency—single task. Barangkali saja, pemerintah memahami bahwa hal tersebut adalah suatu pemborosan luar biasa dan tidak efisien.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 81 tahun 2005 pemerintah membentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang beranggotakan berbagai instansi yang terkait dengan penegakan hukum laut.

Salah satu stake holders adalah TNI Angkatan Laut dan tentu Bakorkamla dapat mengundang (baca: memanggil) untuk berkoordinasi. Pertanyaannya adalah wilayah koordinasinya untuk penugasan apa? TNI Angkatan Laut bekerja dalam strategi angkatan laut, yang berada dalam military strategy dan sudah jelas berada pula dalam bingkai defense strategy. Ada kebebasan TNI Angkatan Laut mengembangkan taktik peperangan laut dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya (military-constabulary-diplomatic).

Pertanyaan kritis yang muncul di sini ialah apakah Indonesia punya strategi keamanan maritim, instansi mana yang bertanggung jawab untuk merumuskan strategi tersebut? Kalaulah ada strategi tersebut, lalu bagaimana dengan koordinasi?

Bicara secara terbuka—tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Kini sudah ada Undang-undang No.17 /2008 tentang Pelayaran, yang didalamnya ada amanah untuk membentuk sea  and  coast guard (ISCG). Konsepsinya mengarah pada manajemen single agency—multi task. Tidak ada yang salah dengan langkah tersebut, tetapi pelu diingat bahwa Indonesia sudah punya Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai yang bahasa Inggrisnya—sea and coast guard. Kini ’lahan baru’ tersebut menjadi ’rebutan’ antara KPLP, Bakorkamla, (ada juga pihak lainnya), sedangkan Angkatan Laut diarahkan untuk ’fokus’ pada dua fungsi hakikinya yaitu military and diplomacy. Sulit untuk dimengerti jalan pikiran di kalangan otoritas sipil yang seharusnya memberdayakan TNI Angkatan Laut, bukan sebaliknya memarginalkan.

Menyikapi perkembangan lingkungan strategis, utamanya globalisasi dan keamanan maritim, Indonesia perlu menampilkan satu entitas yang berciri militer tetapi berbaju sipil (civilian in nature). Dalam praktek, masyarakat internasional menampilkan entiti yang bernama Coast Guard, yang tugas pokoknya sudah diketahui dan dipahami secara meluas. Dari pengalaman tersebut, Indonesia menghadirkan ISCG yang tugas pokoknya adalah law enforcement yang bekerja dalam satu bingkai strategi keamanan maritim nasional.

Senang atau tidak, sadar atau tidak –masyarakat maritim internasional mencermati bagaimana Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia, menata keamanan maritim nasional (maritime security arangement). Apabila Indonesia mengklim sebagai the biggest archipelagic state, the busiet choke point, the longest life lines, mestinya dan seharusnya juga mengklaim sebagai  the best maritime secureity arrangement, yang bisa menjadi model bagi pihak lain.

Berkaca ke negara lain khususnya ke Eropa, di sana mereka memberdayakan Angkatan Laut untuk menangani  spektrum ancaman yang sudah semakin kompleks. Pemahaman yang mereka kembangkan sekarang ini justru ’meningkatkan’ peran Angkatan  Laut untuk  menangani  dua  spektrum  operasi  yaitu  untuk maintenance good order dan peacekeeping. Pemahaman tersebut sudah lama dikumandangkan oleh banyak pihak dan salah satunya adalah Michael Pugh dalam buku Maritime and Peacekeeping, yang menggambarkan dalam diagram sebagai berikut ini;[ix]

Gambar No.5

Gambar tersebut mengangkat empat tugas klasik Angkatan Laut dan kini bertambah dengan dua tugas kontemporer. Sadar atau tidak, pihak TNI Angkatan Laut sudah menjalankan misi tersebut di Lebanon, dengan atau tanpa ‘bekal’ akademik yang memadai. Apabila kinerja satops TNI di luar negeri dapat dinilai berhasil, tentunya masyarakat internasional menganggap bahwa Indonesia (baca: TNI Angkatan Laut) sudah memiliki kemampuan untuk tugas peace operation and maintenance good order at sea. Apakah benar demikian—lain di luar, lain di dalam?

Membangun kerjasama keamanan maritim di kawasan Asia Tengara akan fokus pada dua hal tersebut, dan pihak Indonesia (pada event IFR di Manado, Agustus 2009) sudah membuka tangan untuk mengembangkan kerjasama keamanan  maritim kawasan.

4. Mengembangkan Kerjasama Keamanan Maritim 

Mengembangkan  kerjasama keamanan dengan pihak manapun dan dalam rangka apapun, akan berawal dari satu pertanyaan sederhana, yaitu untuk apa atau apa tujuannya. Secara teoritik, jawabannya akan terbagi dalam aras strategis dan taktis operasional. Artinya—ada keuntungan strategis yang ingin dicapai dan ada pula keuntungan taktis operasional. Normatifnya, dengan cost yang kecil harus dapat meraih benefit yang besar, dan target tersebut sudah sewajarnya dirancang secara cermat.

Merancang kerjasama buka pekerjaan sesulit membuat roket keangkasa luar. Bekalnya hanya kejujuran menilai kemampuan diri sendiri dan kejelian melihat ancaman, tantangan, kerawanan dan peluang. Apabila rancangan tersebut dituangkan dalam dalam rangkaian pertanyaan, maka petanya (mapping) akan seperti ini;

  • what— apa sasaran yang diinginkan,
  • why— apa rationale,  rasion  d’etre,
  • where— dimana lokasi kerjasama yang akan dikembangkan,
  • when—berapa lama jangka waktunya,
  • who— siapa aktornya,
  • how—bagaimana strateginya.

Dalam hal melaksanakan kerjasama keamanan maritim,Indonesia(dhi TNI Angkatan Laut) sudah memiliki catatan sejarah yang cukup panjang. Tentunya disanasini ada sejumlah pelajaran, pola, atau prosedur yang dapat dipelajari dan dikembangkan untuk merancang kerjasama pada masa mendatang. Pendekatan tersebut, ingin menjawab  pertanyaan—apakah keenam pertanyaan tersebut di atas sudah dielaborasi dengan benar? Kalau sudah benar, tentunya dapat diukur pada strateginya seperti apa yang sudah dilaksanakan, dan nantinya akan seperti apa yang akan dikembangkan kemudian.

Liotta dan Lloyd mengingatkan bahwa strategi militer akan selalu berada dalam strategi pertahanan, artinya military objective harus berada dalam national security strategy. Rujukan tersebut dapat ditegaskan bahwa maritime security strategy harus berada dalam bingkai national security strategy. Bila demikian halnya, maka kerjasama keamanan maritim yang sudah, sedang dan akan dikembangkan harus berada dalam bingkai kepentingan nasional.

Ikatan kerjasama keamanan maritim yang sudah berjalan, dapat dibedakan dalam tiga bentuk yaitu bilateral, trilateral dan regional. Namun ikatan kerjasama yang sifat lebih komprehensif dan bersifat mengikat adalah Lombok Agreement, berisi poin-poin yang sangat stratejik, yaitu :

  1. Defence Cooperation
  2. Law Enforcement Cooperation
  3. Counter-terrorism Cooperation
  4. Intelligence Cooperation
  5. Maritime Security
  6. Aviation Safety and Security
  7. Proliferation of Weapons of Mass Destruction
  8. Emergency Cooperation
  9. Cooperation in International Organizations on Security-Related Issues 
  10. Community Understanding and People-to-People Cooperation

Kesepakatan tersebut sudah jelas mengandung strategic objective dan tactical operational objective yang ingin dicapai. Dalam bahasa defense economics mengatakan bahwa ada cost yang harus dikeluarkan, tetapi harus ada imbalannya yaitu benefit yang akan diperoleh. Apabila ada sepuluh item yang akan dan harus dikembangkan, maka  di sana ada  sepuluh jenis cost yang harus disiapkan dan harus ada pula sepuluh (minimal) benefit yang akan diraih. Perlu disadari bahwa cost tidak selalu diartikan uang, tetapi termasuk political and security cost.

Dari aspek politik, ada pertanyaan kritis apakah The Lombok Agreement ada implikasinya bagi bagi ikatan kerjasama dengan pihak lainnya, misalnya poin pertama sampai yang ketujuh, dihadapkan dengan kerjasama  yang akan dikembangkan dengan Rusia dan China misalnya? Secara teoritik dan politis, barangkali dapat dieliminasikan. Akan tetapi dalam taktikal operasional, mungkin sekali perlu dicermati secara jernih, oleh karena ada tiga poin yang biasanya mengikuti uikatan kerjasama keamanan maritim, yaitu information sharing, inter-operability, dan logistic support. Masih ada lagi political pressure yang menekan Indonesia agar tunduk pada ’keinginan koalisi’ global, agar masuk dalam jejaring mereka.

Pada tataran regional, ASEAN sudah memiliki tiga pilar bingkai kerjasama, salah satunya adalah ASEAN Security Community. Perlu dipelajari pula bahwa ASEAN sudah punya Plan of Action di bidang keamanan, yang mencakup enam poin besar[x], yaitu:

  1. Political Development
  2. Shaping and Sharing of Norms
  3. Conflict Prevention
  4. Conflict Resolution
  5. Post-conflict Peace Building
  6. Implementing Mechanisms

Dalam bidang keamanan maritim, ASEAN sudah melaksanakan WORKSHOP ON THEESTABLISHMENT OF AN ASEAN MARITIME FORUM pada tanggal  7-8 September 2007, di pulau  Batam Indonesia, untuk mempromosikan kerjasama keamanan maritim ASEAN.[xi]

Belakangan kemudian forum tersebut merancang kerjasama untuk keselamatan navigasi, manajemen sumber daya dan proteksi lingkungan maritim, dan ada juga keinginan iuntuk membangun ASEAN Maritime Joint Safety. Berbagai kepentingan dari sepuluh negara ASEAN sudah diakomodasikan dalam rumusan program tersebut, tentunya termasuk kepentinganIndonesia yang wilayah yurisdiksinya mencakup hampir duapertiga dari luas perairan Asia Tenggara.

5. Upaya Ke Depan 

Membangun kerjasama keamanan maritim dimasa mendatang, tentunya tidak dapat mengabaikan berbagai hal yang berpengaruh misalnya prestasi nasional, ikatan kerjasama yang eksis, dan yang terutama proyeksi strategic objective (benefit) yang ingin dicapai.  Ada ungkapan yang terkenal—no free lunch—artinya harus ada biaya (cost) yang tidak selalu diterjemahkan hanya dalam aspek finansial, tetapi harus secara komprehensif yaitu mencakup politik-ekonomi-keamanan nasional.

Berbagai kesepakatan sudah berjalan, dan Indonesia(dhi TNI/TNI Angkatan Laut) sedang merancang berbagai kesepakatan lainnya yang (pasti) ada benefitnya untuk bangsa dan negara. Kesepakatan tersebut harus dikembangkan dan untuk itu TNI/TNI Angkatan Laut perlu menyiapkan diri, agar dapat menunjukan kualitas kinerja yang baik. Pengertian kinerja yang baik, tentunya perlu dipahami dari berbagai konteks, misalnya dari ukuran minimnya anggaran belanja, aset operasional sudah tua dan teknologinya yang obsolete, ditambah lagi dengan lemahnya dukungan otoritas sipil untuk membangun kekuatan laut yang layak bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia.

Menyikapi berbagai keterbatasan tersebut, perlu menempuh kiat-kiat tertentu dan satu diantaranya adalah merapikan perencanaan yang efisien, efektif, fiscal reality. Ada beberapa pengetahuan yang dapat membantu, yaitu defense economics, effect based approach, capability base planning, dan RMA (revolution in military affairs) versi Indonesia.

Dalam berbagai keterbatasannya, TNI/TNI Angkatan Laut menyiapkan instrumen operasional yang tersedia, terutama; (i)  intelijen, (ii) peningkatan kapabilitas yang fokus pada area of engagement dan (iii) logistik yang dipacu dari produsen domestik. Pelaksanaan operasi di area of engagement sudah jelas membutuhkan kinerja yang baik agar diharapkan mampu menentukan precision engagement dan hal ini perlu kemampuan inter-operability dan tentunya pula dukungan focused logistic. 

Namun kesiapan yang paling penting adalah rancangan strategi (how) yang akan dikembangkan, oleh karena rumusannya akan menghitung berbagai pilihan strategis yang paling menguntungkan bagiIndonesia. Rumusannya sederhana, hanya ada enam kata pertanyaan yang perlu dielaborasi.

[i] Liotta and Lloyd,  ‘The Strategy and  Force  Planning’. Strategy and Force  Planning, SECURITY, STRATEGY, and FORCES FACULTY, NavalWarCollege,Newport,RI. 2004
[ii] Maoz, Seev, ‘Path  to Conflict, International  Dispute Initiation, 1816-1976’, A Westview Press /Boulder,Colorado, 1982
[iii] Kuntjoroyakti, Dorodjatun-pada berbagai ceramah di Lemhannas. 2006
[iv] Ref. T2-MSS/2.11.4.1 MSC.4/Circ.1387 July 2009, REPORTS ON ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS. Issued monthly – Acts reported during June 2009
[v] Burnett, John. ‘Dangerous Water—Modern Piracy and Terror on the High Seas’, Dutton, 2002
[vi] Military: Global Warming may Cause War . Associated Press  |  April 17, 2007
[vii] Till, Geoffrey-‘MARITIME STRSTTEGY AND THE NUCLEAR AGE’. St.Martin’s Press,New York 1982
[viii] Baca Kompas  tanggal  11 Agustus 2009: Impor Perikanan  Naik 68 Persen.
[ix] Pugh, Micahel ‘Maritime Security and Peacekeeping: A Framework for United Nations Operations’.ManchesterUniversity Press,Manchester andNew York. 1994
[x] Lihat ANNEX for ASEAN Security Community  Plan of Action
[xi]  WORKSHOP ON THE ESTABLISHMENT OF AN ASEAN MARITIME FORUM: On 7-8 September 2007, in Batam Island, Indonesia, this workshop was held to help implement the ASEAN Security Community Programme Areas and Measures of the Vientiane Action Programme, specifically on the promotion of ASEAN maritime security cooperation and the establishment of an ASEAN maritime forum

 

 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap