Merumuskan Definisi Keamanan Maritim

 Letkol Laut (P) Dickry Rizanny Nurdiansyah, PSC(J), MMDS

 

Abstrak

Keamanan maritim adalah salah satu diskursus terkini dari suatu hubungan internasional. Pemimpin-pemimpin negara mulai memasukkan dalam kebijakan pemerintahan atau membingkai kembali pekerjaan mereka dalam istilah-istilah yang berhubungan dengan keamanan maritim. Keamanan maritim menjadi istilah yang terus menarik perhatian dengan bermunculannya tantangan-tantangan baru yang diikuti oleh usaha dalam mengatasinya. Namun, belum ada konsensus internasional tentang definisi keamanan maritim secara pasti. Walaupun tanpa ada sebuah konsensus, namun kata kuncinya adalah koordinasi tindakan internasional. Risiko yang bersifat konstan tentang ketidaksepahaman dan konflik kebijakan yang kurang jelas juga muncul. Namun, sejak terdapat sedikit prospek dalam mendefinisikan keamanan maritim secara pasti dan universal, sebuah kerangka berpikir diperlukan dalam mengidentifikasi kesamaan dan ketidaksetujuan tersebut. Artikel ini mengusulkan tiga kerangka berpikir tentang keamanan maritim. Pertama, keamanan maritim dapat dipahami dalam matriks hubungannya dengan konsep-konsep lain (hubungan semiotika), seperti keamanan laut, pertahanan maritim, ekonomi kelautan dan ketahananmaritim. Kedua, kerangka sekuritisasi[1] memungkinkan untuk mempelajari bagaimana ancaman maritim dibentuk dan pemahaman yang berbeda dalam mengungkap kebijakan politik dan ideologi yang berbeda. Ketiga, teori praktik keamanan memungkinkan sebuah studi tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh para aktor maritim ketika mereka bertindak untuk meningkatkan keamanan maritim. Bersama-sama, ketiga kerangka kerja ini memungkinkan perumusan definsi keamanan maritim.

Kata kunci : keamanan maritim, semiotika, sekuritisasi, komunitas keamanan

 

 

 

 

 

Pendahuluan : Mendefinisikan keamanan maritim?

Keamanan Maritim adalah salah satu istilah terkini(buzzword[2]) darisebuah hubungan internasional. Dalam rentang waktu dekade terakhir, aktor-aktor dalam kebijakan maritim, pengelolaan lautan dan keamanan internasional mulai memasukkan keamanan maritim dalam mandat atau kebijakan mereka atau membingkai ulang pekerjaan mereka dalam istilah-istilah dalam domain tersebut. Beberapa contoh pada tahun 2014, Kerajaan Inggris dan Uni Eropa (EU) meluncurkan sistem keamanan maritim yang ambisius, dengan nama Europian Maritime Security Agency (EMSA). Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) juga memasukkan keamanan maritim sebagai salah satu tujuannya dalamAlliance Maritime Strategypada tahun 2011. Negara AS memelopori perkembangan ini ketika meluncurkan Kebijakan Keamanan Maritim nasional pada tahun 2004. Ditambah dengan Komite Keselamatan Maritim (the Maritime Safety Committee/MSC) dari International Maritime Organization (IMO) memasukkan keamanan maritim dalam daftar pekerjaan mereka. Sebagaimana tercermin dalam kebijakan AS, konsep “keamanan maritim” memperoleh arti penting sejak serangan teroris 11 September dan kekhawatiran terkait penyebaran terorisme melalui jalur maritim. Jika terorisme maritim sebagian besar masih menjadi ancaman virtual[3], munculnya istilah keamanan maritim semakin meningkat dengan banyaknya kejadian pembajakan di lepas pantai Somalia antara tahun 2008 dan 2011. Ancaman pembajakan terhadap perdagangan internasional membawa dimensi keamanan maritim kepadakesadaran global dan yang kemudian mengangkatnya tinggi untuk masuk pada sebuah agenda kebijakan. Selain itu, ketegangan antar-negara di kawasan, seperti Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur serta munculnya kekuatan maritim besar dalam berinvestasi menjadi Blue Water Navy, seperti India dan Cina, telah menarik dan meningkatkan perhatian kearah lautan sebagai ruang keamanan[4].

Keamanan Maritim, seperti kata kunci pada hubungan internasional lainnya, menjadi diskursus yang menarik perhatian karena bersamaan dengan munculnya tantang-tantangan baru dan usaha untuk menghadapi dan mengatasi hal tersebut. Diskusi tentang keamanan maritim sering dilakukan dengan berangkat dari bentuk “ancaman” yang terjadi di domain maritim.[5]Diskusi ini merujuk terhadap ancaman seperti sengketa perbatasan antar negara, terorisme maritim, pembajakan, perdagangan narkotika, penyelundupan manusia, proliferasi senjata, penangkapan ikan ilegal, polusi lingkungan, kecelakaan maritim dan bencana alam. Diskursus yang munculkemudian adalah bahwa keamanan maritim harus dapat didefinisikan dengan tidak melihat bentuk ancaman tersebut. Karena, pendekatan dengan “daftar ancaman” untuk mendefinisikan keamanan maritim ini banyak dikritik karena tidak cukup dalam memprioritaskan permasalahan, juga tidak mampu memberikan petunjuk tentang bagaimana isu-isu ini saling terkait, atau bagaimana secara garis besar ancaman ini dapat diatasi. Selain itu, diskusi juga menciptakan pertanyaan lanjutan bahwa di mana ancaman harus dimasukkan dalam sebuah agenda kebijakan. Apakah perubahan iklim dan bencana alam berada di masalah keamanan laut maritim? Haruskah perselisihan antar negara diperlakukan seperti dalam hal keamanan nasional daripada keamanan maritim?

Analis lainnya menganjurkan untuk memahami keamanan maritim sebagai “good or stable order at sea” yaitu sebuah aturan di laut yang baik atau stabil.[6]Kontras dengan definisi bersifat “negatif” tentang keamanan maritim dengan mengesampingkan berbagai ancaman, pemahaman istilah ini memberikan konseptual yang “positif”yang mampu memproyeksikan tujuan (ends) yangideal dan unik yang harus dicapai. Dengan pendekatan ini hampir tidak ada diskusi tentang pengertian “good or stable order at sea” yang dimaksudkan, atau aturan siapa yang dimaksud untuk diterapkan. Sebaliknya, diskusi segera berubah menjadi pertanyaan tentang bagaimana penegakan hukum di laut dapat ditingkatkan. Sebuah diskusi terkait bertujuan untuk mendefinisikan keamanan maritim dalam hal positif dengan menghubungkannya dengan “pertumbuhan ekonomi maritim” atau yang sering disebut dengan “pertumbuhan ekonomi biru”. Dalam upaya ekonomi ini untuk mendefinisikan keamanan maritim, pertanyaan serupa muncul: perekonomian siapa yang dipedulikan, dan siapa yang akan menjadi penerima manfaat utama dari pertumbuhan tersebut? Diskusi dan tanggapan tentang keamanan maritim memberikan pokok bahasan yang sangat luas dan terkadang tidak selaras dari beragam pandangan atau berbagai proposal kebijakan yang cenderung memerhatikan perlunya koordinasi, berbagi informasi, pembuatan peraturan dan undang-undang, penegakan hukum dan pengembangan kemampuan di dalam domain maritim. Sekali lagi, diskusi tetap terbuka tentang apa dan siapa yang harus dikoordinasikan atau diatur dan siapa yang harus membangun kemampuan dan seperti apa kemampuan tersebut. Singkatnya, dengan pandangan beberapa pengamat dan analis kemaritiman yang terlihat meyakinkan, namun belum dapat terbentuknya sebuah konsensus internasional mengenai definisi keamanan maritim.[7]

Apakah belum adanya konsensus ini menjadi permasalahan? Perlu adanya pemahaman komprehensif tentang keamanan maritimuntuk menghasilkan suatu jawaban. Seperti yang ditunjukkan oleh Cornwall dalam bukunya Buzzwords and Fuzzwords : Deconstructing Development Discourse,menyebutkan bahwa “untuk mendapatkan penilaian dan kekuatan suatu diskursus melalui penggunaan kualitas yang tidak pasti dan samar, kemampuan perumusan harus mampu untuk mendefinisikan makna sebanyak mungkin dan resonansi normatif definisi tersebut.”[8] Pernyataan ini adalah sama persis dengan variabel yang dimiliki oleh keamanan maritim. Buzzwordsatau kata kunci (istilah penulis) adalah apa yang Gallie sebut sebagai “kontestasi perumusan sebuah konsep dasar”.[9]Kata kunci ini semacam mewakili suatu kesepakatan umum dalam ketidakpastian, tetapi tetap menghasilkan ketidaksepakatan yang berkelanjutan (dan tak terpecahkan) tentang proses perumusan suatu definisi pada kata kunci ini. Lowy Ilana[10] memahami konsep-konsep ini adalah proses yang memiliki fungsi yang bermanfaat karena memungkinkan aktor-aktor untuk mengoordinasikan tindakan mereka, yangkemudian melanjutkan dalam kegiatan bersama walaupun bersifat sementara dan secara bersamaan masih terdapat ketidaksepakatan atas definisi yang sempit. Dalam rumusan kebijakan, kata kunci(buzzwords)diartikan sebagai “tingkat keragu-raguan untuk digunakan sebagai dasar pemikiran kepada beragam potensial aktor dalam perumusan sebuah konsep.”[11] Mereka memberikan “konsep yang tidak terikat dan bebas dari referensi yang konkret, untuk dirumuskan dengan makna yang ditentukan oleh mereka sendiri. Sebuah proses ini menjadi kekuatan penafsiran yang menjadi ciri negosiasi perumusan suatu kebijakan, dengan kata-kata kunci dalam berbagai agenda diskusi, menyediakan ruang untuk manuver berpikir dan ruang untuk kontestasi.”[12] Namun, kata-kata kunci dalam rangka perumusan sebuah definisi juga mengandung risiko, yaitu untuk menutupi kepentingan suatu politik dan ideologi yang mendasari, serta meninggalkan banyak dari apa yang sebenarnya dirumuskan tanpa dipertanyakan lagi.[13]

Dengan menggunakan keamanan maritim sebagai kata kunci, memungkinkan kita untuk memahami arti-penting serta perbedaan pendapat di sekitar konsep tersebut. Isitilah keamanan maritim sebagai kata kunci memungkinkan koordinasi tindakan internasional, di bawah ketiadaan konsensus itu sendiri. Namun, kata ini juga menghadapi risiko yang bersifat konstan bahwa ketidaksepakatan dan konflik kebijakan yang tidak jelas. Ketidaksepakatan semacam itu bisa muncul dalam situasi krisis dan kemudian mengarah ke jalan buntu, yang kemudian muncul di saat hal itu sangat dibutuhkan. Ketidaksepakatan mungkin juga mengarah pada kegiatan yang saling bertentangan dan koordinasi yang lemah, ketika para pelaku berpikir bahwa mereka berpikir tentang hal yang sama, padahal sebenarnya mereka tidak. Jika keamanan maritim adalah kata kunci tersebut, maka ada sedikit prospek untuk membentuk konsensus internasional mengenai konsep tersebut. Untuk mengutarakannya secara lebih langsung, perumusan secara intelektual untuk mengidentifikasi definisi yang secara logis dan bersifat superior serta kriteria yang rasionalis, semua orangharus menyetujui perumusan definisi yang memang tidak produktif dan bersifat samar tersebut. Kepentingan sebuah kebijakan dan pemahaman normatif yang berbeda akan selalu mengarah pada pemahaman konsep yang berbeda.

Namun, bagaimana kita bisa mengatasi situasi ini? Untuk menemukan jawabannya, kita perlu mengidentifikasi kerangka berpikir yang dengannya seseorang dapat memahami kesamaan dan ketidaksetujuan yang ditimbulkan oleh konsep keamanan maritim. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengusulkan tiga kerangka berpikir sebagai titik tolak perumusan. Hal ini dapat dikembangkan dari studi keamanan maritim yang terus terjadi, dimanaselama dekade terakhir, pembahasan tentang studi keamanan ini muncul dengan pertanyaan serupa.[14]Pelajaran yang bisa ditarik dari diskusi ini menunjukkan metode-metode atau kerangka berpikir yang penting tentang bagaimana mendorong sebuah perumusan intelektual dan kebijakan tentang keamanan maritim ke depannya. Kerangka berpikir yang digunakan penulis adalah (1) “semiotik”[15] yang bermaksud memetakan makna berbeda dengan mengeksplorasi hubungan antara keamanan maritim dan konsep lain, (2) kerangka “sekuritisasi”[16] yang menyediakan sarana untuk memahami bagaimana berbagai ancaman dimasukkan ke dalam keamanan maritim, dan (3) teori praktik keamanan yang bertujuan untuk memahami tindakan apa yang dilakukan atas nama keamanan maritim.

Pertama, artikel ini mengacu pada inti dari semiotika bahwa konsep-konsep akan mendapatkan maknanya dalam kaitannya dengan konsep-konsep lain. Keamanan maritim dapat dipahami dengan cara mengatur konsep lama yang sudah mapan dengan konsep yang lebih baru. Konsep tersebut termasuk konsep keselamatanmaritim, pertahanan maritim, ekonomi maritim dan ketahanan maritim. Mempelajari hubungan ini dapat mengarahkan pada garis besar matriks yang dapat digunakan untuk memetakan pemahaman yang berbeda tentang keamanan maritim dan mengeksplorasi bagaimana aktor yang berbeda dalam menempatkan ancaman. Kedua, penulis dalam bagian selanjutnya memperkenalkan kerangka berpikir “sekuritisasi”. Prinsip cara berpikir inti dari pendekatan ini adalah untuk mempelajari bagaimana ancaman dibuat dan pengambilan langkah kebijakan yang berbeda. Ini adalah pendekatan yang sangat berguna untuk mengungkap kepentingan suatu kebijakan dan pemahaman yang berbeda. Ketiga, penulis membahas kerangka teori praktik keamanan. Pertanyaan yang dimunculkan oleh penulis adalah fokus pada apa yang sebenarnya dilakukan oleh para aktor ketika mereka mengklaim usaha-usaha dalam meningkatkan keamanan maritim. Di bagian terakhir penulis menyimpulkannyaberdasarkan beberapa klaim studi dengan memanfaatkan kerangka kerja ini. Studi semacam itu memiliki nilai yang signifikan dan memfasilitasi koordinasi internasional dalam memetakan berbagai pemahaman tentang keamanan maritim dan membentuk sebuah konsensus pada kebijakan di masa mendatang.

 

Hubungan semiotika : Matriks keamanan maritim

Dalam pemikiran semiotika, makna suatu istilah dapat dipahami dengan mengeksplorasi relasi antara istilah dengankonsep lain. Sebuah konsep akan memperoleh makna mereka secara relasional, melalui persamaan dan perbedaan diantaranya. Keamanan maritim dapat dianalisis dengan cara yang sama dengan mengakui hubungan dengan istilah lain. Keamanan maritim mengatur jaringan hubungan, menggantikan atau menyimpulkan konsep yang telah ada, konsep yang sudah mapan, serta berhubungan dengan sebuah konsep yang lebih baru. Setidaknya empat konsep lain mempunyai pertimbangan hubungan tersebut, yaitu : keselamatanmaritim, pertahanan maritim, ekonomi maritim dan ketahanan maritim. Masing-masing konsep ini mengarahkan kita pada dimensi keamanan maritim yang berbeda. Konsep-konsep keselamatan dan pertahanan maritim merupakankonsep lama, dimana posisinyaberhubungan tingkat marabahaya di laut, kemudian dua konsep terakhir muncul relatif sama dengan keamanan maritim.

Sebuah wacana tentang keamanan di laut yang mendahului diskursus tentang “keamanan maritim” adalah peperangan laut, yaitu pentingnya proyeksi kekuatan maritim dan konsep kekuatan laut (seapower). Dengan berpegang teguh pada pemahaman secara tradisional tentang keamanan nasional sebagai perlindungan kelangsungan hidup warga negara, konsep “seapower” bertujuan untuk meletakkan peran kekuatan angkatan laut dan mengelaborasi strategi untuk penggunaan laut tersebut.[17] Di masa damai, peran kapal perang terutama terlihat dalam melindungi jalur komunikasi laut dalam memfasilitasi jalur perdagangan dan mendukung kemakmuran ekonomi dengan cara penangkalan, pengawasan dan pelarangan/interdiksi.[18]Konsep seapower terkait dengan keamanan maritim dalam dua hal. Hal pertama adalah menyangkut fakta bahwa angkatan laut adalah salah satu aktor utama dalam keamanan maritim. Hal kedua adalah perdebatan tentang seberapa jauh angkatan laut mampu bertindak di luar perairan teritorial mereka, memasuki wilayah lain diluar wilayah sendiri dan mampu menunjukkan kehadiran di perairan internasional.

Konsep “keselamatan laut” ditujukan untuk keselamatan kapal dan instalasi maritim dengan tujuan utama melindungi para profesional maritim dan lingkungan laut. Pertama, keselamatan laut menyiratkan pada pengaturan pembangunan kapal dan instalasi maritim, kontrol rutin prosedur keselamatan mereka serta pendidikan profesional maritim dalam mematuhi peraturan khususnya di laut. Keamanan laut terkait erat dengan pekerjaan International Maritime Organization (IMO) dan Maritime Safety Committee (MSC)yang bertindak sebagai badan internasional utamadalam mengembangkan aturan dan peraturan keselamatan laut. Jika masalah utama keselamatan laut, untuk sebuah kecelakaan kapal di laut, misalnya tenggelam, maka konsep akan bergeser ke dalam bagaimana pencarian dan penyelamatan serta perlindungan kehidupan pelaut dan penumpang, yang secara bertahap bergeser ke masalah lingkungan, pencegahan tabrakan, kecelakaan dan lingkungan kelautan. Misalnya, khususnya tumpahan minyak telah meningkatkan sebuah pembahasan pada dimensi lingkungan dari keselamatan laut.Sementara peristiwa-peristiwa seperti tumpahan minyak yang diakibatkan oleh sebuah perang di laut, dapat mengungkapkan hubungan antara keamanan laut dan masalah lingkungan. Masalah keamanan adalah inti dari keamanan maritim mengingat itu mungkin melibatkan kepentingan lingkungan dan budaya di laut. Keamanan laut juga semakin terkait dengan keamanan maritim mengingat bahwa industri maritim, perusahaan pelayaran dan karyawan mereka secara bersamaan merupakan target potensial (misalnya perompak, teroris, atau kriminal) serta pelaku potensial (dengan terlibat dalam kejahatan maritim seperti perdagangan manusia, penyelundupan barang, senjata atau berkolaborasi dengan pelaku kriminal di laut).

Keamanan maritim juga terkait dengan pembangunan ekonomi. Sepanjang sejarah, lautan selalu menjadi faktor penting dalam ekonomi. Mayoritas perdagangan dilakukan melalui laut dan perikanan adalah industri yang signifikan. Baik pelayaran maupun perikanan global telah berkembang menjadi industri yang menghasilkan trilyunan rupiah. Nilai komersial lautan juga dievaluasi kembali karena potensi ekonomi sumber daya lepas pantai, energi fosil, penambangan dasar laut, serta potensi ekonomi pariwisata di daerah pesisir. Konsep “ekonomi biru” bertujuan untuk menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai dimensi pembangunan ekonomi lautan dan membangun strategi manajemen berkelanjutan untuk hal ini. Konsep ekonomi biru terkait dengan keamanan maritim karena strategi pengelolaan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan penegakan dan pemantauan hukum dan peraturan, tetapi lingkungan laut yang aman memberikan prasyarat untuk mengelola sumber daya laut.

Dua dimensi inti dalam konsep ekonomi biru, keamanan pangan dan ketahanan penduduk pesisir secara langsung terkait dengan konsep keempat yang perlu dipertimbangkan untuk memahami hubungan semiotik keamanan maritim, yaitu keamanan manusia, yang merupakan bagian dari ketahanan maritim. Keamanan manusia adalah faktor utama untuk memahami keamanan dalam hal ketahanan nasional dalam domain maritim yang akan diciptakan. Konsep tersebut bertujuan untuk memusatkan pertimbangan keamanan pada kebutuhan manusia pada suatu negara.[19]Dimensi inti dari keamanan manusia menyangkut makanan, tempat tinggal, mata pencaharian yang berkelanjutan dan pekerjaan yang terjamin.[20] Mempertimbangkan bahwa perikanan merupakan sumber makanan dan industri yang penting, terutama di negara-negara yang memiliki wilayah laut yang luas,kejadianperikanan ilegalmerupakan masalah utama yang berdampak pada keamanan manusia tersebut. Namun demikian, keamanan manusia memiliki beberapa dimensi maritim, yang membentang dari keamanan pelaut sampai kerentanan populasi pesisir terhadap ancaman-ancaman masa depan secara lebih luas. Khususnya ketahanan populasi pesisir telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam munculnya ancaman maritim dan karenanya penting dalam terdapat pencegahan-pencegahannya.

Keamanan Maritim menghubungkan keempat konsep ini satu sama lain, dan bahkan berpotensi untuk menggantikannya definisi keempatnya. Perspektif semiotika ini menyiratkan bahwa untuk memahami apa definisi keamanan maritim sebenarnya, kita dapat mempelajari hubungan yang terjadi dengan konsep-konsep lain. Secara grafis ini dapat diproyeksikan sebagai matriks pada gambar 1 yangmenggambarkan matriks keamanan maritim yang memproyeksikan hubungan antara konsep-konsep tersebut dalam istilah-istilah yang ideal. Keamanan maritim berada di pusatnya. Penulis juga menempatkan isu-isu keamanan maritim yang berbeda di dalam matriks.


 

 

 

 

 

 

 

Matriks adalah alat analisis untuk memahami perbedaan dan kesamaan pemahaman dari aktor yang berbeda.Dengan matriks diatas, pertama-tama memungkinkan untuk mempelajari jenis-jenis hubungan yang dibentuk oleh aktor-aktor yang berbeda antara keamanan maritim dan konsep-konsep lain. Matriks ini juga memberikan pandangan untuk meneliti apa yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam konsep keamanan maritim. Terlihat interpretasi ancaman dapat sangat berbeda. Untuk beberapa aktor, ancaman atau permasalahan mungkin terkait dengan dimensi ekonomi, sementara untuk yang lain terkait dengan masalah keamanan atau kedaulatan nasional. Matriks itu menggambarkan hubungan konsep satu dengan yang lain. Yang perlu diperhatikan bahwa pemahaman ideal tentang keamanan maritim tidak harus mengintegrasikan pengertian dari empat konsep lainnya.

 

Dekonstruksi ancaman: Kerangka sekuritisasi

Kerangka kedua yang dapat digunakan dalam studi keamanan adalah kerangka konstruktivis ancaman. Perdebatan mengenai konten dan prioritas kebijakan keamanan dan pertahanan, terutama pada masa pasca Perang Dingin, menyebabkan timbulnya diskursus bahwa apa yang diperlukan adalah analisis proses kontruksi ancaman dan masalah diangkat dalam lingkup agenda keamanan. Salah satu kerangka utama yang muncul dari diskusi ini adalah “kerangka sekuritisasi.” Awalnya diusulkan oleh Ole Waever dan Barry Buzan, yang menyebutkan bahwa kerangka berpendapat adalah sebuah logika asli untuk proses konstruksi ancaman, sehingga proses tersebut dapat dengan menganalisis melalui kerangka kerja yanggenerik.[21]

Sekuritisasi menunjukkan bahwa ancaman dibangun oleh (serangkaian) klaim yang mengacu pada tata bahasa secara generik. Dalam tata bahasa ini, sebuah masalah, seperti pembajakan, disajikan menjadi ancaman eksistensial terhadap objek tertentu, misalnya negara atau jalur perdagangan internasional. Klaim semacam itu hanya berhasil jika disampaikan oleh aktor yang memiliki wewenang untuk berbicara tentang keamanan dan jika audienrelevan menerima klaim ancaman tersebut. Konstruksi ancaman biasanya dilengkapi dengan proposal tindakan yang harus diambil untuk melindungi objek referensi dari ancaman. Menurut Buzan dan Waever, hal itu adalah karakteristik khusus dari keamanan, harus memenuhi aksi balasan yang luar biasa dan ekstrem. Aksi ini mungkin melibatkan instrumen militer hingga skala konflik militer atau gangguan pada kebebasan sipil.

Berangkat dari kerangka sekuritisasi dalam memahami keamanan maritim, diskusi  mengarah ke dua arah investigasi. Pertama, investigasi tentang klaim kemanan maritim telah menjadi isu-isu masalah yang telah disekuritisasi. Ini berarti timbul pertanyaan bagaimana pemahaman kontemporer tentang lautan, dimana lautan sebagai ruang ketidakamanan dan mengandung banyak ancaman, dan bagaimana hal itu telah berubah dari waktu ke waktu. Sederhananya adalah wacana lautan sebagai zona bahaya dan area ketidakpastian secara tradisional. Analisis semacam itu memberikan gambaran besar tentang bagaimana dan mengapa maritim sebagai sumber ketidakamanan atau sebagai objek yang perlu dilindungi.

Arah investigasi kedua adalah analisis tentang bagaimana isu-isu ancaman yang berbeda, telah diaksi untuk membentuk agenda keamanan maritim. Rekonstruksi yang seksama terhadap isu ancaman pada daftar keamanan maritim adalah hasil dan perhatian yang diberikan kepada pertanyaan tentang siapa yang mengamankan isu-isu tersebut. Untuk mengartikan kepentingan kebijakan yang berbeda, hal ini secara khusus mengungkapkanakan objek referensi mana yang diperlukan dalam sekuritisasi maritim. Atau apa saja objek referensi yang benar-benar harus dilindungi dari ancaman keamanan maritim?

Sebagaian besar aktor internasional mendefinisikan keamanan maritim dengan mengidentifikasi sejumlah ancaman yang berhubungan dengan konsep tersebut. Misalnya, Laporan Sekjen PBB tahun 2008 tentang Lautan dan Hukum Laut memberikan garis besar ancaman yang biasanya disertakan dalam keamanan maritim.[22] Laporan ini membedakan dalam 7 jenis ancaman maritim, yaitu (1) Pembajakan dan perampokan bersenjata, (2) tindakan teroris, (3) perdagangan gelap senjata dan senjata pemusnah massal, (4) penyelundupan narkotika, (5) perdagangan orang lewat laut, (6) penangkapan ikan ilegal, dan (7) kerusakan yang disengaja dan melanggar hukum terhadap lingkungan laut.

Dokumen strategi terbaru dari Uni Eropa dan Inggris juga membuat garis besar yang serupa. Strategi keamanan maritim 2014 di Inggris lebih mengacu pada “risiko keamanan maritim” daripada ancaman dan mengelompokkan beberapa masalah. Penggambaran resiko misalnya sebagai “gangguan terhadap rute perdagangan maritim penting sebagai akibat dari perang, kriminalitas, pembajakan atau perubahan dalam norma internasional.”[23]Dokumen ini juga memasukkan “serangan siber terhadap perdagangan atau infrastruktur maritim.”Uni Eropa tidak hanya memasukkan keamanan siber, tetapi memasukkan dalam tujuh ancaman termasuk “sengketa laut teritorial, tindakan agresi dan konflik bersenjata antar Negara,” serta “potensi dampak bencana alam, perubahan iklim ekstrem pada sistem transportasi maritim dan khususnya pada infrastruktur maritim”dan “kondisi di laut dan zona pesisir yang melemahkan potensi pertumbuhan dan pekerjaan di sektor kelautan dan maritim.”[24]

Tujuan dari analisis sekuritisasi ini adalah untuk me-dekonstruksi bagaimana ancaman dan risiko ini telah diangkat oleh para aktor maritim terkait dalam agenda keamanan maritim. Analisis ini akan memberikan pemahaman para aktor apa yang layak dilindungi (dan apa yang tidak) dan dengan tindakan apa dalam agenda keamanan maritim ini. Mengambil perspektif ini, hal ini akan menunjukkan kapan dan bagaimana pemahaman pelaku maritim terhadap persamaan persepsi ancaman dan kapan perbedaan persepsi ancaman.

Kerangka sekuritisasi juga menunjukkan kita pada suatu dinamika penting, yaitu sekuritisasi menyiratkan bahwa masalah diperlakukan sebagai masalah jika mendesak dan menjadi prioritas utama, serta biasanya lebih banyak sumber daya yang dikhususkan untuk aksi penindakannya.[25] Sekuritisasi masalah maritim adalah salah satu sisi pengembangan definisi yang disambut baik, karena hal itu memunculkan profil isu-isu maritim dan meningkatkan sumber daya yang tersedia dalam mengatasinya. Sekuritisasi, di sisi lain, memiliki logika yang berbeda yang biasanya mengharuskan tindakan ekstrim yang diambil dan bereaksi jangka pendek.Sekuritisasi tidak perlu mengarah pada solusi yang optimal dan berkelanjutan, yang diprioritaskan adalah aksi cepat dan efektif. Oleh karena itu, kemungkinan penggunaan tindakan yang cepat dan solusi jangka pendek, namun sangat mahal, misalnya penggunaan kekuatan militer. Sebagai contoh, kasus imigran melalui laut. Dengan memahami migrasi manusia sebagai ancaman yang dapat menggerogoti ekonomi atau kemanusiaan, menyebabkan seringnya pengambilan tindakan dalam pengendalian perbatasan yang ekstrim dan membungkam tragedi kemanusiaan dalam kasus migrasi ilegal.

 

Praktik dan komunitas keamanan maritim

Kerangka ketiga bergerak menjauh dari pertimbangan bahasa dan bertanya apa yang sebenarnya dilakukan aktor atas nama keamanan maritim. Kegiatan apa yang dilakukan ketika para aktor mengatakan bahwa mereka telah memastikan keamanan maritim?Perspektif semacam itu mengambil definsisi dari analisis sekuritisasi karena tertarik pada penerapan langkah-langkah yang disiratkan oleh proses sekuritisasi. Hal ini tertanam dalam pemahaman tentang politik keamanan di mana praktik, yang dipahami sebagai pola yang terorganisir dalam melakukan tindakan, adalah unit analisis sentral.[26] Dari perspektif seperti itu, pertanyaan tentang alut sista dan teknologi apa, seperti kapal perang atau satelit, yang digunakan dalam praktik keamanan maritim adalah unit analisis inti.

Terdapat spektrum praktik yang secara konvensional merupakan bagian dari keamanan maritim dengan berbagai aktor yang terlibat hal ini. Pertama, praktik keamanan ini diarahkan pada Maritime Domain Awareness (MDA). Hal ini termasuk pengawasan melalui radar, satelit, data pelacakan, information sharing/fusion melalui pusat data dan pusat layanan terpadu. Kedua, kegiatan di laut, seperti patroli, interdiksi, pencarian, inspeksi, dan juga latihan. Ketiga, kegiatan penegakan hukum, seperti penangkapan, ekstradisi, penuntutan, persidangan dan penjara. Keempat, kegiatan koordinasi pada tingkat yang berbeda. Ini mungkin melibatkan pertemuan, konferensi, seminar dan harmonisasi standar hukum, prosedur, mandat atau pengembangan strategi dan rencana implementasi. Kelima, praktik potensial lainnya yang mungkin seperti diplomasi angkatan laut, capacity building, dan operasi peperangan maritim.

Studi tentang praktik keamanan maritim berkisar pada dua perspektif berbeda yang menjanjikan wawasan yang berbeda. Studi tentang praktik-praktik rutin, yaitu apa yang dilakukan para aktor setiap hari seperti yang diuraikan di atas, akan mengungkapkan bagaimana makna keamanan maritim menjadi tetap dan diatur dalam serangkaian praktik yang berbeda. Perspektif lain mengimplikasikan untuk menginvestigasi ketika bersifat kontroversial, apakah serangkaian kegiatan harus dilakukan atas nama keamanan maritim. Praktek-praktek seperti perang laut, diplomasi angkatan laut dan pembangunan kapasitas maritim, berpotensi menjadi bagian dari bidang-bidang makna lain (perang, diplomasi, pembangunan kapasitas). Mempelajari kontroversi seputar praktik semacam itu menjanjikan wawasan tentang bagaimana para aktor membatasi arti keamanan maritim.

Ketentuan keamanan maritim adalah tantangan antarlembaga tinggi bahkan di tingkat nasional. Semakin luas pemahaman tentang keamanan maritim semakin luas jangkauan para aktor yang terlibat. Sementara bentuk koordinasi nasional yang tepat, kebijakan dan operasi bersama, dan pembagian informasi tergantung pada konsep kebijakan pemerintah, sehingga berbagai lembaga fungsional perlu dikoordinasikan. Hal ini termasuk koordinasi sipil-militer, karena “tidak ada pemisahan yang jelas antara kegiatan sipil dan operasi angkatan laut.”[27] Ini termasuk beberapa badan/lembaga pengatur dan koordinasi, seperti kementerian transportasi, maritim, perikanan, pertanian dan perdagangan, dan lembaga hukum, dari penjaga pantai, otoritas pelabuhan, penjaga perbatasan, polisi atau badan intelijen. Hal ini juga menyangkut koordinasi antara negara, perusahaan pelayaran dan perikanan, industri sumber daya, serta penyedia keamanan maritim non pemerintah. Aktor dari industri maritim adalah target potensial sekaligus pelaku potensial. Penyediaan keamanan non pemerintah juga sedang berkembang pesat. Perusahaan keamanan tidak hanya melindungi fasilitas pelabuhan atau instalasi maritim tetapi juga menyediakan penjaga bersenjata di atas kapal, atau bahkan mungkin dikontrak untuk mengelola seluruh perairan, seperti dalam kasus kapal-kapal yang melintas di perairan Somalia dengan menggunakan tim keamanan swasta bersenjata.

Keamanan maritim secara luas dipahami sebagai tugas transnasional. Laporan Sekjen PBB 2008 menekankan pentingnya kerjasama internasional dan tindakan terkoordinasi, dan menekankan bahwa keamanan maritim adalah tanggung jawab bersama dan membutuhkan visi baru tentang keamanan secara kolektif. Strategi maritim lainnya termasuk Amerika Serikat, NATO, UE, atau Inggris sama-sama menekankan pentingnya multilateralisme dan aksi terkoordinasi bersama. Ini adalah konsekuensial mengingat ancaman keamanan maritim bersifat transnasional dan pelaku kejahatan beroperasi lintas batas negara, sehingga keamanan maritim tidak hanya memiliki konsekuensi transnasional, tetapi juga karena melampaui batas-batas wilayah maritimdan karakter transnasional yang kompleks dari pelayaran dan perdagangan global, di mana setiap praktik keamanan selalu mencakup berbagai warga negara dan yurisdiksi.

Selanjutnya, dengan menganalisa siapa yang melakukan apa dalam domain keamanan maritim, juga memungkinkan untuk mengatasi apa yang sebenarnya dilakukan oleh para aktor maritim, bagaimana mereka bekerja sama satu sama lain dan apa dampak yang potensial dari kerja sama ini. Konsep yang layak untuk menangani dimensi ini adalah dengan mengandalkan konsep komunitas keamanan maritim.

Konsep komunitas keamanan maritim menggambarkan suatu bentuk kerjasama yang ideal antara semua aktor yang relevan dalam sektor maritim. Dalam bentuk ideal ini semua pemangku kepentingan keamanan maritim secara bersama-sama, yaitu mengidentifikasi ancaman yang eksis terhadap objek maritim dan aksi apa yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. Para aktor maritim saling berbagi informasi dan mengoordinasikan kegiatan mereka. Mereka mengembangkan pemahaman bersama dan konsep untuk memupuk keamanan maritim. Konsep ini sangat menarik dalam menentukan sebuah konsep komunitas keamanan dalam menghadapi tantangan keamanan maritim. Mengikuti usulan asli oleh ahli teori integrasi Karl Deutsch, komunitas keamanan telah dipahami sebagai bentuk kerja sama politik yang sebagian besar ditandai dengan tidak adanya perang, penyelesaian damai jika terjadi konflik di antara anggota komunitas dan rasa saling percaya yang besar dalam pengembangan identitas bersama.[28]

Gagasan komunitas keamanan maritim mengintegrasikan pemikiran saat ini tentang komunitas keamanan dan mengembangkan konsep ini lebih lanjut dengan menyatakan bahwa pemahaman yang tepat tentang keamanan harus melampaui pemahaman tradisional tentang tidak adanya konflik berkelanjutan. Komunitas keamanan adalah bentuk yang berbeda dari konsep keamanan yang lain seperti aliansi.[29]Komunitas keamanan adalah tentang sekuritisasi bersama, bagaimana ancaman yang berbeda diidentifikasi dan bagaimana komunitas saling berhubungan antar mereka secara kolektif. Selain itu, reformulasi ini mengklarifikasi bahwa apa yang membuat komunitas keamanan berkembang bukanlah perjanjian formal, komunike atau deklarasi, tetapi praktik transnasional sehari-hari. Ini tidak hanya melibatkan politisi dan diplomat tingkat tinggi, tetapi juga menyangkut praktisi keamanan tingkat menengah dan bawah yang lebih luas dan bagaimana mereka terlibat satu sama lain. Konsep komunitas keamanan maritim adalah tipe yang ideal dalam mendefinisikan keamanan maritim. Konsep ini berguna untuk mengevaluasi bagaimana para aktor berkolaborasi dalam keamanan maritim. Namun, tidak ada komunitas yang benar-benar ada yang sepenuhnya sesuai dengan harapan dari sebuah konsep komunitas keamanan.

 

Kesimpulan: Merumuskan definisi keamanan maritim

Keamanan maritim adalah kata kunci dan tidak memiliki arti yang pasti. Perumusan definisinya oleh para aktor dengan mengaitkan konsep itu dengan yang lain, dengan upaya untuk mengisinya dengan ancaman yang berbeda dan dengan aksi untuk meresponnya. Jika para pelaku sepakat mengenai nilai keamanan maritim dalam istilah umum, makna praktiknya akan selalu berbeda dari segi aktor, waktu dan ruang. Merumuskan definisi keamanan maritim yang diakui secara universal adalah sebuah pencarian yang tidak produktif. Artikel ini telah merancang cara-cara bagaimana mengatasi multi-tafsir terhadap konsep tersebut. Tiga strategi telah digariskan untuk memahami arti keamanan maritim dengan mengungkap kepentingan politik dan pandangan secara global. Strategi-strategi ini memberikan jalur akses yang produktif ke dalam sebuah studi keamanan maritim dan meneliti dari perspektif yang berbeda dari para pelaku di ruang yang berbeda pula.

Dengan mengajukan pertanyaan “Apa definsisi Keamanan Maritim?”, maka, jawabannya mengarah ke agenda penelitian prospektif untuk memetakan makna konsep tersebut. Studi semacam itu memiliki implikasi kebijakan langsung di tingkat nasional dan global. Mereka mengungkapkan kapan dan bagaimana aktor setuju dan tidak setuju serta saling menumbuhkan pengertian dan pemahaman bersama. Mereka mungkin bertindak untuk mengatasinyadengan koordinasi, dan memungkinkan memiliki jenis interpretasi sengketa maritim yang berbeda, dengantidak berangkat dari kepentingan yang diasumsikan dari para aktor, tetapi dengan analisis tentang makna dari para pelaku maritim tersebut yaitu sebagai ruang keamanan. Akhirnya, studi semacam itu juga akan membantu merumuskan definisi yang muncul dari studi keamanan maritim dan menguraikan terhadap tautan disiplin ilmunya kepada ekonomi, studi pembangunan, studi lingkungan atau ketahanan.

 

Referensi

[1] Sekuritisasi dalam hubungan internasional adalah proses subyek menjadi persoalan “keamanan” oleh suatu negara. Ini adalah politisasi versi ekstrem yang mengizinkan cara apapun demi menjaga keamanan. Sebuah isu yang tersekuritisasi tidak selalu berupa isu yang menentukan keberlangsungan sebuah negara (sumber online).

[2]Buzzword adalah sebuah kata atau sebuah frase, baru atau telah ada, yang menjadi popular pada periode tertentu, yang biasanya merupakan istilah teknis, dimana arti teknikalnya sering disamarkan melalui sebuah penggunaannya, dengan tujuan memberikan perhatian yang lain (Kamus Meriam Brewster dan Oxford). Kata atau frase ini semacam sebuah topik yang sedang hangat dibacarakan atau bisa juga dikatakan sebagai sebuah gosip yang membicarakan sesuatu yang sedang “ngetrend” di kalangan masyarakat. Hal ini biasanya untuk mengungkapkan istilah-istilah baru sebagai bahan pembicaraan hingga menjadi buah bibir yang hangat untuk dibicarakan (disimpulkan penulis dari berbagai sumber online).

[3] Martin N, Murphy. Small Boats, weak states, dirty money, piracy and maritime terrorism in the modern world. Columbia :  Hurst and Co Publishers Ltd, 2010.

[4] Alice, Ba. Staking claims and making waves in the South China Sea : How troubled are the waters?. Contemporary Southeast Asia 2011; 33(3) : 269-92. James, Manicom. Maritime boundary disputes in East Asia : Lessons for the Arctic. International Studies Perspective 2011; 12 (3): 327-40. Rober, Ross. China’s naval nationalism : Sources, Prospects, and the US response. International Security 2009; 34(2): 46-81.

[5] Nathalie, Klien. Maritime Security and the law of the sea. Oxford dan New York : Ocford University Press, 2011. James, Kranka dan Pedrozo, Raul. International Maritime Security Law. Leiden dan Boston : Martinus Nijhoff, 2013. Ashley, Roach.  Initiatives to enhance maritime security at sea. Maritime Policy 2004; 28(1); 41-66.

[6] Till, Geoffrey. Sea Power. A Guide for the twenty-first century. London : Routledge, 2004. Bekkevold, Joe Inge dan Till, Geoffrey (Editors). International Order At Sea. How it is challenged. How it is maintained. London : Palgrave Macmillan Publishers Ltd, 2016.

[7] James dan Raul, 56.

[8] Cornwall, Andrea. Buzzwords and Fuzzwords : Deconstructing Development Discourse. Development Practice 2007: 17 (4).

[9] Gallie. Essentially contested concepts. Proc Aristotles Social 1955; 56 : 167-98.

[10] Ilana, Lowy. The strength of loose concepts – boundary concepts, federative experimental strategies and disciplinary growth : the case of immunology. History Science 1992; 30; 371-96.

[11] Cornwall, 84.

[12] Ibid. hlm. 84

[13] Opcit. Hlm. 84

[14] David, Baldwin. The Concept of Security. Rev International Studies 1997; 23(1): 5-26.

[15]Semiotika atau ilmu ketandaan (juga disebut studi semiotik) adalah studi tentang makna keputusan (sumber online)

[16]Penulis menyimpulkan sekuritisasi sebagai usaha untuk mengkonversi sekelompok hal-hal menjadi satu hal yang berharga, dalam hal ini beberapa isu-isu dan ancaman maritim untuk menjadikan sebuah kerangka keamanan maritim.

[17] Geoffrey Till. Sea Power A Guide for the twenty-first century. London : Routledge, 2004.

[18] Rubel Robert C. Navies and Economic Prosperity- The New Logic od Sea Power. Corbett Working Paper No.11. London : King’s College.

[19]Gasper Des. Securing Humanity : situating Human Security as concept and discourse. J Human Dev 2005 “ 6. Halaman 221.

[20]Roland, Paris. Human Security : paradigm shift or hot air? . International Security 2001: 26(2), halaman 87-102.

[21]Buzan Barrym Waever Ole dan Jaap de Wilde. Security : A new framework for analysis. Boulder : Lynne Rienner Publishers, 1998.

[22]United Nations. Oceans and the law of the sea. Report of the Secretary – General, UN General Assembly Document A/63/63, tanggal 10 Maret 2008. NewYork : United Nations ; 2008.

[23]UK Government. National strategy for maritime security. London : UK Government; 2014.

[24]European Union.EuropeanUnionmaritimesecuritystrategy.Councilofthe European UnionDoc.11205/14.Brussels:EuropeanUnion;2014.

[25]Buzan Barry,WaeverOle,JaapdeWilde.Security.Anewframeworkfor analysis.Boulder:LynneRiennerPublishers;1998.

[26]Pouliot Vincent.International Security Inpractice: The PoliticsofNATO – RussiaDiplomacy. Cambridge:CambridgeUniversityPress;2010.

[27]Kraska James,PedrozoRaul.International Maritime Security Law.Leiden& Boston: MartinusNijhoff;2013.

[28]Adler Emanuel,PatriciaGreve.When Security Community Meets Balanceof Power: Overlapping Regional Mechanismsof Security Governance.RevIntStud 2009;35(S1):59–84.

[29]Bueger Christian,JanStockbruegger.Security Communities, Alliancesand Macro-securitization: The Practicesof Counter-piracy Governance. dalam :Struett MichaelJ,NanceMarkT,CarlsonJonD,editors.Maritime Piracyand The Construction of Global Governance.London:Routledge;2013. Hal .99–124.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap