NMIC: Sekedar Wacana atau Kebutuhan?

Oleh: Robert Mangindaan

Pendahuluan

         Pada tanggal 13 November 2012, pihak TNI-AL berkolaborasi dengan  Angkatan Laut Singapore, menyelenggarakan “Maritime Security Seminar” bertempat di hotel Shangri-La, Jakarta. Pada seminar tersebut, pembicara pertama yaitu Kolonel Laut Judijanto Msi, MA. menyampaikan presentasinya yang berjudul “Kerjasama Strategis Pengelolaan Keamanan Maritim di Indonesia”, di dalamnya terdapat suatu gagasan untuk mewujudkan National Maritime Security Information (NMIC).

          Pada siang hari yang sama, penulis bertemu dengan salah satu pakar maritim dari Australia yang ternyata sangat serius, menanggapi gagasan pembentukan pusat informasi keamanan maritim nasional (baca: NMIC). Ada juga beberapa pihak yang sangat serius mempertanyakan detil rencana pembentukannya. Singkatnya, gagasan mengenai NMIC  telah menimbulkan “gejolak” dari berbagai pihak (di luar negeri) yang “terperangah” mendengar rancana tersebut. Betapa tidak? Rencana tersebut akan mengubah lanskap keamanan maritim kawasan Asia tenggara, yang pada gilirannya membawa dampak langsung terhadap upaya untuk menciptakan stabilitas keamanan, dan sudah pasti — besar pula pengaruhnya terhadap globalisasi.

         Banyak pihak menggambarkan lanskap keamanan maritim di kawasan Asia tenggara (dimana dua pertiganya adalah yurisdiksi Indonesia), sebagai perairan yang penuh bahaya, antara lain tulisan dari; (i) Burnett, John. S :”Dangerous Waters”, Dutton-Penguin Putnam Inc. 2002, (ii) Parformak and Frittelli: ”Maritime Security: Potential Terrorist Attacks and Protection Priorities”, CRS Report to Congress, 2007,  (iii) Lehr, Peter: “Violence at Sea”, Routledge, New York, 2007, (iv) Chalk, Peter  et al; “ Countering Piracy in the Modern Era”, RAND, 2009, dan belum terhitung tulisan terbitan tahun 2012 dari pakar keamanan maritim dari Jepang, Australia, Singapore dan Malaysia.

       Situasi tersebut menyiratkan satu hal yang amat penting, yaitu masyarakat maritim memerlukan informasi yang akurat dan aktual mengenai keamanan perairan di kawasan Asia Tenggara, khususnya di choke point dan SLOC (dapat dibaca: ALKI).

 Pusat informasi keamanan maritim kawasan

          Keinginan untuk mewujudkan NMIC sebetulnya sudah lama menjadi impian Indonesia (baca: Kementerian Luar Negeri) yang memperjuangkannya sejak tahun 1994. Sayangnya, tidak ada gayung bersambut, para pemangku kepentingan di Nusantara ini tidak mendukung kepentingan tersebut, sebaliknya Singapore sangat gigih untuk menempatkan pusat informasi keamanan maritim kawasan di negara pulau tersebut. Mereka berhasil, dan ada dukungan kuat dari Jepang yang mengajukan pembentukan The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) yang menggandeng The ReCAAP Information Sharing Centre (ISC).[1] Luas area of responsibility yang mereka tentukan dapat dilihat pada gambar di bawah ini;

 

Gambar 1. Kawasan Asia Tenggara

        Pada tahun 1981 pihak International Chamber Of Commerce (ICC) di London membentuk International Maritime Bureau (IMB) yang fokus pada masalah rompak laut. Wujud dari keprihatinanan tersebut adalah membentuk IMB Piracy Reporting Centre di  Malaysia (1992).

      Upaya tersebut, sejalan dengan resolusi International Maritime Organization (IMO) no. A 504 (XII) (5) and (9) adopted on 20 November 1981, yang intinya mendesak pemerintah dan semua pihak serta organisasi untuk bekerja sama dan bertukar informasi satu sama lain, pada khususnya dengan dengan IMB untuk mengembangkan tindakan terkoordinasi dalam rangka memerangi penipuan maritim (combating maritime fraud). IMB memiliki memorandum of understanding (MoU) dengan Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO) dan memiliki status pengamat dengan Interpol (ICPO). Organisasi nirlaba tersebut diawaki oleh jajaran staf multi-bahasa dan multi-disiplin, yang dirancang sebagai focal point untuk memerangi segala bentuk (i) maritime crime and malpractice, (ii) melaporkan serangan bajak laut, dan (iii) mengeluarkan peringatan tentang hotspot pembajakan. Tugas utama IMB adalah untuk melindungi integritas dari perdagangan internasional dengan mencari penipuan dan malpraktik. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber-sumber diberikan kepada anggota dalam bentuk saran tepat waktu, mengenai ancaman dan menjelaskan bagaimana anggota dapat mengurangi kerentanan mereka terhadap ancaman tersebut. Contoh dari informasi yang diedarkan adalah sebagai berikut;

274-12 29.11.2012: 2235 LT: Posn: 06:01.5S – 106:54.0E, Tanjung Priok Anchorage, Indonesia.
Three robbers boarded a chemical tanker at anchor. Robbers were sighted at poop deck, alarm raised and all crew mustered. Seeing alert crew the robbers escaped with stolen ship’s stores. All crew safe.
265-12 17.11.2012: 1600 LT: Posn: 07:05.46S – 112:39.48E, Surabaya Inner Anchorage, Indonesia.
Armed pirates in two speed boats, seven in one boat and three in the other, boarded an anchored bulk carrier. Alert crew raised the alarm, mustered and started approaching the robbers who were seen escaping. No injuries to crew

     Dari pihak IMO sendiri, juga mengeluarkan laporan bulanan mengenai semua insiden  dari piracy and armed robbery dan berbagai kasus keamanan mariitm di seluruh dunia. Contoh laporannya adalah sebagai berikut[2];

 IMO

MSC.4/Circ.182

30 April 2012

SITEAM NEPTUN

Chemical tanker

Liberia

27185

9185499

01/02/2012 SOUTH CHINA SEA

Batam Outer Anchorage

Indonesia

01° 07.00′ N

104° 10.00′ E

Robbers boarded an anchored tanker, stole ship’s stores and escaped unnoticed.

Ship’s stores stolen

Reported to CSO: Yes

Local authorities via agents ICC-IMB Piracy Reporting Centre Kuala Lumpur, PRC

relayed message to Bakorkamla, Indonesian Navy HQ & Indonesian Marine Police HQ

Pihak IMO telah menyediakan modul “piracy and armed robbery” pada Global Integrated Shipping Information System (GISIS) (gisis.imo.org) yang bisa diakses oleh berbagai pihak dalam rangka meningkatkan akurasi informasi dan memungkinkan pihak pengguna untuk mengembangkan tindakan lanjut dan pelaporan sesuai format yang diinginkan.

       Insiatif yang menonjol dari kawasan Asia tenggara adalah pembentukan Information Fusion Centre (IFC) di Changi Naval Base, Singapore. Pada perayaan tahun ketiga berdirinya IFC, mereka mengklaim telah memiliki berbagai keberhasilan dalam menyelesaikan insiden yang terjadi pada berbagai ancaman baru, yang muncul untuk keamanan maritim seperti terorisme maritim. IFC telah melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuannya, antara lain bekerja sama dengan ReCAAP, kemudian membentuk ASEAN-Information Sharing Portal (AIP), yang memanfaatkan kemampuan kemajuan teknologi untuk mengirim informasi langsung ke perangkat mobile komandan regional, yang memungkinkan mereka untuk memberikan tanggapan cepat dan efektif.

      Pada  pertemuan “Third ARF Inter-Sessional Meeting on Maritime Security” di Tokyo, Jepang, pada tanggal 14-15 February 2011, dalam “Co-Chairs’ Summary Report” dilaporkan bahwa pihak Indonesia menginformasikan bahwa untuk masalah keamanan maritim, Indonesia memiliki call center yaitu (62)(21) 500500 yang dialamatkan pada Indonesian Maritime Security Coordination Board (IMSCB) atau BAKORKAMLA.

       Inisiatif tersebut nampaknya menjadi acuan pada jalur pertahanan/militer, terlihat pada pada pertemuan ASEAN Regional Forum Defence Officials’ Dialogue Sydney” (April 2011), berkembang dialog yang menyarankan agar civil-military cooperation mempromosikan untuk peningkatkan multilateral information-sharing yang dipandang mempunyai peran penting untuk menghadapi tantangan keamanan maritim. Dialog tersebut menegaskan bahwa tanpa dukungan penuh dari semua anggota, maka tidak bisa dicapai manfaat yang besar dari kegiatan pengumpulan informasi. Pada pertemuan tersebut juga diingatkan bahwa keamanan maritim mendapatkan perhatian yang sangat serius pada ARF dan ADMM-Plus.

     Pada tanggal 8-12 Juli 2012, Singapore Navy dan TNI-AL melaksanakan ASEAN Maritime Security Information Sharing Exercise (AMSISX) di Information Fusion Center, Singapore. Latihan semacam gladi posko (CPX) dengan area operasi latihan Laut Andaman, Selat Malaka, Laut China Selatan dan Laut Sulawesi. Skenario yang digunakan adalah menghadapi maritime terrorism dan sea robbery, melatih pengumpulan informasi antar ASEAN Navies dan jajaran pemangku kepentingan keamanan maritim, khususnya menyangkut keselamatan maritim.

    Rangkaian informasi tersebut di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sekarang ini, pusat informasi keamanan maritim kawasan Asia Tenggara berada di Singapore. Dalam bahasa teknis, dapat dikatakan secara tegas dan jelas bahwa pusat intelijen maritim kawasan Asia Tenggara berada di Singapore, dan dikelola oleh mereka atas nama komunitas ASEAN, yang (sudah) didukung oleh 46 instansi dari 29 negara (termasuk Indonesia).

Bentukan NMIC?

      Kebutuhan  atau wacana keinginan untuk membentuk NMIC tentunya perlu berawal dengan beberapa pertanyaan, yaitu; (i)  apa obyektifnya untuk membentuk NMIC, (ii) siapa penggunanya, (iii) bagaimana membentuknya.

       Berawal dengan untuk apa NMIC tersebut, apakah sebagai pusat penampung informasi, ataukah pusat sumber informasi, yang tentunya luas ruang lingkup atau cakupan informasinya seperti apa yang mampu disediakan. Apabila mengaca pada IMB, mereka  mampu memberikan informasi tentang ancaman terhadap keamanan pelayaran, kejahatan dalam dunia pelayaran, termasuk malpraktik dalam bisnis pelayaran. Malahan lebih jauh dari itu, mereka mampu menyediakan informasi mengenai kondisi manajemen dari suatu lembaga atau institusi yang kinerja good governance-nya sangat buruk dan “mengida” wabah korupsi.

       Apabila menggunakan atribut “pusat informasi maritim nasional” maka institusi tersebut harus mampu berurusan dengan informasi dari semua aspek maritim dalam skala nasional. Persoalan yang mendasar sekarang ini ialah, Indonesia belum punya pemahaman yang baku mengenai domain maritim nasional. Malahan yang terjadi adalah Dewan Maritim dirubah menjadi Dewan Kelautan, yang kemudian penjabarannya dalam RJPMN sangat berat kepada kelautan (resources). Tidak sulit pula untuk mengatakan bahwa dari sudut pandang disiplin strategi, dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak punya strategi keamanan maritim nasional.

      Perdebatan sengit masih cenderung menyoroti dimensi mana yang lebih besar, apakah kelautan atau maritim. Sementara itu,  komuniti maritim internasional yang dimotori oleh IMO, secara tegas mengedepankan bahwa inti dari keamanan maritim adalah keamanan pelayaran, keselamatan navigasi dan marine environment protection. Pada sisi lain, jajaran keamanan yang menghormati Mahanisme, akan menunjuk pada kekuatan laut sebagai inti dari keamanan maritim.  Namun perlu juga memahami pandangan negara adidaya maritim yang mengemukakan bahwa”  the maritime domain is defined as all areas and things of, on, under, relating to, adjacent to, or bordering on a sea, ocean, or other navigable waterway, including all maritime-related activities, infrastructure, people, cargo and vessels and other conveyances[3].

       Bila mengikuti pandangan tersebut, maka lingkup informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan nasional yang berkaitan dengan enam spektrum kepentingan[4],  yaitu;

   Foreign policy, Defence, Security and Trade

   Sovereignty/Territorial integrity/Political independence

   Security from crimes at sea

   Resource security

   Environmental security

 Security of seafarers and fishers

     Keenam spektrum kepentingan tersebut, sudah mengisyaratkan alamat para pengguna informasi yang membutuhkan masukan dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya. Masih ada pertanyaan lanjutannya, yaitu apakah hanya untuk konsumsi domestik atau sudah sepantasnya disiapkan juga untuk pihak luar yang (konon) sangat “berisik” mengenai keamanan pelayaran dan keselamatan navigasi di perairan Nusantara ini.

    Tidak bisa diabaikan upaya keamanan maritim yang dikembangkan oleh Asean Maritim Forum dan Asean Regional Forum, sangat menginginkan (baca: menuntut) multilateral information-sharing yang dipandang berperan penting untuk mengatasi tantangan keamanan maritim. Membicarakan keamanan maritim kawasan Asia Tenggara yang dua pertiganya adalah yurisdiksi Indonesia, sudah jelas akan “bertemu” dengan strategi keamanan maritim Indonesia. Pada gilirannya, strategi tersebut tidaklah mungkin dirancang tanpa intelijen maritim, tanpa informasi yang lengkap, aktual, akurat mengenai domain maritim di Nusantara ini. Bertolak dari asumsi umum bahwa TNI-AL mampu menyediakan informasi untuk membangun strategi keamanan maritim nasional, tentunya harus pula sanggup membagi (sharing) dengan berbagai pihak lainnya yang sudah mempunyai pemahaman bahwa information-sharing activities, adalah suatu kewajiban (obligation) yang harus dipenuhi oleh semua pihak termasuk Indonesia.

     Menyusul pertanyaan yang ketiga, bagaimana membentuknya? Apakah pusat informasi tersebut adalah lembaga sipil (nirlaba), atau militer, atau gabungan? Jawabannya tentu tidak akan mudah oleh karena berkaitan dengan banyak aspek stratejik, katakanlah keamanan nasional, industri pelayaran nasional, industri perikanan nasional, perdagangan, pendanaan dan sebagainya. Membangun pusat informasi seperti itu, tentunya sudah harus dipikirkan mengenai jaringan pengumpul informasi, analis multi-disiplin, networking dan capacity building.

Penutup

       Membangun NMIC adalah suatu kebutuhan Indonesia yang sangat mendesak, dan harus segera diwujudkan. Tetapi perlu disadari dengan baik bahwa ada banyak persoalan yang perlu dipecahkan terlebih dahulu. Pertama, belum ada kebijakan nasional yang mengamanahkan pembentukan NMIC, mungkin karena ocean policy belum “lahir” sampai tahun ini, dan juga belum ada strategi maritim nasional. Kedua, egosektoral yang masih sangat kuat melekat pada semua pemangku kepentingan (tanpa kecuali), yang mengedepankan kepentingan sektoral. Pasti sulit untuk mengintegrasikan sistem informasi dari berbagai sektor yang kurang transparan, adakalanya bias dan tidak bernilai. Ketiga, pengawakan dan manajemen operasional pasti akan menyerap daya dan dana yang cukup besar, yang sudah harus siap pakai.

     Modal awal tentunya sudah ada, yaitu jaringan “ba-pul” baik dalam birokrat maupun instansi swasta, dan masyarakat luas, berikutnya embrionya juga tidak sulit untuk dimapankan. Tetapi modal utama yang paling dibutuhkan adalah tekad yang kuat dan dukungan kebijakan nasional yang  konkrit. Berkaca ke negara adidaya, mereka juga merapihkan kegiatan di bidang tersebut dengan mewujudkan the 2012 National Strategy  for Information Sharing and Safeguarding. Petunjuk dasar yang dibangun antara lain;  (i) kembangkan wadah tersebut secara efektif (ii) integrasikan prosesnya, standar dan penerapan kebijakan, (iii) siapkan dukungan teknologi untuk pengamanan informasi yang akuntabel dan diseminasinya sesuai kebutuhan, (iv) berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas wadah tersebut.

   Kata kunci di sini adalah akuntabel dan berlanjut, yang perlu dibangun, dipertahankan dengan standar akurasi yang baik, dan idealnya menjadi rujukan masyarakat maritim internasional. Di lapangan sudah ada berbagai pihak yang sudah eksis dan menjadi rujukan masyarakat dunia, artinya — akan ada persaingan atau katakanlah “kompetisi” dengan pihak yang sudah lebih mapan dalam segala bidang.

     Penulis menyadari bahwa berbicara di atas kertas, sangatlah mudah namun akan berbeda situasinya dengan di lapangan. Perlu curahkan pikir yang jernih, intensif dan fokus, yang melihat NMIC sebagai kebutuhan nasional yang akan mencakup spektrum kepentingan yang luas. Mulai dari kedaulatan sampai pada teknis pelaporan dan penyiapan data base. Fokus bahasannya juga sangat kompleks, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan dan hukum. Namun pesan (political message) yang ingin dikemukakan di sini ialah NMIC merupakan kebutuhan primer dan jangan kandas pada sekedar wacana.  (B-o8/QD.II-13)


[1] entered into force on 4 September 2006. To date, 18 States have become Contracting Parties to ReCAAP. The seventeen Contracting Parties to ReCAAP are the People’s Republic of Bangladesh, Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the People’s Republic of China, the Kingdom of Denmark, the Republic of India, Japan, the Republic of Korea, the Lao People’s Democratic Republic, the Republic of the Union of Myanmar, the Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of Norway, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Kingdom of Thailand, the United Kingdom and the Socialist Republic of Viet Nam.

[2] IMO  MSC.4/Circ.182 30 April 2012

[3] US NATIONAL Strategy for maritime security

[4] ibid

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap