PEMBANGUNAN KEKUATAN TNI ANGKATAN LAUT: ANTISIPASI DISPARITAS ENDS DENGAN MEANS

Oleh: Alman Helvas Ali

1. Pendahuluan

Pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut kini memasuki babakan baru dengan kebijakan minimum essential force. Sesuai dengan tahapannya, rancangan minimum essential force TNI Angkatan Laut telah diserahkan kepada Departemen Pertahanan untuk ditindaklanjuti. Tentang bagaimana realisasinya, seperti dalam berapa renstra postur minimum essential force akan tercapai pada akhirnya tergantung pada kemauan politik pemerintah untuk membenahi pertahanan Indonesia, termasuk TNI Angkatan Laut di dalamnya. Sebab sebagai konsekuensi dari perhitungan terhadap minimum essential force, dibutuhkan anggaran sebesar Rp.332 trilyun lebih bagi TNI secara keseluruhan.

Berdiskusi tentang pembangunan kekuatan, salah satu isu krusial yang tidak boleh diabaikan adalah keseimbangan antara ends dengan means. Sebab tujuan yang ingin dicapai dari strategi yang sudah ditetapkan harus didukung dan diimbangi oleh ketersediaan sarana. Tanpa itu, akan tercipta garis yang terputus antara ends dengan means.

Bagi Indonesia, isu keseimbangan antara ends dengan means adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dengan seksama. Termasuk pula dalam pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut yang mengacu pada minimum essential force. Tulisan ini akan membahas tentang potensi disparitas tersebut, implikasinya terhadap kekuatan TNI Angkatan Laut dalam 15 tahun ke depan dan beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan sebagai pemecahan masalah tersebut.

2. Isu Kritis Pembangunan Kekuatan Saat Ini

Seperti dirumuskan oleh P.H. Liotta dan Richmond M. Lloyd, pembangunan kekuatan militer mempunyai tujuan untuk mengamankan kepentingan nasional. Dalam pembangunan tersebut, terdapat beberapa faktor yang harus senantiasa diperhatikan seperti keterbatasan sumber daya, ancaman, tantangan, kerawanan dan peluang. Faktor lainnya adalah teknologi, sekutu, negara sahabat, lembaga internasional dan aktor non negara. Lihat kerangka kerja berikut:

Dalam kerangka kerja itu terlihat dengan jelas benang merah antara end dengan means, yaitu ways yang berbentuk strategi. Strategi merupakan jembatan antara kepentingan nasional yang harus diamankan dengan kekuatan militer yang tersedia. Sebagai sebuah proses pembangunan kekuatan yang bersifat dari atas ke bawah, kekuatan militer yang tersedia dirancang untuk mampu mengamankan kepentingan nasional.

Dikaitkan dengan minimum essential force TNI Angkatan Laut yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut No: Perkasal/39/V/2009, terdapat isu kritis yang hendaknya mendapat perhatian karena terkait dengan potensi disparitas antara ends dengan means. Potensi disparitas bisa dilihat dari besaran nilai anggaran yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Laut untuk mencapai minimum essential force dalam 15 tahun ke depan. Dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.83 trilyun bagi TNI Angkatan Laut, sementara pemerintah juga setidaknya harus menyiapkan dana sebesar Rp.332 trilyun bagi pemenuhan minimum essential force untuk dua matra TNI lainnya, berarti hingga 15 tahun ke depan harus ada kenaikan anggaran pertahanan yang signifikan setiap tahunnya.

Di sini muncul potensi disparitas itu, sebab kinerja ekonomi nasional bahkan hingga 5 tahun ke depan diprediksi tidak akan jauh berbeda dengan saat ini. Sebagai contoh pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2010 diprediksi berkisar antara 4,5 persen sampai 5 persen. Sebagai perbandingan, pada 2009 pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 4,4 persen. Pertumbuhan tersebut lebih banyak ditopang oleh konsumsi domestik dan ekspor daripada penanaman investasi asing.

Masalah pertumbuhan ekonomi nantinya akan terkait dengan seberapa besar pembagian porsi anggaran belanja pemerintah kepada masing-masing departemen. Meskipun anggaran pertahanan masih masuk dalam tiga besar anggaran belanja pemerintah dan selalu mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir, namun harus dipahami bahwa kenaikan itu selain belum memenuhi kebutuhan minimal juga diikuti dengan fluktuasi rupiah terhadap mata uang asing utama. Sementara pendanaan pengadaan alutsista, apapun mekanismenya selalu menjadi mata uang asing utama sebagai patokan dan bukan rupiah.

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi hingga 15 tahun ke depan akan berkisar antara 4-6 persen, nampaknya sulit bagi pemerintah untuk menyediakan anggaran pertahanan dengan kecenderungan selalu meningkat setiap tahunnya. Meskipun sejak tahun anggaran 2009 APBN Indonesia sudah di atas Rp.1.000 trilyun rupiah, namun hampir 90 persen anggaran itu terserap untuk alokasi anggaran terkait otonomi daerah, subsidi, pendidikan dan pembayaran utang luar negeri. Hanya sekitar 10 persen dari anggaran itu yang digunakan bagi belanja departemen, termasuk di dalamnya anggaran pertahanan.

Pembangunan kekuatan ditujukan untuk mengamankan kepentingan nasional. Sebagaimana digambarkan dalam tabel sebelumnya, untuk mendapatkan available forces harus melalui berbagai tahapan, di antaranya adalah fiscal and program guidance. Tahapan ini merupakan salah satu yang krusial dalam pembangunan kekuatan, karena merupakan penghubungan antara ends dengan means. Tanpa dukungan fiscal and program guidance yang memadai, dapat dipastikan akan terjadi disparitas antara ends dengan means yang berakibat pada makin tingginya ancaman dan tantangan yang dihadapi.

Kebutuhan alokasi anggaran pertahanan sebesar Rp.332 trilyun selama setidaknya 15 tahun ke depan hanya untuk memenuhi minimum essential force, bisa dipandang dari berbagai sudut pandang. Dari satu perspektif, kebutuhan anggaran dipandang sangat besar bila dibandingkan dengan alokasi anggaran pertahanan selama ini. Namun dari sudut pandang yang lain, kebutuhan anggaran sebesar Rp.332 trilyun dipandang tidak besar karena hal itu merupakan akumulasi selama setidaknya 15 tahun anggaran. Bandingkan misalnya dengan kebutuhan anggaran pendidikan dalam APBN yang tiap tahunnya minimal berkisar pada angka Rp.200 trilyun.

Bagaimanapun juga, potensi disparitas antara ends dengan means tersebut hendaknya dicermati sejak dini oleh TNI Angkatan Laut. Sebab sebab potensi itu berubah menjadi aktual, dibutuhkan skenario alternatif dalam pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut ke depan. Seiring dengan berjalannnya waktu, semakin banyak alutsista TNI Angkatan Laut yang memasuki ambang batas nilai ekonomis dalam penggunaannya. Meskipun usia sistem senjata dapat diperpanjang, termasuk kapal perang dan pesawat udara, namun apabila ambang batas nilai ekonomisnya sudah terlampaui maka dari sudut pandang ekonomi usaha tersebut dipandang tidak efisien.

3. Implikasi Terhadap TNI Angkatan Laut Di Masa Depan 

Potensi disparitas antara ends dengan means dalam pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut lewat minimum essential force akan berimplikasi cukup besar terhadap kemampuan TNI Angkatan Laut ke depan. Implikasi itu bentangnya cukup luas, antara lain menyangkut strategi dan struktur kekuatan.

Dalam merancang minimum essential force, dapat dipastikan bahwa rancangan itu berangkat dari strategi tertentu yang dirancang untuk menghadapi tantangan operasional yang berkembang saat ini dan beberapa tahun ke depan. Lepas dari perdebatan tentang strategi tersebut, pembangunan kekuatan dalam konteks mikro ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari strategi yang telah ditetapkan. Adapun strategi itu sendiri akan selalu terkait dengan lingkungan keamanan.

Strategi dirancang untuk mencapai tujuan dari keamanan nasional yang telah ditetapkan. Tujuan dari perencanaan kekuatan adalah menciptakan struktur kekuatan di masa depan dengan ukuran dan komposisi yang tepat untuk mencapai tujuan keamanan nasional dengan mengaitkannya terhadap lingkungan keamanan dan keterbatasan sumberdaya. Meskipun penyusunan minimum essential force sudah memasukkan aspek lingkungan keamanan dan keterbatasan sumber daya dalam pertimbangannya, akan tetapi tidak dapat ditutup begitu saja peluang tidak tercapainya pembangunan kekuatan dimaksud.

Tidak tercapainya pembangunan kekuatan akan berimplikasi pula pada strategi yang telah ditetapkan ketika merumuskan minimum essential force tersebut. Merupakan suatu hal yang sangat krusial apabila strategi yang dianut tidak bisa digunakan di lapangan karena keterbatasan dan atau ketidaktersediaan sarana yang dibutuhkan. Dari sini kemudian akan timbul beberapa pertanyaan yang harus dielaborasi lebih lanjut, seperti apakah perlu dilakukan lagi penyesuaian strategi ataukah membuat strategi baru? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang baru akan timbul sekitar 10-15 tahun ke depan, akan tetapi bukan suatu hal yang berlebihan untuk mengantisipasinya sejak dini.

Apabila asumsi bahwa di masa depan minimum essential force tidak mencapai sasaran karena kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah, implikasinya terhadap strategi yang dianut oleh TNI Angkatan Laut tidak dapat diabaikan begitu saja. Secara garis besar, kemampuan penangkalan yang diharapkan terdongkrak melalui minimum essential force justru tidak akan tercapai. Dengan begitu, berarti implikasi politik dan operasionalnya terhadap kepentingan nasional yang terkait dengan domain maritim sangat besar.

Mengacu pada pembangunan kekuatan Angkatan Laut di negara-negara sekitar Indonesia saat ini, tidak berlebihan untuk memprediksi bahwa dalam jangka waktu 15 tahun dari sekarang kekuatan laut Australia, Malaysia dan Singapura akan lebih “berotot” dibandingkan sekarang. Belum lagi proyeksi kekuatan laut India, Jepang dan Cina di kawasan Asia Tenggara, sebab wilayah ini merupakan ruang perebutan pengaruh oleh beberapa pemain regional. Ketika kawasan Asia Tenggara yang dua pertiga wilayahnya adalah Indonesia menjadi ajang pertarungan geopolitik, secara ideal Indonesia harus bersikap dan tidak boleh menjadi penonton saja. Masalahnya adalah apakah dalam bersikap itu menggunakan semua instrumen kekuatan nasional yang tersedia ataukah hanya menggunakan instrumen tertentu saja.

Berlakunya ASEAN Political Security Community, termasuk di dalamnya ASEAN Maritime Forum bersamaan waktunya dengan pelaksanaan pembangunan kekuatan berdasarkan minimum essential force. Dalam wadah kerjasama maritim ASEAN tersebut, pilihan yang tersedia bagi Indonesia hanya dua yaitu menjadi penonton atau menjadi pemain yang aktif. Ketika menyentuh isu kerjasama ini, suka atau tidak suka Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan pada instrumen nasional tertentu saja untuk mengambil keuntungan, sebab ASEAN Maritime Forum lebih banyak pada aspek operasional yang membutuhkan penggunaan instrumen militer dalam hal ini Angkatan Laut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa strategi (operasional) yang mendasari minimum essential force dirancang untuk menghadapi kontinjensi militer. Namun demikian, kekuatan yang dibangun dari konsep itu mau tidak mau akan dipaksa pula untuk eksis dalam pertarungan geopolitik yang kian rumit di kawasan Asia Tenggara dalam tahun-tahun ke depan. Meskipun ASEAN Maritime Forum merupakan ajang kerjasama dan bukan ajang konflik antar negara, akan tetapi implementasinya membutuhkan kekuatan Angkatan Laut yang kredibel dan mempunyai kemampuan penangkalan.

Kegagalan pemerintah mengimplementasikan minimum essential force TNI Angkatan Laut selain akan berimplikasi pada kemampuan TNI Angkatan Laut melaksanakan strategi (operasional) yang telah ditetapkan, juga berdampak pada seberapa besar peran yang dimainkan dan keuntungan yang diraih Indonesia dalam ASEAN Maritime Forum. Singkat kata, terdapat dua implikasi strategis yang akan dialami oleh Indonesia apabila pemerintah gagal mencapai sasaran pembangunan kekuatan minimum essential force.

Berikutnya menyangkut struktur kekuatan TNI Angkatan Laut dalam 15 tahun mendatang. Sedikit demi sedikit, saat ini TNI Angkatan Laut mulai melaksanakan program penghapusan alutsista yang dari segi usia dan operasional dipandang sudah tidak ekonomis lagi. Seiring dengan berjalannya waktu hingga 15 tahun dari saat ini, akan semakin bertambah jumlah alutsista TNI Angkatan Laut, khususnya kapal perang yang secara usia dan ekonomis sudah sepantasnya dihapus dari susunan tempur. Program penghapusan itu dipastikan akan mempengaruhi struktur kekuatan TNI Angkatan Laut apabila program penghapusan tidak berbanding lurus dengan masuknya alutsista baru yang menyandang teknologi jauh lebih modern.

Dengan kata lain, apabila minimum essential force tidak mencapai sasaran seperti yang telah dirancang, implikasinya terhadap struktur kekuatan TNI Angkatan Laut akan sangat signifikan. Adanya ketimpangan dalam struktur kekuatan akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Laut. Dalam bidang operasi, akan terjadi penurunan tingkat kehadiran unsur kapal perang di laut dibandingkan situasi saat ini. Implikasi dari penurunan itu adalah kian besarnya potensi kerugian negara di laut, baik material maupun non material.

Dampak lanjutan dari implikasi terhadap struktur kekuatan adalah pembinaan personel. Dapat dihitung berapa banyak personel yang sebelumnya mengawaki berbagai jenis kapal perang selanjutnya harus turun ke darat tanpa posisi jabatan yang jelas. Kondisi demikian dipastikan akan mempengaruhi moril mereka dan apabila tidak ditangani secara tepat dapat berimplikasi tidak baik bagi TNI Angkatan Laut secara keseluruhan.

Dari uraian ini tergambar bahwa tidak tercapainya minimum essential force TNI Angkatan Laut di masa depan akan memberikan implikasi strategis terhadap TNI Angkatan Laut. Dampaknya yang lebih jauh, kepentingan nasional yang terkait dengan domain maritim makin dipertaruhkan. Padahal dalam waktu yang sama, dinamika lingkungan keamanan di kawasan Asia Tenggara diprediksi akan semakin penuh dengan pertarungan kepentingan geopolitik antar negara.

4. Alternatif Antisipasi 

Implikasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan minimum essential force TNI Angkatan Laut sebagai akibat dari disparitas antara ends dengan means perlu diantisipasi sejak dini. Pertanyaannya adalah apa saja alternatif antisipasi yang dapat ditempuh oleh TNI Angkatan Laut? Berdiskusi tentang aflternatif antisipasi, TNI Angkatan Laut sebagai pengguna alutsista akan terkait langsung dengan Departemen Pertahanan sebagai penyedia alutsista. Dengan kata lain, alternat antisipasi yang ditempuh hendaknya selalu disampaikan dan atau dikomunikasi kepada Departemen Pertahanan agar Departemen Pertahanan sebagai penyusun kebijakan pertahanan paham akan resiko yang mungkin terjadi akibat tidak tercapainya minimum essential force.

Pertama, penyampaian assessment lengkap kepada Departemen Pertahanan. Dalam Kebijakan Dasar Pembangunan Kekuatan TNI Angkatan Laut Menuju Kekuatan Pokok Minimum, telah diuraikan sejumlah resiko apabila minimum essential force tercapai dan tidak tercapai. Terkait dengan hal tersebut, alangkah baiknya apabila resiko tidak tercapainya minimum essential force ditajamkan pada penurunan drastis kehadiran unsur kapal perang di laut akibat alutsista yang sudah tua dan tidak ekonomis lagi. Terjadinya penurunan secara drastis tingkat kehadiran unsur kapal perang di laut akan memicu berbagai akibat turunan.

Turunan pertama dan yang paling utama adalah kemampuan penangkalan. Lepas dari ada atau tidak ada ancaman segera pada 15 tahun ke depan, kemampuan penangkalan harus tetap dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Sebab dalam masa itu selain harus menghadapi berbagai ancaman dan tantangan asimetris, TNI Angkatan Laut akan menghadapi pula menguatnya kemampuan Angkatan Laut beberapa negara di sekitar Indonesia saat ini telah merancang pembangunan kekuatannya untuk 15 tahun mendatang. Di samping itu, TNI Angkatan Laut siap atau tidak siap harus menjadi pihak dalam ASEAN Maritime Forum.

Dalam konteks outward looking, penurunan kemampuan penangkalan TNI Angkatan Laut akan berpengaruh pula terhadap stabilitas keamanan kawasan. Bisa jadi berbagai kegiatan seperti perompakan dan pembajakan di laut akan kembali meningkat sebagai implikasi dari menurunnya kehadiran unsur kapal perang di laut. Ketika menyentuh isu perompakan dan pembajakan, benang merahnya dengan stabilitas keamanan kawasan sangat jelas. Indonesia hendaknya tidak lupa akan kondisi perairan Selat Malaka selama 2001-2005 yang sempat dijuluki sebagai dangerous waters sehingga mendorong kekuatan kawasan untuk terjun mengamankan perairan strategis tersebut. Bukan tidak mungkin preseden itu akan kembali terulang dalam 15 tahun mendatang.

Dari sini tergambar bahwa sebenarnya pihak yang dirugikan apabila minimum essential force TNI Angkatan Laut tidak tercapai bukan cuma TNI Angkatan Laut, tetapi bangsa dan negara Indonesia. TNI Angkatan Laut hanya satu dari sekian instrumen nasional Indonesia dalam eksistensinya di dunia internasional. Meskipun demikian, kerusakan pada satu instrumen dapat berakibat fatal pada sistem secara keseluruhan.

Dengan demikian, TNI Angkatan Laut sebaiknya menyusun suatu assessment kepada Departemen Pertahanan melalui jenjang hirarki yang tersedia untuk menggambarkan resiko politik terkait pencapaian minimum essential force. Dalam assessment itu, dapat saja disertai pula resiko operasional akan tetapi hendaknya menitikberatkan pada resiko politik. Sebab Departemen Pertahanan merupakan lembaga pemerintah yang berwenang mengatur kebijakan tentang pertahanan.

Kedua, penyesuaian strategi. Untuk mengantisipasi tidak tercapainya minimum essential force, perlu dirancang skenario alternatif termasuk di dalamnya strategi Angkatan Laut. Skenario alternatif itu mengasumsikan bahwa minimum essential force tidak tercapai, sehingga bisa dihitung struktur kekuatan TNI Angkatan Laut 15 tahun mendatang yang ril. Maksudnya, bisa diprediksi berapa jumlah kapal kombatan, kapal patroli, kapal angkut, kapal bantu dan pesawat udara yang masih layak digunakan dalam 15 tahun ke depan. Dengan kekuatan yang tersedia saat itu, strategi apa yang bisa dikembangkan agar TNI Angkatan Laut dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan segala keterbatasan.

Penting untuk dipahami bahwa eksistensi Angkatan Laut suatu negara dinilai dari kehadiran unsur kapal perang di laut, bukan berapa banyak kapal yang bersandar dan atau lego jangkar di pangkalan. Artinya, seandainya 15 tahun ke depan yang terjadi adalah skenario terburuk, kehadiran unsur kapal perang di laut harus tetap diupayakan. Di situlah pentingnya suatu strategi Angkatan Laut yang penyusunannya sesuai dengan skenario kondisi saat itu. Mungkin dalam skenario terburuk TNI Angkatan Laut kemampuannya sangat terbatas untuk melaksanakan operasi tempur laut, tetapi minimal masih bisa hadir di perairan focal points.

Ketiga, perencanaan modernisasi kapal perang dan pesawat udara. Modernisasi yang dimaksud di sini adalah midlife update, bukan pengadaan kapal perang dan pesawat udara baru. Terkait dengan alternatif ini, tentu dapat diinventarisasi berapa kapal perang dan pesawat udara yang masih akan layak beroperasi hingga 15 tahun ke depan, bahkan hingga 25 tahun mendatang. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, dapat disusun skenario modernisasi alutsista itu yang bentangnya dari sekarang hingga 15 tahun nanti.

Misalnya, sejak dini sebaiknya bisa ditentukan kapan korvet kelas Diponegoro akan menjalani midlife update. Begitu pula dengan kapal perang jenis lainnya dan tidak ketinggalan pula pesawat udara sebagai bagian dari sistem senjata armada terpadu. Dengan adanya perencanaan midlife update sejak dini, dari sisi anggaran dapat disusun perencanaannya dari sekarang sehingga tidak akan memberatkan di masa mendatang. Modernisasi lewat midlife update hendaknya dilaksanakan pada sistem-sistem kapal perang yang esensial, seperti sistem senjata, combat management system dan peralatan elektronika.

Sebab meskipun terdapat sejumlah kapal perang TNI Angkatan Laut saat ini yang menggunakan teknologi tahun 2000-an dan usianya juga masih muda, dalam 15 tahun mendatang teknologi itu akan ketinggalan setidaknya satu dekade. Dengan demikian, secara ekonomis akan lebih murah bila melaksanakan modernisasi pada teknologi yang disandang kapal perang itu daripada membeli kapal perang baru. Tidak sedikit negara-negara lain menempuh pendekatan ini untuk meremajakan kembali kemampuan kapal perangnya, misalnya fregat kelas Oliver Hazard Perry yang digunakan oleh Angkatan Laut Australia. Program ini apabila dilaksanakan minimal dapat mengurangi jumlah kapal perang yang tidak layak dan ekonomis untuk digunakan dalam tahun-tahun ke depan, sehingga mempunyai implikasi pula pada tingkat kehadiran unsur kapal perang di laut.

5. Penutup

Kebijakan minimum essential force yang digariskan oleh Departemen Pertahanan mengandung potensi disparitas antara ends dengan means. Apabila potensi itu berubah menjadi sesuatu yang nyata, TNI Angkatan Laut akan mendapatkan implikasi negatifnya pula, yaitu tidak tercapainya minimum essential force yang telah dirancang. Menghadapi situasi demikian, bukan suatu hal yang berlebihan bila TNI Angkatan Laut mengembangkan dan menelaah alternatif antisipasi ke depan. Sebab potensi disparitas apabila terwujud akan berdampak langsung pada pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Laut nantinya.

Meskipun ruang untuk mengembangkan alternatif tidak luas, akan tetapi tetap tersedia sejumlah alternatif sebagai antisipasi terhadap resiko tidak tercapainya minimum essential force. Alternatif tersebut sangat terbuka untuk dieksploitasi sejak dini, sebab pengembangan dan implementasi alternatif itu senantiasa berlomba dengan waktu. Dengan alternatif yang tersedia, setidaknya resiko yang dihadapi oleh TNI Angkatan Laut akibat tidak tercapainya minimum essential force dapat dikurangi.

[1]. Liotta, P.H. and Lloyd, Richmond M, “The Strategy and Force Planning Framework”, dalam Security, Strategy and Forces Faculty (et.all), Strategy and Force Planning: Fourth Edition.Newport,RI: Naval War College Press, 2004, hal.1-16
[2].http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38709:pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2010-diperkirakan-maksimal-5-persen&catid=121:artikel&Itemid=159
[3].http://www.detikfinance.com/read/2010/01/01/183207/1270158/4/pertumbuhan-ekonomi-ri-2009-capai-43–44
[4]. Paparan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan dalam Seminar tentang Peningkatan Partisipasi TNI Dalam Misi Perdamaian: Aspek Kelembagaan”, Departemen Pertahanan,Jakarta11 November 2009.
[5]. Owen, Thomas Mackubin, “Strategy and the Logic of Force Planning”, dalam Security, Strategy and Forces Faculty (et.all), Strategy and Force Planning: Fourth Edition.Newport,RI: Naval War College Press, 2004, hal.488
[6]. Owen, Ibid

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap