Pengertian strategic (strategic insight) tentang poros Maritim.

Oleh: tim FKPM.

 

Pendahuluan

 

Keprihatinan FKPM dengan belum hadirnya “long long road-map” NKRI sebagai poros PMD & TL [1], merupakan kesan dan kesimpulan dari beberapa kali pertemuan, diskusi maupun FGD dikalangan terbatas, meski PMD & TL sudah dideklarasikan kl 2 tahun ini. FKPM sebenarnya sudah mengupayakan dengan menayangkan draft model outcome negara maritim seperti gambar di-bawah ini.

Gambar .Model keputusan membangun negara maritim atau model poros maritim.

model poros maritim

Perhatikan:bahwa produk semua elemen domain maritim yang begitu banyaknya, harus diutilisasikan pemerintah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dinegara maritim dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat (sebagai outcome negara maritim).

Meskipun sudah ada arahan positif tentang poros maritim dunia dan tol laut oleh Presiden[2], namun “road-map” tersebut sebagai puncak harapan wajar publik terhadap keseriusan pemerintah nyatanya masih belum pernah hadir—peta petunjuk pelaksanaan melalui poros maritim dunia dan tol laut menuju negara maritim. Bahkan[3] pubik diluar-pun masih mempertanyakan kejelasan agenda ini. Bisa saja timbul prokon definisi  maritim[4] (literatur asing dimana-mana selalu menyebut “maritime domain”[5]); namun masih perlukah(?) diatur pemerintah, mestinya dengan “rule of thumb”[6] bisa mengadop definisi yang sudah diberlakukan lama oleh negara maritim lainnya—mengapa harus menunggulama? Di-sadari bahwa tidak ada negara lain yang memiliki elemen domain maritim selengkap dan sebanyak RI.

Baca lebih jauh : Quarterdeck Edisi Mei 2016

Bahasan model

Model sederhana mencoba menangkap bahwa outcome negara maritim terbentuk setelah sukses mengutilisasikan semua elemen domain maritim bagi kepentingan bangsa. Model ini bisa menangkap pertanyaan besar yang menghambat dan konsekuensi lain-lain. Asumsi yang dibuat; model ini berjalan kontinyu, meskipun berganti-ganti pemerintahan. Bahasa keinginan Presiden sebagai poros maritim dunia dan tol laut sudah diterjemahkan model dalam teori pengambilan keputusan (decision theory) yakni NKRI menuju negara Maritim (outcome optimalisasi seluruh elemen domain maritim sebagai produk negara maritim) (periksa gambar). Kata/kalimat poros maritim dunia bahkan negara maritim sepantasnya dipromosikan ke-masyrakat global dan wajar meletakkan-nya dalam tatanan kepentingan nasional. Dari model tersebut tergambarkan kandidat isu, problem, konflik, organisasi dan berbagai peluang yang akan muncul dalam pertanyaan besar; a.l: siapa kontroler kebijakan [7](policy controller ~ Ktr Polhukam atau Ktr Menkomaritim) didomain ini, adakah strategi pertahanan maritim (atau strategi maritim saja—bagi TNI-AL), adakah strategi nasional untuk keamanan maritim (bagi—Bakamla dan atau KPLP), mengapa perlu national policy, strategi, bagaimana harmonis-nya instansi terkait, dll[8]. Masih seabreg pertanyaan dari model yang sangat sederhana ini. Bila semua elemen domain berjumlah n variabel dan masing variabel ada k kategori (misal, untuk variabel kelautan saja, ada kategori permukaan, kedalaman, dasar laut, dst dan ada sekian l indeks aspek (pertahanan, ekonomi, energi, perikanan, riset, turisme, dll), maka akan muncul matrik dengan dimensi n, k, dan l.

 

Bisa dibayangkan akan muncul berapa sel kegiatan dengan n, k, l tertentu per masing masing time horizon dan cost benefit-nya? Tanpa perhitungan ini semua, sulit untuk memilah-milah mana yang akan diprioritaskan, yang lebih sensitif untuk segera digarap (segera bisa menguntungkan dan besar rupiahnya), mana yang akan dibiarkan tumbuh alami, dll. Setiap variabel dengan kategori dan indeks diperhitungkan berbasis cost-benefit akan didapat urutan kegiatan dalam domain maritim yang bisa dilakukan, diprioritaskan, dll. Setiap kegiatan ini akan dibungkus dalam time-horizon yang berbeda-beda tentunya, secara kumulatif menunjukkan total waktu yang digunakan sehingga tercapai realitas sebagai negara maritim RI (expected time-horizon) dipenghujung waktu. Komplikasi bukan? Perhitungan secara teknis bisa diserahkan ke-Perguruan tinggi dari progdi Engineering dan Economic untuk menyelesaikannya.

 

Tanya jawab dan reaksi

Meski sudah dijelaskan dalam pemodelan, beberapa pertanyaan mendasar tetap muncul. Seperti [1] belum ada-nya kesepakatan definisi maritim, yang mestinya bisa saja dijawab mengapa tidak menggunakan definisi yang lebih luas dan atau sudah digunakan negara besar lainnya (universal atau “taken for granted” misal: domain maritim) dan mengapa harus menunggu fatwa pemerintah “hanya” soal definisi? Berikut; dengan ditetapkannya RI sebagai negara kepulauan [2], masih perlukah menggunakan definisi negara maritim? RI memang negara kepulauan, sangat alami, dan ada semangat bahwa Sang Pencipta mengamanahkan negara kepulauan ini kepada bangsa Indonesia untuk di-manfaatkan. Bangsa Indonesia memegang amanah ini dengan inovasi membuat lebih bermanfaat dan mempertajam negara kepulauan ini sebagai negara Maritim—memegang amanah yang diberikan dan lebih memaksimalkan amanah yang ada. Isu negara kepulauan bisa saja merupakan prasyarat (prerequisite) atau alasan sangat kuat menghantar NKRI sebagai negara Maritim, mengapa dipermasalahkan lagi. Dari sisi teori/teknik pengambilan keputusan (membuat format keputusan) munculnya faktor atau indikasi keragu-raguan, semuanya bisa dikelompok-kan dalam hal-hal yang bersifat given, alami, diluar konteks, dll[9]. Yang paling penting adalah—apa sebenarnya yang sangat diinginkan pengambil keputusan, inilah yang harus dikejar terlebih dahulu (obyektif model pengambilan keputusan). Di-contohkan bahwa Tiongkok secara alami negara kontinen, negara pantai, namun kenyataan-nya PLA (Navy) tumbuh percaya diri sebagai negara maritim (obyektif Policy-nya) dan kekuatan lautnya berkategori “ocean going” dan “blue-water” Navy (obyektif Policy PLA-Navy). Meskipun mereka selalu mengembar-gemborkan dirinya sebagai pengguna strategi AA/AD, dan baru siap memasuki the second chain islands (obyektif PLA) tahun 2030 nanti—salahkah policy Tiongkok, tidak bolehkah meninggalkan kodrat atau habitat sebagai bangsa (daratan) Tiongkok? Contoh lain, seandai-nya ada suatu negara entah pulau, kepulauan, kontinen, tertutup, dll, namun dengan teknologinya bisa menguasai ruang angkasa—air battle space dominance, apakah menyalahi kodrat? Bahwa antara given, amanah, alami, konteksnya, dll, bisa saja signifikan beda (bahkan tidak ada hubungannya sama sekali) dengan keinginan atau harapan sebenarnya dari pemilik given, amanah, alami, atau konteks tersebut. Pertanyaan berikut [3], dengan pernyataan Presiden tentang poros maritim dunia dan tol laut merupakan amanat, sekaligus modal besar menuju negara maritim tentu saja tidak akan dirubah.

 

Model diatas tidak merubah sama sekali arah kemauan Presiden justru menyempurnakan pernyataan Presiden termasuk didalamnya 5 pilar poros maritim dan apabila dibulatkan secara konkrit, jelas, kokoh (concrete, clear and robust) akan di-wadahi sebagai negara maritim. Semua yang telah dibicarakan diatas sangat membantu dan mendorong terciptanya road-map yang semakin bisa memberikan kejelasan agenda Presiden Jokowi dan ambisi bangsa seperti yang diinginkan publik atau aktor negara lain[10]. Kalau pokok-pokok konsep pengambilan keputusan menuju negara maritim sudah tertata baik (well-defined), serahkan hal ini ke perguruan tinggi untuk menyelesaikannya dalam bentuk road-map rinci yang akan digelar. Semestinya di-tahun kedua, road-map sudah tergelar dalam suatu rancangan jangka panjang sehingga mudah mengevalusinya.

 

Kesimpulan

Isyarat poros maritim dan tol laut sebenarnya sudah (dibantu) diterjemahkan dalam bahasa pengambilan keputusan sesuai model diatas (oleh FKPM) bahkan Geoffrey Till tegas-tegas menyebut RI menuju negara Maritim[11]. Mengikuti anjuran Huntington sebenarnya Presiden per kesempatan pertama (usai dilantik) melakukan komunikasi dengan Parlemen tentang harkat kuat (power) menuju negara maritim yang bisa diletakkan & diklasifikasikan sebagai kepentingan nasional yang berkategori extremely survival[12] (menyangkut harkat hidup bangsa & negara)—kalau disetujui menjadi muatan kepentingan nasional[13] yang menduduki derajat tertinggi dan sangat diprioritaskan dalam GBHN atau RPJP atau apapun juga namanya dan perlu di-undangkan. Bila dituliskan kembali dengan hati-hati maka harkat kuat membangun negara maritim adalah kebijakan (baca:policy) yang didefinisikan sebagai berikut: …as a broad statement of guidelines in pursuit of national objectives, … a national maritime policy may be defined as:

the policy formulated  to achieve the co-ordinated rationalized use of the total maritime assets (semua elemen domain maritim) of the state to the maximum benefit of national interests[14].

 

National objektif-nya adalah terciptanya negara maritim dan negara maritim adalah kepentingan nasional—persis seperti apa yang ditangkap Till. Till[15] menyebut bahwa Jokowi tidak memiliki “power” penuh untuk mewujudkan kekuatan maritim (maritime force~jantungnya TNI-AL) berbeda dengan Presiden Xi sebagai ketua partai memiliki kekuatan besar untuk mendorong pemerintahannya  segera menampilkan PLAN (Coast Guard dan kapal-kapal  ikan Tiongkok di-sebut sebagai paramiliter atau sering disebut Phantom Fleet, pen) [16] sebagai kekuatan strategik, modern dan berkelas dunia (realistik). Selama ini Tiongkok membanggakan tentaranya adalah tentara rakyat dan berjuang bersama rakyat (go public), kenyataan sekarang sudah jauh meninggalkan ini (go international) bahkan mengisyaratkan sebagai kekuatan yang “siap” defensif-aktif. Kesimpulan umum; definisi maritim tidak perlu dipermasalahkan, justru akan menghilangkan kesempatan (mengurangi) ambisi bangsa (baca: kepentingan nasional) yang terlupakan yakni menuju negara Maritim. Tidak dipahaminya hal ini mengakibatkan tidak disadari betapa perlunya kehadiran suatu tiruan sistem masalah (atau model) sebagai alat control:

[1] menuju negara maritim dengan cara mengutilisasikan semua elemen domain maritim.

[2] menjawab(a.l) siapa pengontrol kebijakan[17](policy controller) di-domain maritim dan bagaimana tata kelola didomain maritim yang baik (good maritime governance)  yang di-pertanggung jawabkan ini semua ke-publik (dampak dan akses menujuberdiri-nya negara maritim seperti isu Keamanan Maritim, isu Pengawal pantai misal: coast guard, isu regulasi, dll), termasuk evaluasi per periodik sebagai National Maritime Review.

[3] produk konsultan di kementerian (perhubungan?) menggambarkan secara garis besar sasaran yang bisa dicapai, misal tahun 2020, tahun 2030, dst. Masih sebatas muatan kemajuan pelabuhan, dan fasilitas-fasilitasnya, bagaimana dengan elemen domain maritim lainnya, duo (2) strategi besar, seperti strategi pertahanan maritim (dengan TNI-AL dan Armada niaga-nya) dan strategi nasional untuk keamanan maritim (dengan Coast Guard sebagai jantungnya) seyogja-nya sudah siap terlebih dahulu untuk mengamankan proses model diatas—periksa gambar diatas. Pekerjaan besar bukan … apalagi yang ditunggu?

 


[1]Meskipun sudah dicanangkan semenjak Presiden Jokowi dilantik sebagai Presiden. PMD= poros maritim dunia , TL = tol laut.
[2]Nawa Cita sepertinya masih filosofis, belum membayangkan kesulitan, kelemahan, hambatan, dan tantangan dari sisi sasaran (objektif/ends-state),policy, strategy dan actions, konsekuensi anggaran, orioritas, dan cakarawala waktu untuk mencapainya.
[3] Natalie Sambhi,  Jokowi’sGlobal Maritime Axis’: Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead ?, (Security Challenges, vol # 11, no # 2, 2015), p 39,…However Jokowi’s vision for Indonesia as a ‘global maritime nexus’, let alone ‘maritime nation’, remain incomplete. While it’s visionary, it’s piecemeal. What kind of of maritime nation will Indonesia be?,….How will Jokowi’s component maritime policies work toward this vision? Dst….
[4] Definisi Maritim (domain)  berbunyi:… all area or things of, on, under, relating to, adjacent to, or bordering on a sea,  ocean, river, straits, estuary, gulf, delta, or other navigable waterways, including all maritime related activities, infrastructure , people, cargo, and vessel and other conveyances (definisi yang tersebar luas di doktrin atau konsep operasi atau dokumen strategik NATO, AS atau RAN).Selama ini kita terjebak dengan pengertian yang lebih sempit bahwa maritim adalah sekedar (hanya) bahari, kelautan (arti kelautan adalah sesuatu tentang laut saja), budi-daya ikan, pelabuhan-pelabuhan saja. Bandingkan elemen domain maritim dalam pidato resmi Presiden Jokowi dalam paper karya Prof.Geoffrey Till, Indonesia as a Growing Maritime Power: Possible Implications for Australia , (Comonwealth of Australia,  Sea-Power Centre,  Royal Australian Navy, 2015),  halaman 4 yang berbunyi:…outmost to regain Indonesia’s status a maritime state. Oceans, seas, straits, and peninsulas are the future of ourcivilisations. We have long been neglecting  the sea, ocean, strait and peninsula. Now it’s the time forus to regain all so that the motto of our predecessors Jalesveva Jayamahe, that in sea we will be glorious, will echo again (tanpa disadari bahwa kata yang diberi warna kuning adalah sebagian kecil dari seluruh elemen domain maritim.Presiden sebenarnya sudah mengisyaratkan bahwa poros maritim dunia adalah kepentingan nasional RI era sekarang yang harus dipromosikan kemasyarakat global ~ bila dipertajam lagi bahwa NKRI adalah negara maritim, tidak salah dan lebih baik bukan ?
[5]  Natalie Sambhi, Jokowi’s global Maritime Axis’: Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead ?, (Journal, Security Challenges, vol # 11, no # 2, 2015), p.39…….As a presidential candidate, Jokowi opened a conversation about the importance of the nation’s maritime domain and how its people have turned their backs on their sea.
[6]Perkiraan kasar, kira-kira, logika mendasar saja.
[7]Dalam model memunculkan setumpuk pertanyaan besar, yang utama adalah siapa pemegang kebijakan (policy maker) di domain maritime sekaligus kontroler-nya? Siapa pemangku strategi strategi didalamnya, dst…? No-Pol, No-Strat, No-Act, artinya tanpa Policy (menjawab What), tidak akan muncul Strategy (menjawab How ‘tuk mendukung tercapainya What pemerintah), dan tanpa Strategy tidak ada muncul aksi (Acts). Policy sering disamakan dgn peraturan, uu, regulator,dll, bahwa uu, regulasi ,dll akan membantu memperlancar Policy, Strategy dan Aksi itu sangat benar. Regulasi-regulasi tersebut secara alami akan membaca kelemahan dan kesulitan menjalankan Policy,Strategy dan Act tersebut dan berusaha menutupinya.Strategi-lah yang kapabel membuat link antara means (sumber daya), ways (caranya) dan sasaran (end-states) yang ditentukan.
[8]Tingkat kerjasama bukanlah hasil koordinasi saja, sinergik akan nampak apabila masing-masing unsur sudah berkolaborasi menuju satu tujuan, contoh tingkat kolaborasi yang bagus adalah tim pasukan khusus (koordinasi barulah tingkat paling bawah bekerjasama). Slide # 9, Interest, Value , and Objectives, Lsn 2, disebut National policy adalah…a broad course of action or statements of guidance and objectives adopted by a government at the national level in pursuit of national interests, danobjectives are end-states (status akhir) that must be accomplished in order to advance national interests. Objektif kepentingan nasional akan dikawal oleh strategi keamanan nasional (baca KamNas)—National security strategy (baca KamNas saja) adalah the art and science of using all the elements of nationalpower(kumpulan strategi instrumen kekuatan nasional) during peace and war to secure national interests.Untuk memudahkan keputusan maka National terbagi dalam kategori seperti survival, vital ,important, benign, dll (model Nuchterlein). Strategi ini sering disebut juga strategi nasional atau strategi raya (grand strategy) selain disebut strategi keamanan nasional dan output strategi ini adalah tingkat (level) keamanan nasional yang dicapai setiap saat.
[9] Kecuali hal-hal tersebut mengganggu, misalnya dengan adanya negara kepulauan akan menghambat tercapainya NKRI sebagai negara maritim—gangguan ini dijadikan variable kendala (constrain to) dalam model pengambilan keputusan.
[10] Kejelasan bagi aktor lain, bisa saja merupakan perkembangan yang kurang menggembirakan bagi isu sekuriti mereka atau bisa juga menjadi kegembiraan mereka  untuk berkooperasi.
[11]Geofferey Till, Indonesia as a growing maritime power: possible implications for Australia, (Commonwealth of Australia, Sea-Power Centre, 2015), hal 1. Padahal Presiden tidak pernah mengisyaratkan begitu gamblangnya definisi arah poros maritim dunia dan tol laut sebenarnya.Mungkin ini yang dimaksud Till, agenda Indonesia kedepan menjadi “being a maritime power” atau “being maritime” saja…(atau dua(2) nya, penulis).
[12]Telah terjadi evolusi dalam matrik kepentingan nasional (model) David  Nuechterlein,dengan tambahan kata extremely—exteremely survival, dll. Paper bebas menyebutkan definisi kepentingan nasional…dua(2) interest, [1] national interest in the context of international politics, meaning the interests of a nation state in a global arena—kepentingan nasional selalu dipromosikan keluar . [2] The other is state interest or interests of state as the highest level in domestic politics, meaning governmental interest or a government that represents the peoples’ interest atau public interest.
[13] Tidak dikomuniasikannya dengan pemerintah, akan membuat ide sangat bagus ini belum menjadi prioritas riil dan konsekuensi  anggaran yang masih belum kokoh (robust), bisa juga dipertanyakan dengan time horizon yang panjang, akankah diteruskan sesudah era Presiden Jokowi terhenti—perlu di UU kan kepentingan nasional yang bermuatan menuju negara maritim ini ? Sayang, bukan ?
[14] VAdm Syndercombe, Chief of the South African Navy, The Need for a National Maritime Policy, (Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies,vol 19, nr 2,1989, periksa http://scientiamilitaria.jurnals.ac.za),
[15]BeritaSatu.Com, 4 Maret 2015, TNI-AL Indonesia tertinggal dari AL Malaysia dan Singgapura …Prof Till memberikan alasan bahwa tantangan terbesar kebijakan poros maritim Joko Widodo adalah kurangnya sentralisasi kewenangan.”Tiongkok adalah contoh sukses. Presiden Xi Jinping memiliki sentralisasi kekuasaan dalam Partai Komunis Tiongkok sehingga kebijakan bisa dilakukan untuk memprioritaskan secara serius perkembangan PLAN dan PLAAF, sedangkan Jokowi tidak memiliki itu,” kata Till. Meski demikian, Till mengatakan Indonesia berada di jalur yang benar dengan mengembangkan sisi komersial maritim (strategi nasional untuk keamanan maritim) dan pertahanan (strategi pertahanan maritim) secara paralel.
[16] Justru Tiongkok dengan cerdiknya memanfaatkan kapal Coast Guard dan kapal kapal ikan untuk mencegat kapal perang (+kapal riset) Angk Laut AS maupun Coast Guard negara lain bahkan kabarnya kapal niaga India hampir saja akan ditabrak mereka .
[17] Berdampak terhadap kehadiran Coast Guard (di RI berkembang menjadi Sea and Coast-guard,bandingkan dgn Australia hanya dengan sebutan Coast-watch,US dengan Coast-Guard) menjawab tuntutan Hukum Laut International ttg hadirnya kapal yang ditunjuk pemerintah ygbisa beroperasi sampai di-regim ZEE—Bakorkamla atau Bakormar (?) Siapa kontroler kebijakan di domain maritim —kepada siapa sebaiknya pemangku kepentingan strategi nasional ‘utk keamanan maritim (Menko Polhukam atau Menko Maritim), sekaligus pengendali Coast Guard RI dan siapa yang bertanggung jawab memonitor level keamanan maritim nasional setiap saat ,….. ambigubukan ? Bagaimana dgn 12 instansi yang semuanya merasa berperan di wilayah Maritim ?Padahal waktu sdh berjalan 2 tahun sejak dicanangkan poros maritim .
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap