POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA 2014-2019

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA 2014-2019
Amelia Rahmawaty S. H. Int

Kata Pengantar
Pasca diajukannya Visi-Misi Capres/Cawapres oleh masing-masing kandidat bulan lalu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), perdebatan dari berbagai kalangan menguak. Baik dari kalangan masyarakat, anggota partai, hingga tentu saja politikus. Bahasan yang dibicarakan pun beragam. Mulai dari hal sepele seperti mengenai jumlah halaman, sampai kritik-kritik cerdas yang menguji kerasionalitasan pemilih terhadap Capres/Cawapres 2014-2019 nanti. Visi-Misi Capres/Cawapres ini tidak hanya menjadi sorotan nasional, tetapi juga hingga level internasional. Banyak think-tanks (wadah pemikir) dan majalah-majalah luar yang mengangkat analisa mengenai visi misi tersebut dengan cara membandingkan satu dengan yang lainnya.
Sebagai analis pertahanan keamanan maritim, penulis pun tertarik untuk menganalisa visi misi tersebut. Dan sesuai dengan latar belakang akademik yang dimiliki penulis, maka penulis akan mengangkat analisa mengenai politik luar negeri Indonesia lima tahun mendatang melalui perbandingan visi misi kedua capres/cawapres. Tulisan ini diharapkan tidak diinterpretasikan sebagai ajang kampanye, melainkan semata-mata sebagai informasi/pengetahuan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi para pembaca sebelum negara ini dihadapkan pada Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 mendatang.

 

Pendahuluan: Politik luar negeri Indonesia dari Masa ke Masa
Sejatinya, pelaksanaan politik luar negeri selalu diabdikan kepada kepentingan nasional. Dan sebagaimana kepentingan nasional, politik luar negeri memiliki ciri khas tersendiri dari masa ke masa. Idiosinkretik pemimpin bukan satu-satunya faktor yang menentukan politik luar negeri, dinamika yang sedang terjadi di dalam dan luar negeri adalah faktor yang memengaruhi arah politik luar negeri. Bagaimana negara bereaksi terhadap suatu isu global atau kejadian-kejadian dewasa ini harus selalu mempertimbangkan untung rugi bagi kepentingan nasional. Persepsi yang cerdas dan bijak diperlukan untuk menghindari kesalahan tafsir pembuat kebijakan yang dapat mengakibatkan melencengnya kebijakan luar negeri dari kepentingan nasional.
Sejak masa kepemimpinan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, prinsip politik luar negeri Indonesia selalu bebas-aktif. Yang berbeda adalah kebijakan luar negeri dari masing-masing pemimpin. Politik luar negeri pada masa kepemimpinan Soekarno lebih banyak ditujukan untuk memperoleh pengakuan internasional. Hal ini berkaitan dengan status Indonesia yang saat itu baru saja merdeka. Selain itu, berkaitan dengan sejarah panjang dan menyakitkan antara Indonesia dengan kolonialisme, politik luar negeri Indonesia juga diwarnai oleh penentangan negara ini terhadap segala bentuk kolonialisme di dunia. Untuk itu, ketika Malaysia berencana membentuk Federasi Malaysia dibawah kontrol Inggris, Soekarno memberikan reaksi yang sangat keras. Pembentukan persekutuan tersebut dianggap sebagai neokolonialisme di kawasan Asia Tenggara. Jika terbentuk, berarti kontrol Inggris bertambah di kawasan Asia Tenggara, sehingga dapat mengancam kedaulatan Republik Indonesia.
Sejarah kelam kolonialisme juga membawa Indonesia pada arah politik luar negeri yang bebas-aktif. Dijajah selama berabad-abad membuat bangsa Indonesia menolak segala upaya yang hendak mengkolonialisasi mereka lagi, entah itu dari dominasi ekonomi maupun ideologi (Hatta, 1953). Pada saat Indonesia dipimpin oleh Soeharto, Indonesia berfokus pada pembangunan nasional. Kebijakan luar negeri Soeharto kemudian diarahkan untuk memperlancar pembangunan nasional, antara lain dengan cara membangun hubungan baik dengan negara-negara barat dengan tujuan mendapat bantuan luar negeri, dan membuka banyak peluang bagi investor asing.
Beralih pada masa kepemimpinan B.J.Habibie, beliau dihadapkan dengan tuntutan penyelesaian masalah HAM oleh pihak internasional, termasuk pula negara tetangga, Australia. Isu HAM ini pada kemudian hari yang menjadi salah satu faktor penyebab lepasnya Timor Timur (Leste) dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika Abdurrahman Wahid memimpin, ia banyak melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tujuan meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Pada masa kepemimpinan Megawati, kebijakan luar negeri banyak diarahkan pada pemulihan ekonomi dalam negeri dan menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat pasca peristiwa 9/11. Terakhir ini, pada masa kepemimpinan SBY, kebijakan luar negeri Indonesia mengarah pada pembangunan citra positif Indonesia antara lain melalui menjadi tuan rumah forum-forum internasional dan banyak melakukan kerjasama, serta memberi peluang bagi investor asing di Indonesia. Lalu, bagaimana dengan politik luar negeri empat tahun mendatang?

 

Arah Politik Luar Negeri Indonesia 2014-2019
Hanya terdapat dua kandidat yang maju pada Pilpres 2014-2019. Kampanye sudah dimulai sejak 4 Juni hingga 5 Juli mendatang. Jika diperhatikan, arah kebijakan luar negeri Indonesia empat tahun mendatang tidak banyak dikampanyekan oleh dua kandidat. Kampanye kebanyakan berfokus pada penyelesaian masalah domestik, terutama seputar kesejahteraan rakyat, korupsi, dan infrastruktur. Sebagai negara berkembang, fokus terhadap masalah domestik adalah wajar. Indonesia masih membutuhkan banyak pembenahan di dalam. Meskipun Indonesia aktif menjadi tuan rumah forum-forum internasional di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, namun nampaknya masyarakat masih lebih tertarik dengan isu domestik dibandingkan internasional.
Padahal, sebagai negara berpenduduk terbesar di Asia Tenggara, pemimpin ASEAN secara de facto, negara muslim demokrasi terbesar di dunia, dan negara yang berlokasi di persimpangan dunia, kebijakan luar negeri Indonesia banyak mendapat sorotan dari negara-negara luar. Misalnya, jika kebijakan ekonomi Indonesia meningkatkan hambatan tarif ataupun non-tarif, akan mempersulit para investor asing yang ingin membangun bisnis di Indonesia padahal Indonesia adalah pasar yang besar. Indonesia, tanpa banyak bertingkah pun, akan selalu menjadi perhatian dunia.
Dua debat calon presiden yang telah dilalui beberapa waktu lalu pun belum sempat mengangkat tema politik luar negeri Indonesia kedepannya. Sehingga, gambaran yang didapat masih kurang jelas. Baru pada debat ketiga yang dilaksanakan pada 22 Juni 2014, KPU mengangkat tema mengenai Politik Internasional dan Ketahanan Nasional. Debat ini menarik sebagai referensi penulis dalam menganalisa politik luar negeri Indonesia dibawah masing-masing kandidat karena kubu Prabowo/Hatta bahkan hanya menuliskan satu poin yang amat singkat mengenai arah politik luar negeri mereka. Sehingga, dibutuhkan referensi lain untuk memahami arah politik luar negeri Prabowo/Hatta.
Namun demikian, mari kita ketahui terlebih dahulu visi/misi politik luar negeri masing-masing kandidat. Pada poin terakhir dari visi/misi Prabowo/Hatta, diungkapkan bahwa kandidat ini akan melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, tegas dalam melindungi kepentingan nasional, dan menjaga keselamatan rakyat Indonesia di seluruh dunia, dan meningkatkan peran serta Indonesia dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Pada perkembangannya, diketahui bahwa, Prabowo/Hatta tidak akan melakukan perubahan dari periode kepemimpinan sebelumnya untuk bidang politik luar negeri. Mereka akan melanjutkan politik luar negeri ala Presiden SBY yang mengusung prinsip million friends zero enemy. Sedangkan politik luar negeri Jokowi/JK akan dilaksanakan dengan penekanan pada empat prioritas utama; (1) Mengedepankan identitas maritim dalam pelaksanaan diplomasi dan kerjasama internasional, (2) meningkatkan peran global melalui diplomasi middle power, (3) memperluas mandala keterlibatan di kawasan Indo-Pasifik, (4) memperkuat diplomasi publik.

1. Million Friends Zero Enemy Versus Poros Maritim: Dari Konsep Hingga Wibawa Negara
Banyak yang berpandangan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia kedepan tidak akan begitu berbeda dengan periode lalu. Pendapat tersebut sangat tepat jika ditujukan kepada kubu Prabowo/Hatta karena mereka telah menekankan untuk melanjutkan million friends zero enemy milik Presiden SBY. Million friends zero enemy merupakan semboyan yang hendak menampilkan Indonesia sebagai negara yang mampu menjalin kerjasama ke segala penjuru, mendorong perlunya sikap kerjasama tanpa menunjukkan keberpihakan. Ide dari million friends zero enemy ini sebetulnya bagus karena mengindikasikan kepada negara lain bahwa Indonesia terbuka untuk segala macam bentuk kerjasama. Juga sekaligus menandakan bahwa Indonesia secara aktif ikut serta dalam arena politik internasional. Namun pada prakteknya, semboyan ini tidak selalu sesuai untuk diimplementasikan pada situasi tertentu.
Dari beberapa peristiwa yang melukai kedaulatan Indonesia pada masa pemerintahan SBY, kesesuaian million friends zero enemy dipertanyakan. Contohnya, sikap ngotot Australia menggiring manusia perahu kembali ke perairan Indonesia yang berakhir pada pelanggaran perbatasan, menunjukkan secara tidak langsung bahwa, Australia memaksakan kehendaknya agar Indonesia mengikuti aturan main mereka demi memenuhi keamanan nasional Australia. Padahal, masalah pencari suaka tidak berada dalam prioritas Indonesia. Kenyataan bahwa Indonesia bukan penandatangan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 (tentang status pengungsi) tidak mengharuskan Indonesia untuk mengurusi pengungsi. Australia, atau negara manapun tidak dapat memaksakan Indonesia memrioritaskan isu yang saat ini dirasa belum perlu diletakkan sebagai prioritas. Kerjasama tidak dapat selalu dilakukan, Indonesia tidak dapat selalu menyepakati pengajuan kerjasama negara lain bila tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya dan manfaat yang didapat sedikit.
Disamping it, jika masih menggunakan konsep million friends zero enemy, Indonesia nantinya akan kembali dihadapkan pada ketidaktegasan dalam bersikap jika hal-hal serupa seperti diatas terjadi kembali. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan konsep million friends zero enemy tersebut; apabila Indonesia hendak mengambil langkah asertif, khawatir sikap tersebut dipersepsikan sebagai tindakan yang ofensif oleh negara penerima, sehingga berlawanan dengan paham million friends zero enemy yang diusung. Padahal, tindakan ofensif dibutuhkan ketika kepentingan nasional dan wibawa kita dipertaruhkan. Jika memang Indonesia tidak sepaham atau sepakat dengan tindakan suatu negara, Indonesia berhak menunjukkan sikap ketidaksukaannya secara terbuka dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma ketertiban internasional. Dan jika suatu kerjasama diajukan oleh negara lain tetapi tidak memberi banyak manfaat terhadap pencapaian kepentingan nasional, Indonesia berhak pula untuk menolak. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mohammad Hatta; “the lines of Indonesia’s policy cannot be determined by the bent of the policy of some other country which has its own interests to service (ibid.).”
Lebih lanjut, membangun hubungan pertemanan (million friends) disini tentulah bukan hanya dengan negara karena aktor dalam hubungan internasional bukan cuma negara. IGOs juga merupakan aktor besar dalam hubungan internasional. Namun demikian, jika kedepannya terdapat organisasi yang tidak sejalan dengan prinsip dan nilai yang dijunjung Indonesia, apakah Indonesia akan tetap menampilkan sikap bersahabat? Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa saat ini kita berada dalam struktur hubungan internasional yang anarki. Dan untuk itu, – mengutip bagian dari memoar De Gaulle – Indonesia perlu selalu mengingat bahwa, individuals can have friends; nations, by their nature, cannot. They can only have interest (Meyerson, 1966: 10). Setiap negara selalu bertindak sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Bukan berarti kita menjadi negara yang konfrontatif, Tetapi jika kepentingan nasional kita terancam, Indonesia berhak menunjukkan sikap bertentangannya.
Bagaimana dengan Jokowi/JK? Menurut penulis, politik luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan duo ini justru akan berbeda dengan politik luar negeri Indonesia dari periode kepemimpinan-kepemimpinan lalu, bahkan pada masa Soekarno. Hal ini dikarenakan visi Jokowi yang menginginkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, atau dengan kata lain, jika Jokowi memimpin, ia akan mengarahkan geopolitik Indonesia pada maritim. Yang menarik adalah, poros maritim ini tidak ditujukan untuk melayani kepentingan nasional negara lain, melainkan untuk mengangkat wibawa Indonesia kembali menjadi negara yang disegani oleh dunia. Bagaimana bisa poros maritim menjadikan Indonesia dihargai?
Menurut Geoffrey Till, terdapat hubungan yang kuat antara ekonomi dan pertahanan maritim. Ketika membangun ekonomi maritim, maka akan ada niat untuk mengamankan laut, atau dengan kata lain memperkuat pertahanan maritim demi kelancaran ekonomi maritim itu sendiri (Till, 2009). Contoh kecilnya saja, titik-titik dimana terdapat banyak sumber ekonomi maritim yang bernilai jual tinggi pasti akan dijaga dari pencuri. Keinginan untuk mengeksploitasi kekayaan maritim juga berarti akan meningkatkan komoditas ekspor Indonesia. Seiring dengan peningkatan volume ekspor, Indonesia akan membutuhkan rute perdagangan yang aman. Dengan demikian, Indonesia pasti akan meningkatkan kapabilitas pertahanan maritimnya, termasuk pula pengamanan rute-rute perdagangan di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, yang mana selat-selat tersebut juga sekaligus merupakan rute-rute perdagangan yang strategis bagi kapal berbendera asing.
Indonesia hingga hari ini sudah terlampau lama menelantarkan maritimnya, sehingga banyak kasus-kasus dimana kekayaan lautnya banyak dinikmati oleh pihak lain secara ilegal. Kewibawaan Indonesia juga hilang, karena perairan yang menjadi “jalan raya” bagi pihak asing melintas, tidak memiliki pengamanan yang mumpuni. Apa yang ada di benak Anda jika; ada tetangga berani keluar masuk rumah Anda, menikmati koleksi piringan hitam Anda yang bernilai tinggi dan dengan ceroboh merusaknya, kemudian mengambil persediaan makanan di kulkas karena tahu rumah Anda tidak dijaga dan yakin bahwa Anda tidak akan menyadari perbuatan mereka? Pertama, tetangga ini sungguh tidak sopan karena dengan sembarangan menikmati sekaligus merusak barang-barang milik Anda. Kedua, mereka tidak menghormati Anda sebagai pemilik rumah. Namun demikian, hal ini terjadi karena Anda membiarkan dan memberi peluang. Seandainya Anda memasang kamera pengintai, mengunci dengan benar, dan memerhatikan barang-barang Anda – yang walaupun kecil tetapi penting – sehingga menyadari bila terjadi kehilangan, apakah hal demikian akan terjadi? Pada beberapa pandangan yang diangkat Morgenthau, beliau banyak memberi analogi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Penulis sengaja memberikan gambaran diatas, agar pembaca menyadari, bahwa itulah yang terjadi pada Indonesia saat ini.
Indonesia telah kehilangan wibawanya. Negara tetangga mengetahui bahwa Indonesia memiliki Angkatah Laut yang beranggaran rendah sehingga tidak memiliki alutsista canggih untuk melakukan patroli intensif di perairan Indonesia. Ini membuat mereka dengan tenang melakukan pelanggaran-pelanggaran tanpa khawatir akan tertangkap. Penulis meyakini, dengan niatan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, wibawa Indonesia di mata dunia akan meningkat. Seperti yang telah dijelaskan diatas, dimana ketika ada keinginan menjadikan negara ini berporos maritim, otomatis akan meningkatkan kesadaran membangun pertahanan maritim. Penginderaan, kapal-kapal patroli yang mampu melakukan pengejaran seketika saat terjadi pelanggaran, dan alutsista-alutsista lainnya akan mengurangi “kenakalan” negara tetangga terhadap negara ini.
Sehingga nantinya, siapapun akan lebih tertib dan mematuhi peraturan Indonesia karena tahu ada yang mengawasi. Pelanggaran, pencurian, dan aktivitas perdagangan ilegal perlahan-lahan diharapkan berkurang. Sehingga, negara ini bukan disegani karena melayani kepentingan nasional negara lain atau karena menyanggupi segala permintaan yang diajukan negara berkepentingan, tetapi karena negara lain tahu, bahwa negara ini mampu mempertahankan kedaulatannya tanpa melakukan tindakan ofensif yang dapat merugikan negara lain. Lebih lanjut, arah geopolitik Indonesia yang maritim juga akan mengungtungkan mereka karena perairan Indonesia (dan yang berbatasan) adalah rute-rute penting dari perdagangan dunia. Jika poros maritim benar-benar terwujud, ketika kapal-kapal asing melewati perairan Indonesia, bukan Indonesia yang bertanya “apa yang bisa saya bantu?”, tetapi mereka yang akan bertanya “maukah Anda membantu saya?”. Indonesia menyediakan Alur Laut Kepulauan Indonesia bagi kapal-kapal asing untuk bernavigasi, dan adalah kewajiban kapal-kapal asing itu untuk melintas dengan damai sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang berlaku.
Akan tetapi, hal yang perlu kita ingat adalah kita tidak membangun kekuatan militer untuk menakuti negara lain agar segan kepada kita. Kita membangun kekuatan militer ini untuk melayani kepentingan nasional kita sendiri; mengamankan kedaulatan Indonesia. Rasa hormat negara lain bukan muncul karena kita memiliki suatu alutsista tertentu, tetapi karena Indonesia dapat dengan tegas memperlihatkan kemampuannya mengamankan survival interest-nya, yaitu kedaulatan Negara, dan ikut berperan dalam keamanan perdagangan dunia. Pemikiran bahwa kita harus memiliki alutsista yang canggih tidak akan membuat negara ini disegani. Itu akan sangat melelahkan karena kita akan terus membeli alutsista yang mampu menyaingi negara-negara lain. Pertanyaannya, negara mana yang menjadi patokan kita dalam mengukur bahwa alutsista Indonesia telah mampu membuat Indonesia disegani? Apakah Indonesia yakin dapat menyaingi alutsista negara-negara besar seperti, setidaknya lima negara Dewan Keamanan PBB; Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Cina? Ingat, it’s not about how good your weapon, it’s about how you use it.
Pemikiran demikian malah akan menutup mata kita akan kekuatan-kekuatan lainnya yang dapat digunakan sebagai bargaining power Indonesia di arena internasional. Mengutip pemikiran Morgenthau (2010; 194-195):
“… Dalam perhatiannya yang khusus terhadap kekuatan militer, militerisme merendahkan kekuatan segala sesuatu yang tidak dapat diraba. Tanpa kekuatan yang tidak dapat diraba tersebut, suatu negara yang kuat dapat menakut-nakuti negara lain agar menyerah atau dapat menaklukkan dengan kekuatan yang besar belaka, akan tetapi negara tidak akan dapat memerintah negara yang sudah ditaklukkannya; sebab negara yang disebutkan pertama tidak dapat memperoleh dukungan sukarela untuk kekuasaannya. … Militerisme tidak mampu memahami paradoks, bahwa suatu maksimum kekuatan material tidak harus berarti maksimum kekuatan nasional dalam keseluruhan. Negara yang mendasarkan maksimum kekuatan materialnya yang dapat dikerahkannya dalam neraca politik internasional akan menyadari, bahwa pihaknya dihadapkan pada usaha maksimum dari semua saingannya untuk menyamai atau mengungguli kekuatannya. Negara tersebut akan menyadari bahwa pihaknya tidak mempunyai kawan akan tetapi hanya bawahan dan musuh.”
Suatu negara justru akan mendapat power yang lebih kekal jika dia tidak mengancam eksistensi negara-negara lain. Negara-negara yang tidak menantang superioritas akan lebih mudah mendapat reputasi baik di kalangan negara-negara lain dibandingkan negara yang membangun kekuatan senjata, semata-mata untuk menciutkan negara lain.
Sekarang, mari kita beralih kepada bahasan penduduk. Adalah benar bahwa penduduk merupakan kekuatan negara. Adalah benar pula bahwa kemakmuran penduduk dibutuhkan, karena jika tidak, ini akan menjadi masalah domestik negara yang harus diselesaikan. Dan benar pula jika penduduk adalah salah satu elemen yang menentukan ukuran kekuatan negara. Namun, kemakmuran rakyat belum tentu dapat menjadi alat untuk meningkatkan wibawa negara. Masih terdapat satu tahapan lagi yang harus dilewati untuk dapat membuat suatu negara kuat jika diukur dari penduduknya. Kuantitas tidak mutlak menentukan kekuatan negara, kualitas lah yang menentukan. Apakah sumber daya manusia Indonesia sudah cukup produktif? Penerapan ASEAN Economic Community yang akan dimulai pada tahun 2015 mempermudah pergerakan manusia dari satu negara ke negara lainnya untuk bekerja. Profesi-profesi seperti arsitek, perawat, pengusaha, peneliti, akuntan, dokter, dan lainnya dapat bekerja di seluruh negara anggota ASEAN. Dengan kata lain dengan lebih mudah, persaingan tenaga kerja akan semakin tinggi.
Menghadapi persaingan ini, jangan sampai rakyat Indonesia tersisih dari arena dikarenakan sumber daya manusianya yang tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Untuk itulah mengapa pembangunan sumber daya manusia yang potensial dibutuhkan. Di masa damai seperti ini, jumlah penduduk produktif dapat menjadi penggerak ekonomi negara. Diharapkan bahwa rakyat Indonesia dapat menempati posisi-posisi yang berbayar tinggi, sehingga nantinya bangsa ini akan dikenal karena kecerdasan dan kemampuan masyarakatnya yang berdaya saing tinggi, bukan dikenal sebagai bangsa yang dapat digaji dengan upah minimum.
Terkait dengan wibawa bangsa, tenaga kerja Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi penting sekali dibangun. Ketika perpindahan masyarakat ASEAN semakin mudah, perbedaan identitas bangsa akan semakin terlihat. Negara yang memiliki kekuatan nasional yang lebih baik akan menimbulkan kebanggaan dan perasaan gembira pada diri warga negaranya ketika berada di luar batas-batas nasional karena identitas yang mereka miliki sebagai anggota dari negara tersebut. Seperti yang dirasakan penduduk Roma dulu ketika mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari Roma yang memiliki kekuasaan besar, mereka akan membandingkan dirinya dengan orang asing sembari berkata “civis Romanus sum – I am a Roman citizen (Morgenthau, 127).”

 

2. Laut China Selatan
Beralih pada analisa selanjutnya, pada debat lalu, terdapat pula bahasan yang cukup menarik dan mengejutkan banyak pihak; pandangan Jokowi terhadap Laut China Selatan. Dalam pandangannya, Indonesia tidak perlu terlibat dalam konflik Laut China Selatan jika manfaat yang didapat dari keikutsertaan tersebut tidak ada. Pada dasarnya sebagai negara terbesar di ASEAN dan paling netral menanggapi kasus ini, peran Indonesia menjadi dibutuhkan dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan. Pernyataan Jokowi menjadi sangat mengejutkan karena ASEAN sendiri telah mengupayakan Declaration of Conduct (DoC) dan kemudian Code of Conduct (CoC) untuk menekan tensi konflik di Laut China Selatan. Jadi, apakah sikap Jokowi yang menolak berperan dalam konflik tersebut jika tidak ada kepentingan nasional Indonesia disana adalah sikap yang keliru?
Indonesia tidak memiliki kepentingan di konflik Laut China Selatan tidak sepenuhnya tepat. Jika dilihat murni dari kepentingan nasional Indonesia, Laut China Selatan merupakan rute perdagangan penting menuju negara tujuan ekspor utama Indonesia, yaitu China dan Jepang. Selain itu, seandainya konflik meledak, Indonesia yang berada di kawasan ini pasti akan terkena imbasnya. Tapi, skenario tersebut kecil kemungkinan terjadi. Melihat banyaknya negara bergantung pada stabilitas keamanan di Laut China Selatan, atas nama kepentingan ekonomi mereka pasti akan berupaya menghindari dan menekan kemungkinan terjadinya perang disana.
Meski demikian, eskalasi konflik di Laut China Selatan saat ini memang semakin tinggi. Posisi Indonesia di konflik ini sebagai mediator antara para claimant states dan fasilitator bagi mereka untuk berdialog. Keberpihakan Indonesia antara kepada ASEAN ataukah pada Cina juga tidak dapat diharapkan. Karena prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, sehingga Indonesia tidak akan condong kepada pihak manapun. Indonesia hanya akan berpihak kepada kepentingan nasionalnya. China merupakan trading partner utama Indonesia. Sehingga, sikap kontradiktif terhadap China dapat merusak hubungan perdagangan ini. Di sisi lain, Indonesia adalah anggota ASEAN, dimana dalam konflik tersebut, empat anggota ASEAN lainnya terlibat sebagai claimant states. Dalam menghadapi sengketa, ASEAN menolak agresi atau penggunaan kekuatan lainnya yang tidak sesuai dengan hukum internasional dan instrumen politik yang telah disepakati ASEAN.
Berbicara ASEAN, negara anggotanya sendiri memiliki sikap yang berbeda-beda dalam memandang konflik Laut China Selatan. Filipina dan Vietnam telah secara terang-terangan menunjukkan ketegasan mereka untuk tidak akan menyerahkan wilayah yang disengketakan. Malaysia dan Brunei Darusalam sebagai claimant states lainnya tidak menunjukkan sikap apapun karena kepentingan nasional mereka dan wilayah yang disengketakan belum pernah mengalami benturan langsung dengan China. Kemudian sikap Laos dan Myanmar justru berpihak kepada China karena aktifitas ekonomi mereka sangat bergantung pada China. Sedangkan Singapura dan Thailand masih mengamati untung rugi dari keterlibatannya dalam konflik ini.
Menurut Morgenthau, untuk mencegah perang dan menciptakan keamanan bersama, terdapat tiga hal yang harus dipenuhi; (1) adanya suatu sistem yang mampu mengerahkan kekuatan yang mampu menghadapi pelanggar yang potensial atau koalisi pelanggar, hingga akhirnya pelanggar tersebut tidak berani menentang tata tertib yang dipertahankan oleh sistem bersama itu, (2) negara yang tergabung dalam sistem tersebut memiliki konsep keamanan yang sama yang mereka harapkan dapat dipertahankan, (3) negara-negara terkait harus bersedia mensubordinasikan kepentingan-kepentingan politik mereka yang berlawanan demi kebaikan bersama. Dari ketiga syarat ini, poin pertama sudah pasti gagal. ASEAN tidak memiliki kemampuan untuk membuat China menaati Code of Conduct yang sudah dibuat bersama dan “memaksa” China untuk bertindak lebih kalem. Dari segi kemampuan militer pun tidak mungkin. Selain dikarenakan ASEAN tidak memiliki kemampuan militer yang sebanding dengan China, ASEAN sendiri memiliki prinsip dasar yang mengedepankan jalan damai dalam menyelesaikan konflik.
Baik poin kedua dan poin ketiga juga akan sulit karena negara anggota memiliki pendirian masing-masing dalam memandang masalah ini. Menyubordinasikan kepentingan politik pun sulit karena konflik ini, tanpa melihat potensi yang terkandung dibawah wilayah-wilayah yang disengketakan, berkaitan dengan kedaulatan. Sebagaimana dideskripsikan dalam buku Lloyd, bahwa jika itu menyangkut kedaulatan negara (survival interest) negara tidak akan segan berperang demi melindungi kedaulatannya (Drew & Snow dalam Lloyd, 1988:27-44).
Jika Filipina atau claimant states lainnya berhasil mengajak China menyelesaikan sengketa ini di mahkamah internasional, keputusan adalah yang menguntungkan bagi tertib yang sudah lama berlaku. Dalam arti, Laut China Selatan adalah Sea Lanes of Communication (SLOC) yang kebebasan navigasinya diberikan kepada siapapun yang berkepentingan melewati rute tersebut. Jika claimant states mengajukan masalah ini ke pengadilan, maka jawaban pengadilan sesungguhnya telah tersedia bahkan sebelum permasalahan diajukan; pengadilan akan menolak tuntutan untuk mengubah tatanan yang telah ada yang mana tatanan ini memberikan keuntungan bagi banyak pihak, terutama negara major powers (diadopsi dari pemikiran Morgenthau, 2010: 508). Klaim China atas Laut China Selatan yang diilustrasikan dengan 9-dashed line sangat berbahaya bagi negara-negara berkepentingan. Negara-negara di dunia ini sudah terbiasa dengan pelayaran bebas di Laut China Selatan. Bila memang terjadi pemenuhan pengadilan atas tuntutan negara penggugat atau tergugat berarti juga akan mengubah tertib yang telah berjalan selama ini (ibid.). Dengan kata lain, memberikan kemenangan pada China atau pada negara-negara claimant states memungkinkan munculnya aturan-aturan baru terhadap Laut China Selatan. Dan ini hampir tidak mungkin terjadi mengingat Laut China Selatan telah memberikan kebebasan navigasi kepada banyak negara – terutama major power serperti Amerika – dengan tertibnya selama ini.
Karena kekompleksan konflik dan membutuhkan waktu lama bagi penyelesaian yang menguntungkan semua pihak (yang bukan hanya pihak yang bersengketa), keterlibatan Indonesia dalam konflik Laut China Selatan nampaknya memang dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian regional Asia Tenggara. Indonesia yang netral, sebagaimana yang lalu-lalu, dapat menjadi mediator dan fasilitator bagi pihak-pihak yang berkonflik. Keterlibatan Indonesia berkaitan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, dimana Indonesia tidak akan berdiam diri atau bahkan menjauhkan diri terhadap permasalahan yang sedang berkembang di sekitarnya, maka Indonesia selayaknya berperan dalam menghadapi konflik Laut China Selatan. Namun, dengan tetap harus memperhitungkan untung ruginya terhadap kepentingan nasional Indonesia.

 

3. Sengketa Perbatasan
Di Indonesia sendiri sengketa perbatasan bukan menjadi hal yang baru. Sebagai negara yang dikelilingi air, Indonesia memiliki banyak masalah perbatasan yang belum terselesaikan, antara lain; Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Timor Leste, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan India, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Vietnam, dan Indonesia dengan Palau. Masih segar di ingatan kita pada Mei lalu terjadi upaya pembangunan mercusuar oleh pihak Malaysia di Tanjung Datuk, Kalimantan Barat. Padahal, daerah ini masih belum jelas statusnya karena belum adanya penetapan garis batas antara Indonesia dan Malaysia. Maka seharusnya, tidak boleh ada kegiatan apapun yang menguntungkan salah satu pihak di wilayah tersebut.
Dalam menanggapi masalah perbatasan, Indonesia cenderung lamban dan cenderung kurang waspada (BBC Indonesia, 2014). Meskipun demikian, pada peristiwa Mei tersebut, Indonesia memberikan reaksi cepat. Mengetahui adanya pembangunan mercusuar di wilayah sengketa Tanjung Datuk, Panglima TNI menginstruksikan TNI AL untuk mengirimkan kapal perang ke wilayah tersebut dan berhasil menghentikan niatan Malaysia untuk membangun mercusuar. Kurangnya informasi dan perhatian terhadap wilayah-wilayah yang disengketakan adalah salah satu faktor yang membuat negara lain leluasa melakukan pelanggaran, selain yang telah dipaparkan diatas. Pembangunan mercusuar ini pun dilaporkan bukan berdasarkan temuan TNI AL, melainkan laporan dari warga lokal yang melihat pembangunan mercusuar dan patroli kapal Malaysia di kawasan Tanjung Datuk. Ini menandakan masih kurangnya pengawasan pemerintah terhadap wilayah sengketa.
Menariknya, isu sengketa wilayah dan klaim perbatasan menjadi salah satu topik yang diajukan pada debat capres 22 Juni lalu. Muncul sinyal bahwa keduanya menaruh prioritas terhadap masalah ini. Terhadap kasus klaim, keduanya nampaknya memiliki pandangan yang sama. Pada awal debat, capres Prabowo Subioanto menegaskan bahwa demi mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Berkaitan dengan hal ini, pada 2009 lalu, Prabowo juga sempat memberikan komentar mengenai kasus Ambalat. Dalam memandang Ambalat, Prabowo menyatakan bahwa ia siap kembali mengangkat senjata di garis terdepan perbatasan. Capres urut dua memberikan pernyataan senada. Bahwa, jika menyangkut kedaulatan wilayah, ia akan bersikap tegas dan bersedia mengambil resiko sebagai seorang pemimpin. Meskipun, sikap yang diambil Jokowi mengarah pada diplomasi dan tidak secara terang-terangan menyebut kata “perang” ketika berhadapan dengan masalah perbatasan.
Ini merupakan kabar baik sekaligus dilemma terhadap konsistensi politik luar negeri Indonesia dan keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN yang selalu mengedepankan cara diplomatis dalam penyelesaian konflik. Disisi lain Indonesia sudah terlalu lama bertindak pasif ketika terjadi pelanggaran perbatasan atau tindakan-tindakan kurang sopan yang melukai harga diri Indonesia. Memaknai apa yang dikatakan Prabowo, ini berarti ia akan menggunakan militer jika memang sudah menyangkut keutuhan wilayah NKRI. Namun, terdapat hal yang perlu dipertimbangkan; apakah kapabilitas militer kita sudah cukup mumpuni untuk berkonfrontasi dengan negara lawan? Kedua, ini akan menjadi tidak berkesesuaian dengan konsep million friends zero enemy yang diusung oleh kubu Prabowo/Hatta yang mengedepankan kerjasama dan diplomasi sehingga menghasilkan win-win solution. Sedangkan pernyataan Jokowi yang akan “melakukan segala daya dan upaya” dalam menanggapi kasus caplok wilayah Indonesia berarti juga mengindikasikan akan menggunakan kekuatan militer bila memang perlu untuk dilakukan demi melindungi kedaulatan negara.
Kemudian, perairan Indonesia yang merupakan rute strategis perdagangan dunia membuat kecil kemungkinan terjadinya perang. Dan sebagai negara paling besar di kawasan Asia Tenggara, jika Indonesia berperang pasti akan menimbulkan ketidakstabilitasan kawasan. Lebih lanjut, sebagai tujuan ekspor perdagangan utama dan tempat investasi banyak negara di dunia, ketidakstabilitasan dalam negeri Indonesia akan berpengaruh pada roda ekonomi mereka. Sehingga, pilihan ini justru akan mengundang intervensi negara lain yang berkepentingan terhadap baik Indonesia maupun kestabilitasan kawasan dan ekonomi mereka untuk turut campur meredam dan menstabilitaskan keadaan.
Di era hubungan internasional saat ini dimana hukum internasional memiliki peran besar dalam interaksi antar bangsa menjadikan negara-negara tidak dapat dengan mudah mendeklarasikan perang terhadap negara lain, pengecualian bagi negara major powers. Hukum internasional dan norma-norma yang dijunjung Indonesia tidak akan dengan demikian mudahnya Indonesia langgar mengingat konsistensi politik luar negeri kita selama ini selalu mengedepankan jalan damai. Namun, bukan berarti Indonesia tidak dapat bertindak tegas. Banyak hal yang dapat dilakukan Indonesia. Pencegahan adalah salah satunya. Ini bukan masa kolonialisme dimana negara lain dapat dengan mudahnya mengklaim wilayah negara lainnya, apalagi ini adalah negara berdaulat. Kasus Israel – Palestina saja hingga saat ini belum selesai. Sebelum klaim benar-benar terjadi, terdapat proses panjang yang pasti dilewati.
Wilayah-wilayah yang terancam lepas dari kesatuan Republik Indonesia dapat mulai sekarang diperhatikan betul, baik keadaan penduduk disana, maupun segala perkembangan yang ada; pelanggaran seperti pembangunan ilegal fasilitas-fasilitas yang bernilai jual, ataupun perkembangan budaya sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Lama tak diperhatikan, jangan-jangan bahasa yang lebih sering digunakan adalah bahasa negara seberang, atau mata uang yang digunakan jangan-jangan sudah mata uang negara seberang. Hal-hal seperti ini perlu diperhatikan sehingga peristiwa pencaplokan wilayah atau kekalahan Indonesia di mahkamah internasional dapat terhindarkan. Jika memang terjadi peningkatan tensi dengan negara bersengketa, tindakan tegas Indonesia dapat berupa penangguhan kerjasama perdagangan atau kerjasama militer. Jika memang tensi konflik antar negara sudah sangat tinggi, penangguhan lintas damai terhadap kapal-kapal berbendera negara tersebut mungkin saja dilakukan dengan alasan keamanan nasional. Masih banyak pilihan, selain langsung mendeklarasikan perang.

 

4. Hubungan Bilateral Indonesia – Australia
Terakhir, penulis ingin memberikan analisa terkait nasib hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Di awal debat, moderator sempat mempertanyakan perihal pencari suaka. Indonesia memang bukan penandatangan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi. Namun, Indonesia merupakan negara transit bagi manusia perahu/pencari suaka yang hendak berlayar ke negara tujuan mereka, Australia. Sejak Australia dipimpin oleh Tony Abbott terhitung 2013 lalu, pemerintahan Australia memang membuat kebijakan yang sangat keras terhadap penyelesaian masalah manusia perahu. Pemerintahan Abbott sendiri menerjemahkan manusia perahu sebagai isu yang serius bagi keamanan nasional mereka.
Meskipun pandangan terhadap Australia diangkat menjadi pertanyaan debat salah satu kandidat, namun nampak jelas bahwa isu mengenai pencari suaka tidak akan menjadi prioritas siapapun yang akan menjadi pemimpin di pemerintah Indonesia empat tahun mendatang. Namun, besar kemungkinan kerjasama manusia perahu ini akan terus berlanjut. Apalagi bila mengingat kandidat Prabowo/Hatta yang ingin melanjutkan politik luar negeri SBY dimana SBY juga melakukan kerjasama menangani masalah manusia perahu dengan Australia. Jika Jokowi yang terpilih, isu pencari suaka boleh jadi bukan prioritas bagi kebijakan luar negeri Indonesia, akan tetapi, pengamanan perairan Indonesia besar kemungkinan akan lebih ketat dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan keinginan Jokowi untuk menjadikan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga dengan otomatis pemerintahan Indonesia nanti akan menaruh perhatian terhadap perpindahan imigran ilegal yang melewati perairan Indonesia.
Masalah pencari suaka dengan menggunakan perahu sesungguhnya tidak dapat diselesaikan hanya melalui kerjasama Indonesia dan Australia saja. Australia harus mengajak serta negara asal para imigran untuk mengatasi permasalahan ini. Daripada menuntut Indonesia – yang tanpa masalah pencari suaka saja sudah kerepotan dengan masalah-masalah domestik negara tersebut – lebih baik Australia ikut serta membantu kestabilitasan negara-negara yang rawan konflik dimana penduduknya berpotensi mencari suaka kepada Australia melalui jalur-jalur ilegal.

 

Kesimpulan
Sebagaimana telah disebutkan diawal, penulis menyajikan analisa dengan menggunakan pisau analisis pemikiran-pemikiran dari Hans J. Morgenthau. Mana yang lebih pantas untuk memimpin Indonesia saat ini penulis serahkan kepada pembaca. Yang jelas, betul bahwa tidak akan banyak perubahan terhadap politik luar negeri Indonesia kedepannya, kecuali jika kepemimpinan Indonesia nanti dipimpin oleh presiden yang ber-geopolitik maritim. Kebijakan luar negeri Indonesia mungkin akan sedikit berbeda karena negara ini akan memberi perhatian lebih besar, terlibat lebih aktif pada isu-isu maritim yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya, serta memainkan peran diplomasi maritim sebagai bargaining power Indonesia di arena internasional. Siapapun yang terpilih, empat tahun kedepan, Indonesia masih akan tetap menerapkan politik bebas aktif sebagaimana yang telah dilakukan sejak Indonesia merdeka. Dan siapapun yang nanti akan menjabat sebagai Presiden Indonesia, mudah-mudahan mampu membangun lebih besar wibawa dan bargaining power Indonesia di arena internasional.

 

Referensi:
BBC Indonesia (2014) ‘Indonesia “lamban” Soal Isu Perbatasan dengan Malaysia’, BBC, Mei 21, tersedia di: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140521_malaysia_ indonesia_perbatasan.shtml [diakses pada 23 Juni 2014].
Drew, D. dan Snow, D. (1990) ‘Grand National Strategy’ dalam Lloyd, R., Naval War College (U.S) Force Planning Security, Fundamental of Force Planning, Vol.1, Newport: Naval War College Press, hal: 15-26.
Hatta, M. (1953) ‘Indonesia’s Foreign Policy’, Foreign Policy, April 1953, tersedia di: http://www.foreignaffairs.com/articles/71032/mohammad-hatta/indonesias-foreign-policy [diakses pada 24 Juni 2014].
Meyerson, H. (1966) The Motives of De Gaulle, New Orleans: The Times-Picayune.
Morgenthau, H. J. (2010) Politik Antarbangsa, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Till, G. (2009) Sea Power: A Guide for the Twenty-First Century, New York: Routledge.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
dimas
dimas
6 years ago

welldone mbak!

kupyanto
kupyanto
7 years ago

Good paper.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap