PROLIFERATION SECURITY INITIATIVE DAN KEAMANAN NASIONAL DI LAUT

1. Pendahuluan 

Sepertinya, tidak banyak pihak yang menaruh perhatian terhadap pernyataan Menlu RI pada bulan April yang menyatakan bahwa Indonesia ‘tidak’ dapat bergabung dengan Proliferation Security Initiatives (PSI). Apa arti pentingnya pernyataan itu sehingga perlu di simak? Naskah ini akan membahas tentang PSI dikaitkan dengan keamanan nasional di laut.

2. Esensi PSI 

Selengkapnya PSI adalah Proliferation Security Initiatives di gagas oleh George W. Bush Presiden Amerika Serikat, yang diumumkan pada tanggal 31 Mei 2003 di Polandia. Memang benar bahwa kegiatannya secara intensif diarahkan ke laut, akan tetapi PSI mengarah ke semua sarana angkut dan pelabuhan (darat—laut—udara). Tujuan pokoknya adalah mencegah penyebaran Weapon of Mass Destruction (WMD) kepada negara atau aktor non negara, yang di pandang ‘tidak berhak’. Dasar hukumnya adalah semua konvensi dan perjanjian yang terkait dengan pencegahan penyebaran WMD, khususnya Resolusi DK PBB No.1540. Pada awalnya, ada sebelas negara yang bersepakat untuk mengembangkan PSI (satu diantaranya adalah Singapura), dan lahan kerjasamanya adalah di bidang intelijen, diplomatik, dan penegakan hukum. Belakangan ini kabarnya sudah 60-an negara ikut bergabung dengan prinsip sukarela, ada yang ikut dengan reservasi tertentu (misalnya Rusia), dan ada pula yang belum berpihak (misalnya China).

Suka atau tidak, PSI semakin berkembang dan sudah beroperasi pula, dalam bentuk pemegatan (interdiction) dan  penggeledahan (boarding), yang dilaksanakan bukan hanya di laut bebas (high seas) tetapi konon di laut teritorial juga. Di sini, timbul masalah pertama, yaitu benturan dengan hukum laut internasional (UNCLOS—82) yang sudah tegas dan jelas pula, mengatur bagaimana perlakuan terhadap kapal di laut bebas (high seas). Memang benar bahwa pihak PSI menyatakan akan ‘bekerja’ di dalam koridor hukum nasional dan internasional, namun akan muncul beberapa pertanyaan, yaitu; (i) bagaimana keterikatan pihak-pihak tertentu terhadap aturan (hukum) yang tidak mereka ratifikasi (misalnya—Hukum Laut Internasional)? (ii) bagaimana pula seandainya satops PSI nyerempet masuk ke laut teritorial bukan negara pihak?

Pada sisi lain, ada pula pihak yang mulai mempertanyakan kepada alamat mana saja kegiatan PSI akan di arahkan? Apa kriteria atau tolok ukur yang akan di bakukan kepada ‘otot militer’ PSI untuk diimplementasikan? Sementara itu, ada pihak yang mengkuatirkan bahwa, bisa saja alamat yang di targetkan adalah pihak-pihak yang tidak di sukai oleh AS. Atau dalam bahasa lain, mereka mengatakan bahwa PSI bekerja di dalam bingkai kepentingan AS. Disini ada masalah yang kedua, yaitu PSI bekerja didalam bingkai kepentingan siapa?

3. Keamanan Nasional 

Sejak dua tahun belakangan ini, ada beberapa seminar dan kelompok kerja yang secara khusus membicarakan keamanan nasional, akan tetapi sepertinya belum ada ada kesepakatan yangbakutentang Keamanan Nasional. Di dalam UUD 1945 (amandemen) tidak bicara keamanan nasional selain pertahanan dan keamanan negara, padahal wacana untuk mewujudkan Sistem Keamanan Nasional, sudah semakin menguat dan dicarikan pula argumentasi politiknya berikut landasan hukumnya.

Tidak sulit untuk mengatakan bahwa, trauma yang terbentuk selama 32 tahun, menjadikan banyak pihak tidak suka membicarakan keamanan nasional. Lebih baik bicara  tentang perekonomian  nasional, atau  peningkatan kesejahteraan masyarakat daripada bicara pada keamanan nasional. Adadugaan bahwa wacana tersebut digagas oleh pihak militer agar kembali berkiprah ke panggung politik. Keamanan nasional memang bicara tentang ancaman, yang akan mengganggu atau menimbulkan kerusakan terhadap kepentingan nasional. Dan memang—ada dua sisi kepentingan, yang satunya melihat keluar dan satunya ke dalam, tetapi lebih berat outward looking.  (Donald E. Nuechterlein—1996)

Tentang urusan ke dalam. Semua pihak menyadari bahwa stabilitas keamanan didalam negeri merupakan ‘penyangga’ pembangunan nasional (baca: ekonomi). Semua pihak pasti memaklumi bahwa keamanan nasional yang baik akan menciptakan iklim usaha yang baik, dan besar kemungkinan investor akan berdatangan. Barangkali hanya sebatas maklum, tetapi tindakan yang konkrit untuk ‘bergotong-royong’ menciptakan stabilitas keamanan nasional, masih jauh dari harapan. Malahan ada kecenderungan sebaliknya, lihat saja insiden Tuban, dan banyak contoh kejadiannya di ibukota.

Ada kesan bahwa sekarang ini banyak kelompok tidak ragu-ragu untuk bertindak sebagai law enforcer, malahan nge-tren pula. Apakah para ‘arsitek’ keamanan nasional tidak mengantisipasi insiden-insiden seperti itu? Memang ada pihak yang berpikir seperti itu, karena mereka mengacu pada kasus Poso, Maluku Selatan, Papua, (dan masih banyak lagi), sebagai tolok ukurnya. Ada wacana yang mengatakan bahwa, sepertinya Indonesia tidak punya strategi keamanan nasional. Pandangan tersebut nampaknya di kuatkan oleh International Crisis Group, yang menyindir Indonesia dalam bahasa yang halus—rethinking internal security strategy  (Asia Report—Dec.2004).

Bagaimana di laut? Situasinya ternyata tidak lebih baik malahan sangat kompleks. Dikatakan demikian oleh karena laut wilayah dengan kedaulatan mutlak, nyatanya perlu mengakomodasikan kepentingan masyarakat internasional. Artinya, ada kepentingan pihak luar yang ‘beroperasi’ di dalam wilayah kita. Artinya pula, ada pertemuan antar kepentingan nasional yang perlu disikapi secara jelas dan dituangkan ke dalam strategi keamanan nasional. Adalah kewajiban otoritas sipil untuk menyiapkan Strategi Keamanan Nasional, yang nantinya akan menjadi acuan bagi strategi keamanan nasional di laut. Perangkat tersebut, sangat diperlukan untuk mengamankan perairan Indonesia, dan juga memberikan jaminan keamanan, dan keselamatan perlayaran bagi para pengguna dari luar. Sekarang ini potret perairan Nusantara di mata internasional di gambarkan sebagai dangerous waters (Burnett—2002), dan sangat prihatin terhadap keamanan dan keselamatan navigasi. Menonjol untuk dicermati adalah Selat Malaka, oleh karena sudah banyak keluhan dari luar terutama dari pihak Jepang, tentang keamanan lintas laut dari ancaman rompak, rampok, dan kemungkinan aksi terror dilaut. Ada dua kasus yang menjadi perhatian masyarakat Jepang yaitu pembajakan kapal Alondra Rainbow (1999) dan kapal tunda Idaten (2005). Sangat jelas memahami sikap Jepang yang bergiat dan menempuh berbagai cara, agar kepentingan mereka tidak terganggu sewaktu melintasi perairan Selat Malaka dan perairan Indonesia lainnya. Pihak Jepang menggunakan kekuatan dan kemampuan sendiri, dan juga menggandeng kekuatan lain yang lebih perkasa, yaitu kekuatan militer AS (dhi Pacific Command).

Ada dua inisiatif yang dikembangkan oleh AS, yaitu PSI yang disiapkan untuk memegat (to interdict) kapal yang membawa senjata pemusnah massal plus peralatan yang terkait, dan Regional Maritime Security Initiative (RMSI) yang konon di arahkan ke Selat Malaka. Mengenai  RMSI, sepertinya inisiatif tersebut mengendor setelah menuai penolakan dari negara pantai, kini pihak AS menggalakkan PSI dengan mengajak semua pihak secara sukarela. Tetapi ajakan tersebut sudah di tepis oleh PemerintahIndonesia, tentunya dengan alasan yang cukup kuat. Apapun bunyi alasannya, penolakan tersebut pasti menimbulkan kekecewaan bagi negara pengguna SLOC/SLOT yang melewati perairan Indonesia. Apabila demikian halnya, makaIndonesia perlu memberikan alternatif lain yang esensinya, dapat menampung ajakan internasional untuk mengamankan perairan Indonesia. Kata kunci yang perlu dipegang adalah mengacu pada kepentingan nasional, dan sesuai pula dengan kemampuan operasional jajaran keamanan.

Barangkali  gagasan  tersebut  terkesan  sederhana sekali, tetapi tidak mudah untuk direalisasikan oleh karena ada beberapa hal, (i) geographical awareness belum berkembang merata ke seluruh lapisan masyarakat, (ii) paradigma keamanan nasional belum berbasis ‘negara maritim’, (iii).  belum banyak orang di antara 220 juta jiwa bangsa ini yang berpikir untuk diapakan laut seluas 2 (+3) juta km2.  Banyak format dan varian kerjasama yang dapat dikembangkan oleh Indonesia, akan tetapi yang diinginkan oleh masyarakat maritim, adalah bagaimana formulasi strategi keamanan nasional di laut. Strategi tersebut akan menjelaskan bagaimana upaya Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran, yang sesuai dengan standar dan aturan internasional (dan tentunya hukum nasional). Kepentingan tersebut sudah demikian mendesak, dan perlu direaliasikan secepatnya, mulai dengan apa kepentingan di laut yang ingin di capai dalam waktu lima tahun mendatang. Pasti ketemu skenario politik, skenario ekonomi, dan tentunya skenario keamanan. Kalau demikian halnya, maka generasi berikutnya pasti (bisa) bernyanyi dengan lantang, nenek moyangku orang pelaut.

4. Penutup 

Demikian kajian ini dibuat sebagai bahan masukan.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap