RECALLING INDONESIA’S MARITIME PATH

RECALLING INDONESIA’S MARITIME PATH

MARITIM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF

(Latar Belakang Perpres No.16 Tahun 2017 Kebijakan Kelautan Indonesia)

Letkol Laut (P) Dickry Rizanny N., MMDS

 

“Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, selat, dan teluk.Sehingga JalesvevaJayamahe, di laut kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu kembali membahana.“

Presiden Joko Widodo– 2014

 

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terluas di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.504 pulau dengan 13.466 pulau telah diberi nama. Sebagai Negara Kepulauan yang memiliki laut yang luas (5,8 juta km2yang terdiri dari 2,8 km2 Perairan Pedalaman, 0,3 juta km2 Laut Teritorial, dan 2,7 juta km2ZEE.)  dan garis pantai yang panjang (95.181 km), sektor maritim menjadi sangat strategis bagi Indonesia, baik ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial-budaya, yuridis dan pertahanan keamanan.

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa visi pembangunan adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini memberikan harapan dan mengembalikan semangat untuk memanggil kembali kejayaan maritim dengan memanfaatkan sumber daya kelautan.Kemudian, visi tersebut diturunkan menjadi 7 misipembangunan, dimana tiga dari tujuh misi tersebut berhubungan dengan maritim dan posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan, yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan; (2) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai bangsa maritim; dan (3) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya,pengedepanan konsep “Poros Maritim Dunia” dan Tol Laut”, danPresiden Joko Widodo juga sudah menandatangani PerpresNo.16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Penetapan prioritas pembangunan sektor maritim ini sangat beralasan bila dilihat dari sudut sejarah bangsa. Nenek moyang bangsa ini dikenal sebagai bangsa pelaut atau bangsa bahari dan pernah jaya di laut di masa sebelum kehadiran kolonialisme, melalui perdagangan antar pulau.

 

PERSPEKTIFFILOSOFIS DAN SOSIAL BUDAYA

Perspektif terhadap potensi maritim dan kelautan Indonesia adalah multi perspektif dan tidak parsial, yaitu meliputi filosofi dan sosial budaya, hukum, ekonomi dan lingkungan, dan pertahanan keamanan.Dalam perspektif filosofi dan sosial budaya,sejak zaman dulu nenek moyang Bangsa Indonesia mengarungi laut, berlayar dan berdagang dari satu tempat ke tempat lain menjelajah Nusantara. Kejayaan maritim dapat dilacak dari beberapa kerajaan-kerajaan di pesisir pantai yang telah membangun budaya maritim. Disebut memiliki budaya maritim karena kerajaan-kerajaan itu menghidupi aktivitas ekonominya dari perdagangan laut. Laut tidak membuat mereka terpisah dan saling menjauh, tetapi justru saling berinteraksi melalui transaksi perdagangan laut.Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Bugis-Makassar, Aceh, Palembang dan banyak kerajaan berbasis maritim lainnya, adalah contoh jaman kejayaan maritim Indonesia.

Trajektori kerajaan maritim di atas menunjukkan kejayaan maritim di masa lalu tersebar di seluruh Nusantara. Berkembangnya kerajaan maritim menumbuhkan sosial budaya maritim. Menguatnya budaya maritim seiring dengan pemanfaatan laut sebagai sumber peradaban dan kemakmuran bangsa.Kearifan lokal terbentuk dalam dunia maritim dan kelautan.Ekonomi kelautan mampu menyejahterakan rakyatnya.Keunikan masyarakat kuno ini ditemukan dalam pelayaran dan perdagangan laut yang menyertai sebagai salah satu kegiatan ekonomi. Kehidupan di laut mampu bergerak secara dinamis.Nenek moyang Indonesia menjadi berkarakter egaliter dan terbuka. Laut menjadi tempat hidup, sumber orientasi kebudayaan dan juga menjadi tempat pertahanan dengan kekuatan armada laut yang tangguh.

Perjalanan menjadi Negara Maritim pun mengalami pasang surut. Kehadiran kekuasaan asing yang mampu menganeksasi dan meminggirkan budaya maritim, menyebabkan kejayaan maritim mulai luntur dan menoleh kepada budaya agraris. Peran negara asing, naik turunnya kondisi perpolitikan Indonesia mulai dari transisi dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin sampai jaman orde baru, kekerasan politik, dan politik sebagai panglima telah menyedot perhatian pemerintah menuntaskan komplikasi politik yang tak berkesudahan. Karena itu pembangunan untuk membangkitkan kembali budaya maritim sebagai penopang ekonomi nasional semakin terabaikan.

Pada pemerintahan sekarang, dengan munculnya Kebijakan Kelautan Indonesia, geliat untuk kembali menoleh ke laut muncul kembali. Archipelagicstate yang dideklarasikan diangkat, dirumuskan, dan didefinisikan kembali untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim. Kejayaan negara maritim dan bangsa pelaut yang mengarungi cakrawala samudera, yang mempunyai armada niaga, yang mempunyai armada militer, yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri ditumbuhkan kembali untuk mengangkat budaya maritim yang lama terkubur, bersamaan dengan kemauan politik mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Jika pemanggilan kembali negara kelautan (maritim) berhasil, bangsa ini menghidupkan kembali kejayaan bangsa sebagai bangsa pelaut.

 

PERSPEKTIF HUKUM

Dari perspektif hukum, visi dan misi pembangunan maritim Indonesia yang kuat dan tangguh dalam menuju Poros Maritim Dunia harus dilaksanakan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, segala upaya ke arah pembangunan Negara Maritim harus didukung dan didasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang memberikan kekuatan legitimasi kepada semua pemangku kepentingan. Alinea ke-4 dari Pembukaan UUD 1945 secara implisit menjelaskan bahwa pembangunan kelautan sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) tujuan yaitukesejahteraan umum, edukasi,pertahanan keamanan dan perdamaian internasional.Kemudian, di Pasal 25A UUD 1945 amandemen ke-IV, menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuahNegara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Sehingga kedudukan sebagai Negara Maritim harus digunakan sebagai tujuan sebagaimana diamanahkan olehUU. Dimensi hukum yang mengaturjuga harus meliputi hukum nasional dan sering kali bersentuhan dengan hukum internasional. Tentunya  dengan perubahan dan percepatan substansi regulasi yang demikian cepat. Olehkarena itu, pengembangan hukum dan kebijakan kelautan harus dapat bergerak seiring dengan percepatan perubahan peta regulasi global dan mampu menjawab kebutuhan regulasi di tingkat nasional maupun daerah.

Sebagai negara yang telah memperjuangkan aspek legal status wilayah nasionalnya sebagai Negara Kepulauan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957, perkembangan yuridis sebagai dasar diberdayakannya potensi kemaritiman dan kelautan Indonesia terus berjalan dan mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan proses dinamika kebangsaan dan dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis baik regional maupun global.Artikel 62 UNCLOS 1982 yang berisikan ketentuan kewajiban negara pantai untuk memberikan kesempatan kepada negara lain dalam pemanfaatan sumber daya hayati perikanan di perairan ZEE juga ikut memperkuat aspek legalitas sebagai Negara Kepulauan. Yang kemudian diimplementasikan odalan UU Kelautan, RPJP Nasional 2005 – 2025,UU Pelayaran, UU Perairan dan Peraturan kemaritiman lainnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang pada bagian Lampiran tentang Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025 mengandung visi pembangunan Indonesia yaitu Indonesia yangMandiri, Maju, Adil dan Makmur. Misi ke-tujuh dari pembangunan nasional 2005–2025 adalah Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yangmandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”.Makna dari misi ini adalah menumbuhkan pembangunan berorientasi kelautan bagi masyarakat dan pemerintah, sertameningkatkanpemanfaatan secara komprehensif dan berkelanjutan terhadap sumberdaya manusia, wilayah laut nasional dan teknologi kelautan untuk kepentingan kedaulatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Potensi sumber daya kelautan perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan dalam upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.Berdasarkan hal tersebut, pada 20 Februari 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PerpresNomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.Kebijakan Kelautan Indonesia ini adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia.

Dengan demikian UU No. 17/2007 (RPJP Nasional 2005–2025) dan Kebijakan Kelautan Indonesia telah memberikan arah bagi pembangunan kemaritiman dan kelautan yang meliputi aspek-aspek yang sangat relevan dengan Amanah Pembukaan UUD 1945. Kebijakan dan UU ini juga telah memberikan identifikasi berbagai permasalahan krusial dalam upaya memanfaatkan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, sehingga mendorong pengambil kebijakan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan menuju pada unifikasi hukum kemaritiman dan kelautan nasional yang saat ini telah terfragmentasisecara parsial.

 

PERSPEKTIF PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Dalam perspektif pertahanan keamanan, sejak dahulu, laut, pesisir, dan sungai merupakan urat nadi yang menjadi kekuatan bangsa ini. Dari pandangan geostrategi dan geopolitik,sebagai negara yang berada pada perlintasan dua benua dan dua samudera, Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi politik dan keamanan laut, baik keamanan laut yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional.Perompakan, ilegal fishing, eksploitasi sumber daya, konflik nelayan dan ancaman Trans National crimes di perairan Indonesia masih sering terjadi. Selain itu, masalah pulau-pulau terluar dan perbatasan juga menimbulkan persoalan politik, antara lain tumpang tindih klaim kepemilikan beberapa pulau di perbatasan oleh beberapa negara. Minimnya sumberdaya manusia yang berkualitas, lemahnya penegakan hukum, dan terbatasnya infrastruktur maritim dan kelautan menambah rumit persoalan.

Persoalan utama dalam konteks posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan, yaitu: (1) Kebijakan nasional tentang pembangunan Negara Kepulauan yang terpadu belum optimal di implementasikan pada keterkaitan sektor kelautan. (2) Kesadaran Indonesia sebagai Negara Kepulauan masih lemah; dan (3) Lemahnya pertahanan dan ketahanan dari sisi matra laut.

Kelemahan pertahanan dan keamanan matra laut dipengaruhi oleh :(a) peran pertahanan dan ketahanan laut belum optimal; (b) meningkatnya ancaman kekuatan asing di ZEEI;(c) perangkat hukum belum lengkap; (d) fasilitas pengamanan laut terbatas; (e) makin meningkatnya kegiatan ilegal di perairan Indonesia; dan (f) masih lemahnya penegakan hukum kepada pelanggar hukum.

Persoalan dan kelemahan diatas adalah tidak mudah diatasi karena kompleksitasnya. Untuk itu, perubahan harus dilakukan, dan saat inilah momentum yang tepat untuk memulai perubahan, seiring dengan komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan sektor maritim dan kelautan. Konsep yang komprehensif dan berkelanjutan merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mendukung visi dan misi pembangunan maritim, yaitu sebuah Kebijakan Kelautan Indonesia.

 

RECALLING INDONESIA’S MARITIME PATH

Dalam langkah mengimplementasikan visi dan misi Poros Maritim Dunia, percepatan pembangunan bidang kelautan adalah keniscayaan yang harus dikedepankan dalam rangka kesejahteraan rakyat Indonesia. Peran, potensi, dan peluang Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia perlu dirumuskan secara jelas. Unsur-unsur kemaritiman yang sangat kompleks, membutuhkan adanya diferensiasi terhadap pemilihan aspek mana yang akan menjadi fokus utama. Visi Poros Maritim Dunia bisa terwujud dengan adanya kebijakan dan program pendukung yang tepat, efektif, dan komprehensif.

Kebijakan Kelautan Indonesia menyebutkan bahwa visi Kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pertahanan dan keamanan serta perdamaian kawasan regional dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.Dalam upaya menyinergiskan dan menyelaraskan seluruh program pembangunan kelautan agar lebih terarah, tepat sasaran, serta capaian hasilnya dapat diukur,makan kebijakan tersebut harus mampu :

  1. Sektor sosial budaya
  2. Menggunakan laut sebagai agenda utama pembangunan nasional yang berkesinambungan.
  3. Menggali kearifan lokal untuk menumbuhkan kecintaan terhadap maritim.
  4. Menggelorakan kembali dan membangun karakter budaya maritim dan kelautanmelalui pendidikan formal dan informal.
  5. Sektor Hukum
  6. Melaksanakan harmonisasi terhadap semua produk hukum yang terkait dengan perairan.
  7. Membuat sebuah peraturan khusus tentang pendataan hasil tangkap perikanan guna memperlihatkan kemampuan Indonesia sebagai negara pantai dalam pemanfaatan secara penuh potensi sumber daya perikanan.
  8. Memasukkan peran Pemerintah Daerah dalam Badan Keamanan Laut.
  9. Sektor Pertahanan dan Keamanan
  10. Melaksanakan pendekatan geostrategi terhadap masalah-masalah yang timbul dalam bidang pertahanan dan keamanan, guna mencapai suatu keadaan yang dinamakan ketahanan nasional.
  11. Melaksanakan diplomasi melalui kementerian dan instansi terkait dengan negara tetangga, terutama mengenai konflik perbatasan, dengan pendekatan ketersediaan data teritorial dan data geospasial yang komprehensif guna memenangkan daya tawar.
  12. Melengkapi kelembagaan Bakamla dan TNI dengan alat-alat pertahanan keamanan utamanya secara optimal.

 

PERAN TNI AL DALAM MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA

Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AL mempunyai peran, tugas dan fungsi yang mendukung visi pembangunan nasional. TNI AL dalam hal ini ikut berperan serta dalam usaha menegakkan hukum dan kedaulatan nasional. TNI AL adalah salah satu instansi yang mempunyai tugas dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut ini melalui pembinaan kekuatan potensi maritim.TNI AL juga ikut berupaya melaksanakan pertahanan dan pengamanan laut. TNI AL telah melaksanakan operasi dan patroli keamanan laut, baik sendiri maupun terkoordinasi.

Selain keterbatasan alut sista, pengerahan kekuatan dan kemampuan TNI AL dan unsur sipil dalam menjamin keamanan wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia belum menunjukkan hasil yang optimal, terbukti dengan masih adanya pelanggaran dan tindak kriminal di laut. Penyebabnya adalah unsur-unsur pengamanan sipil masih bekerja sendiri-sendiri sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Selain itu belumterintegrasinya sarana prasarana berupa kapal, radar pantai, dermaga, sistem komunikasi sehingga belum digunakan secara maksimal.

Oleh karena itu, pertama, TNI AL dalam menjalankan perannya di bidang keamanan maritim, melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa proyeksi kekuatan TNI AL untuk mengamankan segala aktivitas yang berkaitan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Proyeksi kekuatan TNI AL dalam bentuk operasi-operasi yang dilaksanakan, merupakan kegiatan pengendalian laut dengan tujuan untuk mengamankan wilayah maritim Indonesia.

Operasi-operasi pengamanan yang dilaksanakan di perairan Indonesia masih mencakup beberapa wilayah tertentu saja, bila dihadapkan dengan arah pembangunan menjadi Poros Maritim Dunia, maka operasi tersebut belum mencukupi kebutuhan pengamanan secara keseluruhan. Kehadiran unsur-unsur kekuatan TNI AL di perairan adalah sangat penting sebagai bentuk pengendalian laut dan penguasaan ruang udara di atasnya, untuk menjamin penggunaan dan pengelolaan potensi laut guna kepentingan nasional dan mencegah penggunaan oleh pihak asing atau pihak-pihak yang dapat merugikan negara.

Memperhatikan kondisi keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional yang luas dan apabila Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, maka akan banyak kepentingan dan aktivitas di laut hingga pelabuhan-pelabuhan di sebagian besar wilayah kedaulatan NKRI. Sangat mungkin konflik kepentingan beberapa negara saling bersinggungan di Indonesia, dan akses jalur aktivitas kelautan sebagai Poros Maritim semakin terbuka, sehingga rawan terhadap kehadiran kekuatan militer negara-negara asing di perairan Indonesia.Pembangunan Postur TNI AL kedepan telah sejalan dengan arah Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu gelar kekuatan TNI AL yang mampu menjaga dan melindungi segala aktivitas kelautan dunia di Indonesia.

Kedua, Sarana prasarana pengendalian laut berupa kapal, pesawat udara, radar pantai, pelabuhan dengan segala fasilitasnya, serta komunikasi merupakan unsur utama yang harus dimiliki TNI AL dan institusi bidang kelautan. Unsur utama yang sangat menentukan keberhasilan pengendalian laut, digunakan untuk mampu mengawasi, mendeteksi, mengarahkan dan menindak kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di laut.

Keterbatasan sarana dan prasarana pengendalian laut menyebabkan prioritas penggelaran kekuatan TNI AL hanya pada daerah-daerah rawan. Hal ini berakibat sebagian besar wilayah perairan Indonesia tidak dapat dimonitor, yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran oleh pihak asing, baik kapal perang negara lain maupun para pelaku transnationalcrime.

Menghadapi arah pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, kemampuan operasi pengamanan wilayah maritim Indonesia dicapai melalui pembangunan sarana prasarana yang memadai, baik alutsista, pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya. TNI AL mengadakan penyesuaian arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana kelautan untuk kepentingan kesejahteraan, dengan pembangunan sarana prasarana TNI AL guna kepentingan pengamanan dan pertahanan negara.

Ketiga, terdapat 13 lembaga kemaritiman termasuk TNI AL, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lembaganya. Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya adalah penting diterapkan di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia sebagai bentuk negara yang berdaulat. Penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional.

Banyaknya institusi yang berkepentingan di laut dan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan peraturan dalam pengamanan di laut menjadi kendala yang perlu menjadi perhatian khusus. Sikap ego sektoral merupakan persoalan krusial yang sampai saat ini belum terselesaikan yang mengakibatkan efektivitas pengamanan di laut berkurang, seperti halnya tugas TNI AL dalam menjaga keamanan dan menegakan hukum di laut mencakup seluruh wilayah perairan yurisdiksi nasional. Belum adanya kebijakan kelautan Indonesia menambah sulitnya suatu bentuk kerja sama dan interoperabilityantar instansi maritim. Dengan adanya, Kebijakan Kelautan Indonesia Perpres Nomor 16 tahun 2017, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan yang konkret dan tegas telah ada, yang nantinya akan di susun suatu langkah-langkah strategi dalam mengimplementasikannya.Kebijakan ini sangat penting dalam mengatur terjadinya tumpang tindih kewenangan dan aturan tiap-tiap instansi dan pengguna laut. Kebijakan ini tidak akan efektif jika tidak diimplementasikan secara komprehensif dan berkesinambungan. Dalam arti lain, komitmen dan konsistensi pemerintah dan para pembuat kebijakan harus terjaga.

Dalam mewujudkan poros maritim dunia, selanjutnya TNI AL meninjau kembali bentuk-bentuk kerja sama antar institusi terkait dalam pengamanan maritim, melalui pemetaan tugas dan tanggung jawab dan prosedur serta mekanisme yang perlu dilakukan agar efektif dan efisien pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai. Dalam rangka menjalankan tugas, TNI AL dapat meningkatkan hubungan kerja sama keamanan maritim dengan institusi yang bergerak di bidang kelautan. Kerja sama membangun sistem pengamanan dan penegakan hukum dengan membangun sinergis antar institusi terkait, sehingga keamanan di perairan yurisdiksi nasional dapat tercapai dengan baik. Terpadunya sistem pengawasan, pemantauan atau pengamatan aktivitas kelautan di seluruh wilayah Indonesia, sangat mendukung ketepatan, kecepatan pencegahan dan penindakan terhadap setiap adanya pelanggaran di laut.

Dan keempat, diplomasi maritim adalah salah satu bentuk diplomasi militer yang diperankan oleh TNI AL, dalam rangka Confidence BuildingMeasures (CBM). Oleh karena itu, kegiatan diplomasi maritim yang dilakukan dengan muhibah, patroli terkoordinasi, tugas perdamaian, latihan bersama diharapkan dapat menumbuhkan saling percaya antar negara. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka diplomasi maritim mampu mengurangi intensitas pelanggaran di laut yurisdiksi nasional Indonesia seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran.

Diplomasi maritim yang diinginkan pemerintah, TNI AL meningkatkan perannya, menggunakan kekuatan TNI AL untuk melakukan berbagai kegiatan diplomasi maritim dengan seluruh negara-negara perbatasan. Diplomasi maritim, hanya bisa dilaksanakan berdasarkan kebijakan luar negeri dari pemerintah, karena tujuan yang hendak dicapai, menyangkut hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain.  Sedangkan diplomasi maritim yang dilakukan TNI AL, bisa berupa pengerahan KRI ke suatu negara, mendukung delegasi Indonesia untuk mengadakan perundingan baik berupa negosiasi atau bentuk kerjasama antar negara yang saling menguntungkan. Kehadiran KRI dalam mendukung delegasi Indonesia di luar negeri sangat membantu proses berhasilnya tujuan yang hendak dicapai dalam diplomasi maritim.

 

 

PENUTUP

Sebuah visi dan misi bersama harus ada pada semua arah institusi negara yang dituangkan dalam bentuk kebijakan kemaritiman dan kelautan dengan implikasi secara sosial budaya, hukum, ekonomi, lingkungan serta pertahanan dan keamanan, sehingga sektor maritim dan kelautan menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Inilah yang kemudian menjadi tugas besar dari semua komponen bangsa untuk menjawab problem struktural bangsa yakni kemiskinan, keterbelakangan, dan ketergantungan terhadap negara maju. Pemerintah harus mampu mengelola potensi maritim dan kelautan untuk kepentingan nasional dengan tidak hanya mengandalkan kehadiran kementerian terkait, tetapi juga harus membangun keterkaitan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya baik di pusat maupun daerah. Untuk ini, TNI AL sebagai salah satu instansi pemerintahan yang mempunyai domain di laut berperan serta dalam mencapai tujuan nasional sesuai arah Kebiajakan Kelautan Indonesia.

 

BALAI PUSTAKA

Anonim. 2012. Carut marut sistem pendidikan pelayaran di Indonesia. http://indonesiasailor.blogspot.com/2011/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html

Anonim. 2014. Indonesia Raksasa Maritim: Masih Tertidur Lelap. http://www.bumn.go.id/pelindo1/berita/8386/Indonesia.raksasa.Maritim:.Masih.Tertidur.Lelap.  Diakses 18 Februari 2017

Aji Sularso. Poros Maritim dan Tol Laut. Majalah Maritim Edisi Oktober 2014. http://ajisularso.com/poros-maritim

BegiHersutanto. 2009. Makna Negara Kepulauan. Badan Koordinasi Keamanan Laut. Jakarta.

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dalam Pidato Kenegaraan Pertama pada saat Pelantikan Joko Widodo menjadi Presiden RI.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Pembangunan kelautan dalam RPJMN 2015-2019. Presentasi dalam Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tema: RKP 2015 dan RPJMN2015-2019

Limbong B. 2014. Poros Maritim. Jakarta: Pustaka Margaretha.

Nono. 2014. NonoSampono Nyatakan Urgensi Payung Undang-undang Kemaritiman. http://metrobali.com/2014/08/27/nono-sampono-nyatakan-urgensi-payung-undang-undang-kemaritiman/. Diakses terakhir 8 Februari 2017.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rajab Ritonga. 2016. Kesadaran Baru Maritim, Biografi Laksamana TNI Dr. Marsetio. PT Gramedia Pustaka Utama.

Sulistiono ST, Rochwulaningsih Y. 2013. Contest for Hegemony: The Dynamics of Inlandand Maritime CulturesRelationsintheHistory of Java Island, Indonesia. Journal of Marineand Island Cultures 2(2): 115–127

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 25A Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

http://suaracargo.com/2014/09/08/tiga-masalah-utama-kemaritiman-di-indonesia/

http://www/bakosurtanal.go.id

www.academia.edu/…/Merajut_Kembali_Negara_Maritim_Indonesia.

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap