RECALLING INDONESIA’S MARITIME PATH

RECALLING INDONESIA’S MARITIME PATH

MARITIM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF

(Latar Belakang Perpres No.16 Tahun 2017 Kebijakan Kelautan Indonesia)

Letkol Laut (P) Dickry Rizanny N., MMDS

 

“Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, selat, dan teluk.Sehingga JalesvevaJayamahe, di laut kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu kembali membahana.“

Presiden Joko Widodo– 2014

 

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terluas di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.504 pulau dengan 13.466 pulau telah diberi nama. Sebagai Negara Kepulauan yang memiliki laut yang luas (5,8 juta km2yang terdiri dari 2,8 km2 Perairan Pedalaman, 0,3 juta km2 Laut Teritorial, dan 2,7 juta km2ZEE.)  dan garis pantai yang panjang (95.181 km), sektor maritim menjadi sangat strategis bagi Indonesia, baik ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial-budaya, yuridis dan pertahanan keamanan.

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa visi pembangunan adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini memberikan harapan dan mengembalikan semangat untuk memanggil kembali kejayaan maritim dengan memanfaatkan sumber daya kelautan.Kemudian, visi tersebut diturunkan menjadi 7 misipembangunan, dimana tiga dari tujuh misi tersebut berhubungan dengan maritim dan posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan, yaitu: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan; (2) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai bangsa maritim; dan (3) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya,pengedepanan konsep “Poros Maritim Dunia” dan Tol Laut”, danPresiden Joko Widodo juga sudah menandatangani PerpresNo.16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Penetapan prioritas pembangunan sektor maritim ini sangat beralasan bila dilihat dari sudut sejarah bangsa. Nenek moyang bangsa ini dikenal sebagai bangsa pelaut atau bangsa bahari dan pernah jaya di laut di masa sebelum kehadiran kolonialisme, melalui perdagangan antar pulau.

Maaf untuk membaca full akses konten dalam format post artikel silahkan terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota milist FKPM –> D A F T A R

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to top
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap