TRANSFORMASI TNI

1. Pendahuluan

Tanpa terasa sudah 7 tahun reformasi dilaksanakan TNI. Secara definisi, reformasi adalah suatu perubahan untuk menyusun kembali bangunan yang sudah ada. Reformasi bagi non-TNI yang bermanuvra di ruang politik, tentu saja akan lebih sesuai karena tuntutan dinamika infrastruktur demokrasi setelah sekian lamanya tenggelam ditelan bumi. Namun bagi TNI sesuaikah definisi ini?

Reformasi yang didengungkan TNI lebih merupakan keinginan TNI untuk menghilangkan penilaian bahwa TNI tidak lagi menjadi perisai, alat penguasa atau alat politik. Di samping itu ada keinginan keterbukaan TNI dan juga dorongan publik agar TNI tidak lagi mengulang sejarah untuk ikut berpolitik praktis (melalui peran Sospolnya). TNI tidak akan lagi memiliki peran yang terkesan superior di semua area profesional (bidang kekaryaan), tidak ingin ada dikotomi antara sipil-militer. TNI akan membantu kontrol sipil atas militer, TNI harus kembali ke-barak, TNI ingin mendorong tumbuh berkembangnya demokrasi di negara kita, dan banyak lagi yang bisa didefinisikan.

2. Diskusi

Nyata-nyata konsep transformasi bukanlah suatu yang baru. Populer dikarenakan negara-negara besar beranggapan tuntutan revolusi urusan militer dan dukungan terhadap revolusi urusan bisnis (termasuk revolusi urusan industri pertahanan), akan kapabel mentransformasikan rencana pertahanan dan proses alokasi sumber daya pertahanan nasional yang efisien. Proses ini dihadapkan dengan ketiga parameter strategi pertahanan nasionalnya, yakni menjawab shape, respond dan prepare for tomorrow. Pertanyaan pertama dan kedua mungkin mudah, akan tetapi jawab pertanyaan ketiga inilah yang mendorong dukungannya dan fokus kepada transformasi rencana pertahanan nasionalnya.

Namun isu ini tetap sangat menarik diamati pengamat strategi militer sebagai materi komparatif isu hubungan sipil-militer dan isu demokratisasi militer sebagaimana terjadi di negara Asia(Thailand, Korea Selatan, Filipina), di Amerika latin dan Afrika. Menganggap reformasi yang dilakukan TNI akan sama halnya dengan apa yang telah mereka lakukan yakni suatu upaya yang lebih professional dengan cara memanfatkan akusisi teknologi sebagai langkah awal transformasi.

Kalau dugaannya benar, langkah awal ini akan diikuti dengan modernisasi perangkat lunaknya seperti —doktrin,  taktik, organisasi dan infrastrukturnya. Upaya-upaya ini diliput dalam kegiatan yang mereka kenal dengan definisi revolusi urusan militer—RMA (Revolution in Military Affairs)……………inilah mungkin yang dicermati dan diharapkan oleh mereka.

Lebih spesifik dan strategik lagi dalam pengamatan mereka adalah bagaimana peran TNI dikaitkan dengan isu-isu keamanan nasional. Tidak ada yang salah dengan alasan-alasan di atas. Sementara kenyataannya  pertumbuhan TNI  sebatas merubah pola pikir atau konsep operasi yang tadinya bergerak didua fungsi, sekarang kembali kesatu fungsi, sebagaimana laiknya fungsi militer yang hakiki dan berlaku universal.

Di sisi lain apapun perubahan paradigma ini, sebagian publik dalam negeri masih merasakan trauma peran TNI. Tidaklah mudah untuk segera dihilangkan begitu saja mengingat terlalu lamanya TNI berperan ganda seperti itu. Indikator sepertinya ini masih kuat sekali, lebih-lebih [waktu itu] menjelang Pemilu a.l ada kecurigaan elit sipil terhadap kegiatan aktif para purnawirawan TNI masuk dalam kancah politik melalui Partai-partai. Padahal ini hanyalah sebagian suatu proses dan kenyataannya suatu hal alami yang biasa terjadi disemua negera yang baru memasuki tahap konsolidasi berdemokrasi.

3. Revolusi Atau Evolusi

Publik tidaklah bisa disalahkan begitu saja. Bila dipertanyakan, apakah negara-negara lain tidak mengalami hal yang relatif sama? Bisa dikatakan hampir setiap negara yang sedang, akan atau berkembang akan mengalami hal yang relatif sama. Diawali menonjolnya peran militer, setelah negara merdeka, tumbuh dewasa dan demokratik (kekuasaan kembali ke rakyat).

Berikutnya mengikuti perilaku alamiah militer dan  kembali ke fungsi hakikinya, yakni perannya sebagai alat pertahanan nasional. Pertumbuhan ini juga alami dialami negara-negara tersebut untuk mengikuti paradigma “evolusi atau revolusi dalam urusan  militer”. Evolusi atau revolusi hanyalah dibedakan pada persoalan waktu. Negara yang cukup berada, inovatif, memiliki teknologi, dana dan sumberdaya yang memadai, tentunya akan memanfaatkan fenomena ini sebagai suatu revolusi dalam urusan militer.

Sebaliknya akan berbentuk evolusi bagi negara yang sedang, akan dan berkembang tentu saja versus kendala internal dan sekian banyaknya keterbatasan-keterbatasannya. Ambillah definisi revolusi (RMA). Memanfaatkan RMA untuk mendorong dan membantu militer agar lebih siap menghadapi ancaman siapapun juga dan memenangkan perang lebih dikenal sebagai transformasi.

Definisi ini juga meliput kepentingan transformasi sebagai proses adaptasi kekuatan militer menghadapi tantangan “keamanan nasional” dewasa ini. Perlu diingat artian transformasi lebih dari sekedar kegiatan modernisasi. Berangkat dari perkembangan penjelasan seperti ini didapati definisi-definisi mulai dari reformasi, revolusi dan evolusi dalam urusan militer, berakhir dengan definisi transformasi.

Ada baiknya mengulas sedikit tentang RMA  agar dapat dibandingkan dengan proses reformasi, sehingga bisa ditarik kesimpulan (sementara) apakah ada  hubungan antara reformasi dengan transformasi atau bahkan tidak samasekali. Konsep RMA  berlaku universal, artinya  hampir  semua pertumbuhan militer di mana-mana relatif berkembang berawal dengan memanfaatkan  RMA.

Secara definisi, RMA didefinisikan akan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan, perkembangan doktrin, konsep, struktur organisasi dan cara bertempur melalui perkembangan teknologi agar memenangkan pertempuran. Memanfaatkan dan menciptakan revolusi ini dikerjakan dengan mengembangkan  teknologi baru, yang berdampak terhadap konsep operasi, doktrin  dan struktur organisasi. Agregasi semua kegiatan ini didefinisikan sebagai transformasi militer.

Perubahan atau transformasi militer yang sesuai dan benar akan semakin memberikan keuntungan signifikan menghadapi lawan yang potensial. Tentu saja tidak menolak hipotesa bahwa reformasi TNI yang dijalankan sekarang adalah upaya menuju suatu bentuk proffesionalisme yang lebih baik.

Sejarah telah mencatat  setumpuk kegiatan RMA  yang telah memberikan dampak signifikan terhadap kemenangan menghadapi lawan-lawannya. Misalnya, pada abad ke 15 dengan ditemukannya arteleri, telah menjadikan Korps Arteleri sangatlah berjasa dalam menghancurkan perbentengan lawan. Begitu pula dengan era Napoleon dengan dikembangkannya tentara rakyat (citizen Army…. levee en masse), dimulailah organisasi Angkatan Darat Perancis yang modern pada saat itu. Napoleon membenahi juga tentara berkudanya (Les Armies de Cavalier) menjadi elit dan korps yang sangat tangguh. Napoleon juga melengkapi pasukan rakyatnya dengan material senjata yang mudah diganti apabila rusak, pecah atau patah.

Pada era perangVietnam, satuan Kavaleri Serbu Angkatan Darat AS lebih banyak menggunakan satuan heli yang mereka sebut sebagai Kavaleri Udara. Sistem pemeliharaan material (manajemen yang  cukup  modern  waktu itu) seperti itu sudah mulai diterapkan. Perubahan organisasi pasukan seperti itu telah merubah doktrin, taktik dan struktur organisasi militer.

4. Proses Transformasi TNI

Berangkat dari konsep transformasi, pada dasarnya tidak sekedar mencukupi dengan menata ulang administrasi, tidak juga menata koordinasi, tapi lebih kepada konsep kuncinya, yakni menata organisasi yang berorientasi serta fokus kepada “perubahan operasional”.

Apakah setiap Angkatan dalam tubuh TNI mengalami perubahan struktur organisasi yang sama sebagai tuntutan transformasi. Mungkin juga tidak, namun untuk efisiensi dan prioritas kepentingan Operasi Gabungan perlu kontrol dan koordinasi yang ketat oleh DepHan.

Beberapa tahun belakangan konsep satuan tempur darat (Expedionari  Marinir dan Angkatan DaratAS) yang disebut-sebut Pasukan Pemukul Reaksi Cepat/PPRC (Rapid Deployment Forces) sebagai bentuk tranformasi Angkatan Darat. Sekarang ini lebih banyak dikenal sebagai Pasukan Pemukul Mematikan/PPM (tingkat Letalitasnya yang tinggi dan dikenal sebagai Rapid Decisive Forces), dengan memanfaatkan suatu kemajuan teknologi presisi tembakan dan daya hancur yang luar biasa dari munisi pintar, (smart-munitions), profil proyektil yang digunakannya dan mobilitas angkut pesawat udaranya.

Tranformasi Angkatan Laut AS lebih banyak berorientasi untuk mengembangkan Network Centric Warfare  yang mengandalkan teknologi digital untuk memasok kebutuhan informasi dan basis data ke seluruh satuan kapal-kapal, kapal selam,pesawat terbang dan satuan Ekspeditionari Marinir dengan obyektif terselenggaranya sistem informasi dalam fungsi “real time”.

Sedangkan Angkatan Udaranya lebih mengembangkan konsep EBO (Effect-Based Operation) yang intinya adalah memberikan dampak kehancuran maksimum terhadap elemen politiko-militer-ekonomi lawan, dengan mengupayakan kerusakan fisik infrastruktur seminimal mungkin. Proses rencana kampanye ini memanfaatkan rencana Operasi yang melibatkan semua elemen instrumen kekuatan nasional (termasuk NGO), sekaligus demonstrasi bahwa rencana kampanye bukan dominasi profesional militer saja.

RMA yang ada sekarang lebih  sering disebut-sebut sebagai generasi kelima. Generasi pertama terjadi pada abad ke-17, berikutnya antara abad 17 dan 18, kemudian pada abad 18 dan 19, dilanjutkan awal abad 19 [Perang Dunia II], dan yang terakhir akhir abad ke 20 dengan sistem persenjataan nuklir dan rudal balistiknya.

Darimana asal muasal generasi-generasi tersebut? Pada tahun 1980, Marshall Nicolai Ogarchov dariRussiamenyebut perkembangan teknologi yang mempengaruhi perkembangan organisasi militer disebutnya sebagai Military-Technical Revolution(MTR). AS yang lebih mencermati definisi tersebut bukan saja sebagai keunggulan teknologi akan tetapi lebih kepada konsekuensi doktrin baru, konsep baru dan struktur organisasi baru sebagai dampak nyata keunggulan teknologi maju itu dan mendefinisikannya sebagai RMA.

Begitu luar biasanya proses transformasi yang dikembangkan ini bila mencermati serta memperhatikan komponen-komponennya,utamanya komponen “input dan output”. Adatiga [3] liputan komponen “input” yakni komponen  transformasi teknologi dan persenjataan,komponen  transformasi struktur kekuatan, dan komponen transformasi  operasi penggunaan kekuatannya.

Komponen transformasi teknologi dan persenjataan dapat dibagi-bagi dalam sistem informasi dan pemetaan posisi geographik, teknologi dan subkomponennya, platform baru (alut ), munisi ”pintar” ( smart munitions). Komponen transformasi  struktur kekuatan dapat dibagi dalam susunan kekuatan tempur dan organisasinya, dukungan logistik dan mobilitasnya, struktur Komando dan C4ISR, sistem pangkalan dan kehadiran kekuatannya di tempat jauh dengan dukungan pangkalannya.

Komponen transformasi operasi penggunaan kekuatannya terbagi dalam jejaring antar kekuatan, doktrin operasi gabungan, doktrin Angkatan masing-masing, rencana kampanye dan Panglima Regional, wilayah atau mandala. Sedangkan sebagai “output”nya ada beberapa bagian seperti: perbaikan distribusi penembakan, kapabel manuvranya, mempertahankan hidup termasuk logistiknya, kapasitas lebih baik untuk melaksanakan misinya dan operasinya, kapasitas untuk mendukung spekrum operasional yang lebih luas baik strategik dan kontigensi.

Kapabel untuk segera adaptasi dengan perubahan strategik dan misinya. Lebih spesifik lagi mengamati doktrin operasi gabungan bila diamati dalam beberapa konsep operasi baru untuk membangun dan menggunakan kekuatan transformasi, berasumsi dalam jangka panjang akan menghadapi ancaman simetrik dengan derajat peluang “cukup besar”, sebagai berikut :

[a] Konsep operasi untuk membangun kekuatan transformasi a.l: Satuan kekuatan Gabungan untuk melaksanakan aksi balas segera pada awal-awal pertempuran, jamin sistem informasi dan jejaring kerjanya, menyesuaikan   ulang   kehadirannya  di  tempat jauh (far ground-sea presence) dan mobilitas yang lebih baik untuk sewaktu-waktu terjadi pergeseran kekuatan yang diproyeksikan.

[b] Konsep operasi untuk penggunaan kekuatan transformasi  a.l:Operasi atau peperangan anti-litoral dalam rangka proyeksi kekuatan ke darat, berikutnya  sasaran “stand-off” dan masuk dengan paksaan dalam rangka anti akses atau menolak ancaman, jamin pukulan taktis jauh ke pedalaman dalam rangka penggunaan kekuatan secara efektif dengan kekuatan udara gabungan, operasi tempur yang mematikan dan manuvra jauh kedalam bagi aset kekuatan daratnya. Operasi yang sangat terencana dan jamin kelangsungan operasi tersebut berlangsung dalam jangka panjang.

5. Kesimpulan

Demikianlah gambaran singkat untuk memberikan jawaban apakah ada kaitannya antara konsep transformasi dengan reformasi,  utamanya dengan pelaksanaan butir-butir reformasi di tubuh TNI. Benar apabila konsep reformasi berujung kepada modernisasi kekuatan. Bila bukan ini ujungnya, maka reformasi tentu saja berbeda jauh dengan definisi transformasi atau lain sama sekali.

Setidak-tidaknya ada kesamaan tentang niat, harapan atau keinginannya,  yakni  bergerak  menuju  tahapan  kembali  ke fungsi azazinya sebagai militer yang profesional. Apapun juga hubungannya lebih penting bagi TNI untuk memodernisir kekuatan yang ada dengan sumber daya yang ada, tidak perlu terjebak dengan isu-isu yang kurang prioritas dan mungkin kurang populer.

Pada waktu lampau, hubungan elit sipil-militer di negeri ini, diselesaikan dengan menegasikan dikotomi sipil-militer. Apakah dengan menegasikan isu ini, akan menyelesaikan masalah? Dua kubu yang berbeda peran, strategi dan perilakunya hampir dipastikan akan tetap menimbulkan isu hubungan ini. Masalah lain yang mungkin cukup krusial adalah trauma yang dialami publik tentang masa lalu TNI.

Mungkin dengan konsep OBE (Operasi Berbasiskan Efek) yang melibatkan badan di luar TNI, bahkan NGO, lebih banyak pada konsep operasi militer atau perencanaan pembangunan kekuatan TNI dan atau memperbanyak  dan membangun “think-tank” resmi yang terdiri dari pakar-pakar sipil untuk bersama-sama purnawirawan TNI membangun proses transformasi TNI ke depan.

Ditambah membangun kurikulum operasi gabungan,  dimulai dari operasi gabungan urusan sipil(joint civil affairs operation), gabungan sipil-militer (joint civil-military operation) dan gabungan militer  (joint  military  operation),  dan  dapat  diikuti  elit  sipil  di semua tingkatan pendidikan TNI (a.l agar memberikan kesempatan sejumlah anak muda kandidat elit politik, eksekutif maupun yudikatif untuk mengikuti lembaga pendidikan tertinggi Angkatan, TNI maupun nasional).

Kalau di negara lain kebijakan pendidikan seperti ini sangat efektif, kenapa tidak dicoba di negeri ini? Sekurang-kurangnya membangun format “knowledge-based” antara elit sipil-militer tentang kepentingan nasional, strategi keamanan nasional, substrategi DIME(Diplomatik, Informasional, Militer dan Ekonomi nasional), dan turunannya yakni kebijakan nasional serta program program nasionalnya. Pembinaan dan pendidikan latihan “gabungan” dengan badan sipil dan pembinaan “think-tank” yang profesional dimaksudkan agar generasi muda sipil yang akan datang lebih mengerti fenomena yang terjadi dalam tubuh TNI.

Pembinaan “think-tank” akan lebih memberikan pandangan akademik dan ilmiah, konstruktif terhadap semua perangkat lunak organisasi, doktrin, sistem infrmasi dan lain-lainnya. Konsep seperti ini akan mendemostrasikan gabungan antara kearifan intelektual, profesional dan pengalaman Komandan di lapangan guna membangun suatu infrastruktur berikut perangkatnya lebih kokoh. Konsep yang ditawarkan diatas tadi, diduga dapat menurunkan sisa-sisa trauma publik yang ada.

Bahwa ada purnawirawan TNI yang kembali aktif ke kancah politik, mestinya itu dianggap sah-sah saja, suatu yang alami dalam pertumbuhan demokrasi pastilah akan terjadi seperti itu. Berlebihan barangkali untuk mencurigai TNI menciptakan strategi untuk kembali ke fungsi gandanya. Akan lebih penting bagi TNI untuk lebih memfokuskan diri bagaimana membangun dan menggunakan kekuatannya kepada fokus ancaman yang lebih rasional, yakni ancaman asimetrik dan mempertajam operasi gabungan selain perang maupun operasi gabungan sipil-militer.

Tentu saja berbasiskan rancang bangun strategi pertahanan nasional [asumsinya sudah ada] sebagai petunjuk untuk membangun [Strategic’s Guidance Planning] substrategi militer nasional/TNI yang digunakan sebagai arah ke mana TNI akan dimodernisasi agar siap sewaktu-waktu digunakan. Rancang bangun strategik yang tercipta tersebut setidak-tidaknya akan mampu mengarahkan kemana arah transformasi TNI atau  tetap “reformasi” TNI ?

6. Penutup 

Demikian kajian ini dibuat untuk digunakan sebagai masukan.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap